Buruh Pelabuhan Samudra Sibolga protes
Buruh Pelabuhan Samudra Sibolga protes
A
A
A
Sindonews.com - Buruh bongkar muat yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan memprotes Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga Sihar Sihite yang mengeluhkan tingginya upah buruh bongkar muat.
“Sihar Sihite sebagai Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga tidak berdasar mengeluhkan tingginya upah buruh. Apalagi PT Pelindo adalah BUMN yang mengelola pelabuhan bukan pemilik barang,” kata Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Samudera Sibolga B Sirait didampingi sejumlah pengurus, Selasa 29 Mei 2012.
Sirait mengungkapkan, upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Samudera Sibolga sudah disepakati dalam sebuah rapat sekitar dua bulan lalu. Manager Pelindo I Cabang Sibolga Sihar Sihite pada saat itu pun menyanggupi dan menyetujui tarif buruh TKBM sebesar Rp108.000 untuk satu boks per 20 feet.
“Tapi sekarang, kenapa Sihar (sebutan Manager Pelindo I Cabang Sibolga) membantah dan merasa keberatan akan upah buruh yang telah dinegoisasikan itu? Sihar seharusnya mengetahui bahwa upah buruh di pelabuhan Belawan dengan Sibolga beda,” ujar Sirait.
Selain itu, kata Sirait tingkat kesulitan bongkar muat barang di Pelabuhan Samudera Sibolga tidak sama dengan di pelabuhan lain. Di pelabuhan Belawan misalnya, peralatan bongkar muat sudah cukup memadai. Para buruh di sana setiap hari dapat bekerja tiga shift mulai dari pagi hingga pagi.
“Kenapa itu terjadi, karena semua peralatan di pelabuhan tersebut cukup lengkap. Sementara di pelabuhan Sibolga, pekerjaan dilakukan secara manual atau hanya mengandalkan tenaga manusia yang kemampuannya terbatas. Ditambah, kelas pelabuhannya pun jauh beda, sehingga penghasilan buruh terbilang masih relatif kecil,” ucap Sirait.
Dia membeberkan, dalam peraturan perundang-undangan tata kerja pelabuhan No 17/2009, PT Pelindo bukanlah penguasa pelabuhan, tapi pengusaha yang keberadaannya setara dengan perusahaan-perusahaan lain di pelabuhan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pelabuhan adalah Administratur Pelabuhan (Adpel) atau secara yuridisformal, PT Pelindo I tidak memiliki kapasitas untuk mengubah upah buruh terlebih sebelumnya sudah disepakati.
Mantan pegawai Adpel ini menegaskan, Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga Sihar Sihite agar tidak ngotot mendatangkan Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia ke Pelabuhan Sibolga. Pasalnya, seluruh buruh bongkar muat yang tergabung dalam TKBM telah menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan TKBM di Pelabuhan Sibolga.
Sebab, TKBM Pelabuhan Sibolga memiliki kekuatan hukum, sesuai keputusan bersama tiga dirjen, yakni Dirjen Perhubungan Laut No : 008/41/- /2/DPJL-11, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No : 93/DJPPK/XII/2011, serta Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi UKM No : 96/SKB/- DEP.I/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan TKBM di Pelabuhan Seluruh Indonesia.
“Jadi, Sihar Sihite jangan coba-coba memasukkan tenaga bongkar muat dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia ke Palabuhan Sibolga ini, karena TKBM di sini memiliki legalitas formal,” tukas Sirait.
Sihar Sihite selaku Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga belum berhasil dikonfirmasi. Anggota DPRD Kota Sibolga Binner Siahaan berharap, kedua belah pihak dapat duduk bersama, sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian di Pelabuhan Samudera Sibolga.(azh)
“Sihar Sihite sebagai Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga tidak berdasar mengeluhkan tingginya upah buruh. Apalagi PT Pelindo adalah BUMN yang mengelola pelabuhan bukan pemilik barang,” kata Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Samudera Sibolga B Sirait didampingi sejumlah pengurus, Selasa 29 Mei 2012.
Sirait mengungkapkan, upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Samudera Sibolga sudah disepakati dalam sebuah rapat sekitar dua bulan lalu. Manager Pelindo I Cabang Sibolga Sihar Sihite pada saat itu pun menyanggupi dan menyetujui tarif buruh TKBM sebesar Rp108.000 untuk satu boks per 20 feet.
“Tapi sekarang, kenapa Sihar (sebutan Manager Pelindo I Cabang Sibolga) membantah dan merasa keberatan akan upah buruh yang telah dinegoisasikan itu? Sihar seharusnya mengetahui bahwa upah buruh di pelabuhan Belawan dengan Sibolga beda,” ujar Sirait.
Selain itu, kata Sirait tingkat kesulitan bongkar muat barang di Pelabuhan Samudera Sibolga tidak sama dengan di pelabuhan lain. Di pelabuhan Belawan misalnya, peralatan bongkar muat sudah cukup memadai. Para buruh di sana setiap hari dapat bekerja tiga shift mulai dari pagi hingga pagi.
“Kenapa itu terjadi, karena semua peralatan di pelabuhan tersebut cukup lengkap. Sementara di pelabuhan Sibolga, pekerjaan dilakukan secara manual atau hanya mengandalkan tenaga manusia yang kemampuannya terbatas. Ditambah, kelas pelabuhannya pun jauh beda, sehingga penghasilan buruh terbilang masih relatif kecil,” ucap Sirait.
Dia membeberkan, dalam peraturan perundang-undangan tata kerja pelabuhan No 17/2009, PT Pelindo bukanlah penguasa pelabuhan, tapi pengusaha yang keberadaannya setara dengan perusahaan-perusahaan lain di pelabuhan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pelabuhan adalah Administratur Pelabuhan (Adpel) atau secara yuridisformal, PT Pelindo I tidak memiliki kapasitas untuk mengubah upah buruh terlebih sebelumnya sudah disepakati.
Mantan pegawai Adpel ini menegaskan, Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga Sihar Sihite agar tidak ngotot mendatangkan Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia ke Pelabuhan Sibolga. Pasalnya, seluruh buruh bongkar muat yang tergabung dalam TKBM telah menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan TKBM di Pelabuhan Sibolga.
Sebab, TKBM Pelabuhan Sibolga memiliki kekuatan hukum, sesuai keputusan bersama tiga dirjen, yakni Dirjen Perhubungan Laut No : 008/41/- /2/DPJL-11, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No : 93/DJPPK/XII/2011, serta Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi UKM No : 96/SKB/- DEP.I/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan TKBM di Pelabuhan Seluruh Indonesia.
“Jadi, Sihar Sihite jangan coba-coba memasukkan tenaga bongkar muat dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia ke Palabuhan Sibolga ini, karena TKBM di sini memiliki legalitas formal,” tukas Sirait.
Sihar Sihite selaku Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga belum berhasil dikonfirmasi. Anggota DPRD Kota Sibolga Binner Siahaan berharap, kedua belah pihak dapat duduk bersama, sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian di Pelabuhan Samudera Sibolga.(azh)
()
Explore More