Korban lumpur tolak buka blokade Perum KNV
Jum'at, 04 Mei 2012 - 09:58 WIB
Korban lumpur tolak buka blokade Perum KNV
A
A
A
Sindonews.com - Korban lumpur meneruskan protes dengan membuat tenda di pintu masuk perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Desa Janti, Sidoarjo.
Aksi ini dilakukan agar PT Lapindo Brantas Inc menepati janji untuk segera memberikan sertifikat rumah mereka. Aksi warga sempat didatangi sejumlah orang dari PT Minarak Lapindo Jaya (anak perusahaan Lapindo) dan PT Mutiara Masyhur Sejahtera, sekitar pukul 13.00 WIB.
Mereka minta warga membubarkan diri dan segera membongkar tenda tersebut. Namun warga menolak hingga sempat terjadi ketegangan. Koordinator warga KNV, Anang Sholeh mengatakan, warga bersedia membongkar tenda dan meninggalkan lokasi setelah ada kesepakatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan soal penyerahan sertifikat.
”Kami akan bertahan disini sampai sertifikat rumah kami diberikan,” ujar salah satu warga. Pantauan SINDO, pintu keluar perumahan tersebut digunakan warga untuk aksi keprihatinan dengan membuat tenda. Warga juga membentangkan poster tuntutan agar sertifikat rumah segera diberikan.
”Kami sudah tiga tahun tinggal di KNV, tapi sertifikat rumah belum juga diberikan,” tandas Yahya, salah satu warga KNV. Warga KNV berasal dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 yang kini sudah tak bersisa karena terendam lumpur, Kamis 3 Mei 2012.
Ada 1.600 unit rumah tipe 36-120 yang dibangun Lapindo untuk mereka di KNV. Namun baru 117 unit yang sertifikatnya telah diserahkan kepada penghuni. Sisanya belum jelas kapan akan diberikan Minarak.
Warga KNV merasa dianaktirikan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo karena tidak diundang dalam pertemuan dengan Nirwan Bakrie. Untuk itu, warga mendesak agar mengatur pertemuan lagi dengan Nirwan agar persoalan sertifikat ini secepatnya tuntas.
”Permintaan korban lumpur KNV agar difasilitasi bertemu Nirwan Bakrie masih akan dibahas dengan anggota pansus,” ujar Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali menegaskan tidak akan menerbitkan izin eksplorasi sumur gas Lapindo di Sidoarjo.
Ini tetap menjadi kebijakannya sepanjang warga juga menolak rencana perluasan sumur di wilayah Tanggulangin tersebut. Saiful Ilah mengaku tak ingin disalahkan warga bila ada masalah di kemudian hari, seperti terjadi di sumur Sumur Banjar Panji 1, Desa Renokenongo, Porong, yang efeknya berlangsung hingga saat ini.(azh)
Aksi ini dilakukan agar PT Lapindo Brantas Inc menepati janji untuk segera memberikan sertifikat rumah mereka. Aksi warga sempat didatangi sejumlah orang dari PT Minarak Lapindo Jaya (anak perusahaan Lapindo) dan PT Mutiara Masyhur Sejahtera, sekitar pukul 13.00 WIB.
Mereka minta warga membubarkan diri dan segera membongkar tenda tersebut. Namun warga menolak hingga sempat terjadi ketegangan. Koordinator warga KNV, Anang Sholeh mengatakan, warga bersedia membongkar tenda dan meninggalkan lokasi setelah ada kesepakatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan soal penyerahan sertifikat.
”Kami akan bertahan disini sampai sertifikat rumah kami diberikan,” ujar salah satu warga. Pantauan SINDO, pintu keluar perumahan tersebut digunakan warga untuk aksi keprihatinan dengan membuat tenda. Warga juga membentangkan poster tuntutan agar sertifikat rumah segera diberikan.
”Kami sudah tiga tahun tinggal di KNV, tapi sertifikat rumah belum juga diberikan,” tandas Yahya, salah satu warga KNV. Warga KNV berasal dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 yang kini sudah tak bersisa karena terendam lumpur, Kamis 3 Mei 2012.
Ada 1.600 unit rumah tipe 36-120 yang dibangun Lapindo untuk mereka di KNV. Namun baru 117 unit yang sertifikatnya telah diserahkan kepada penghuni. Sisanya belum jelas kapan akan diberikan Minarak.
Warga KNV merasa dianaktirikan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo karena tidak diundang dalam pertemuan dengan Nirwan Bakrie. Untuk itu, warga mendesak agar mengatur pertemuan lagi dengan Nirwan agar persoalan sertifikat ini secepatnya tuntas.
”Permintaan korban lumpur KNV agar difasilitasi bertemu Nirwan Bakrie masih akan dibahas dengan anggota pansus,” ujar Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali menegaskan tidak akan menerbitkan izin eksplorasi sumur gas Lapindo di Sidoarjo.
Ini tetap menjadi kebijakannya sepanjang warga juga menolak rencana perluasan sumur di wilayah Tanggulangin tersebut. Saiful Ilah mengaku tak ingin disalahkan warga bila ada masalah di kemudian hari, seperti terjadi di sumur Sumur Banjar Panji 1, Desa Renokenongo, Porong, yang efeknya berlangsung hingga saat ini.(azh)
()
