Pelunasan ganti rugi diputuskan Juni
Pelunasan ganti rugi diputuskan Juni
A
A
A
Sindonews.com - Harapan korban lumpur Lapindo agar segera ada pelunasan jual beli asetnya yang terendam lumpur harus dipendam.
Saat mereka bertemu dengan Nirwan Bakrie, salah satu bos Lapindo di Ruang VVIP Bandara Internasional Juanda, pelunasan baru akan dibahas lagi Juni nanti. Dengan demikian, korban lumpur hanya akan menerima pembayaran Rp400 miliar seperti yang ditegaskan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) Andi Darussalam Tabusala dalam pertemuan sebelumnya di DPRD Sidoarjo.
”Untuk sisa pembayaran akan dibicarakan lagi Juni nanti. Insya Allah nanti Juni ada kesepakatan penyelesaian,” ujar Nirwan Bakrie, usai bertemu dengan perwakilan korban lumpur dan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Rabu 2 Mei 2012.
Nirwan mengatakan, dia akan hadir lagi menemui korban lumpur,Juni 2012 nanti untuk membicarakan sisa pembayaran jual beli aset lumpur,terutama untuk pelunasan yang nilainya di atas Rp500 juta. Sebab, dana sebesar Rp400 miliar yang akan dikucurkan Juni nanti itu diperuntukkan korban lumpur yang tagihannya di bawah Rp500 juta.
Pertemuan perwakilan korban lumpur bersama Pansus Lumpur yang juga dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Miftahudin tersebut hasilnya sama dengan saat pertemuan Andi Darussalam Tabusala,beberapa waktu lalu.
Hanya saja, Nirwan menjanjikan akan datang lagi ke Sidoarjo bertemu dengan korban lumpur untuk pembahasan sisa pelunasan Juni mendatang. Dalam kesempatan itu, Nirwan juga menjawab terkait tuntutan korban lumpur mengenai sertifikat rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV).
Menurut adik kandung Aburizal Bakrie tersebut, rumah di KNV sudah menjadi milik korban lumpur dan sertifikatnya akan segera diselesaikan.
”Untuk sertifikat rumah di KNV, saat ini masih dalam proses karena sudah dikoordinasikan dengan BPN,” tandasnya.
Perwakilan korban lumpur, seperti Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak) Sunarto, Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khoirul Huda,serta perwakilan korban lumpur lainnya bertemu dengan Nirwan Bakrie sekitar pukul 14.30 WIB.
Namun, dalam pertemuan yang juga dihadiri seluruh anggota Pansus Lumpur itu tertutup untuk wartawan. KetuaPagarekontrakSunarto mengatakan, meski dalam hasil pertemuan itu belum menggembirakan seluruh korban lumpur, namun pihaknya merespon baik karena Nirwan Bakrie sudah mau menemui korban lumpur.
Dia berharap agar dalam pertemuan Juni nanti,semua pembayaran korban lumpur bisa diselesaikan. Sebab, sampai saat ini Lapindo baru menyiapkan dana Rp400 miliar yang akan diberikan kepada korban lumpur yang tagihannya di bawah Rp500 juta. Warga yang tergabung dalam Pagarekontrak terdapat sekitar 400 berkas dengan nilai pelunasan sekitar Rp83 miliar. Karena itu, kemungkinan pembayaran akan didahulukan untuk korban yang kini mempunyai tagihan mulai Rp5 juta - Rp30 juta.
Di sisi lain,kedatangan Nirwan Bakrie ke Sidoarjo mengundang reaksi dari korban lumpur. Salah satunya, korban lumpur yang menghuni di Perumahan KNV,Desa Janti,Kecamatan/ Kabupaten Sidoarjo. Korban lumpur yang memilih penyelesaian dengan skema ganti rumah (resettlement) itu mendesak agar Nirwan Bakrie segera menuntaskan sertifikat rumah korban lumpur. Sebab, selama ini dari 1.400 rumah, yang sudah besertifikat sekitar 150 rumah saja.
”Kita menuntut Nirwan segera menyelesaikan sertifikat rumah,”ujar M Yahya, salah satu perwakilan korban lumpur yang tinggal di KNV.
Pemerintah mendesak agar Lapindo menyelesaikan pembayaran paling lambat Juni 2012. Dengan alasan tidak ada dana segar, Lapindo melalui salah satu anak perusahaannya, PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS) mengajukan kredit ke Bank Jatim sebesar Rp1 trilun. Namun, pengajuan kredit itu ditolak. Karena desakan korban lumpur agar pembayaran segera dilunasi, keluarga Bakrie akan menghitung dulu berapa aset keluarga Bakrie, baik di dalam maupun luar negeri.
Aset-aset itulah yang bakal dijual untuk membayar pelunasan. Ternyata, kini keluarga Bakrie melalui Minarak baru sanggup menyediakan dana Rp400 miliar.(azh)
Saat mereka bertemu dengan Nirwan Bakrie, salah satu bos Lapindo di Ruang VVIP Bandara Internasional Juanda, pelunasan baru akan dibahas lagi Juni nanti. Dengan demikian, korban lumpur hanya akan menerima pembayaran Rp400 miliar seperti yang ditegaskan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) Andi Darussalam Tabusala dalam pertemuan sebelumnya di DPRD Sidoarjo.
”Untuk sisa pembayaran akan dibicarakan lagi Juni nanti. Insya Allah nanti Juni ada kesepakatan penyelesaian,” ujar Nirwan Bakrie, usai bertemu dengan perwakilan korban lumpur dan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Rabu 2 Mei 2012.
Nirwan mengatakan, dia akan hadir lagi menemui korban lumpur,Juni 2012 nanti untuk membicarakan sisa pembayaran jual beli aset lumpur,terutama untuk pelunasan yang nilainya di atas Rp500 juta. Sebab, dana sebesar Rp400 miliar yang akan dikucurkan Juni nanti itu diperuntukkan korban lumpur yang tagihannya di bawah Rp500 juta.
Pertemuan perwakilan korban lumpur bersama Pansus Lumpur yang juga dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Miftahudin tersebut hasilnya sama dengan saat pertemuan Andi Darussalam Tabusala,beberapa waktu lalu.
Hanya saja, Nirwan menjanjikan akan datang lagi ke Sidoarjo bertemu dengan korban lumpur untuk pembahasan sisa pelunasan Juni mendatang. Dalam kesempatan itu, Nirwan juga menjawab terkait tuntutan korban lumpur mengenai sertifikat rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV).
Menurut adik kandung Aburizal Bakrie tersebut, rumah di KNV sudah menjadi milik korban lumpur dan sertifikatnya akan segera diselesaikan.
”Untuk sertifikat rumah di KNV, saat ini masih dalam proses karena sudah dikoordinasikan dengan BPN,” tandasnya.
Perwakilan korban lumpur, seperti Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak) Sunarto, Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khoirul Huda,serta perwakilan korban lumpur lainnya bertemu dengan Nirwan Bakrie sekitar pukul 14.30 WIB.
Namun, dalam pertemuan yang juga dihadiri seluruh anggota Pansus Lumpur itu tertutup untuk wartawan. KetuaPagarekontrakSunarto mengatakan, meski dalam hasil pertemuan itu belum menggembirakan seluruh korban lumpur, namun pihaknya merespon baik karena Nirwan Bakrie sudah mau menemui korban lumpur.
Dia berharap agar dalam pertemuan Juni nanti,semua pembayaran korban lumpur bisa diselesaikan. Sebab, sampai saat ini Lapindo baru menyiapkan dana Rp400 miliar yang akan diberikan kepada korban lumpur yang tagihannya di bawah Rp500 juta. Warga yang tergabung dalam Pagarekontrak terdapat sekitar 400 berkas dengan nilai pelunasan sekitar Rp83 miliar. Karena itu, kemungkinan pembayaran akan didahulukan untuk korban yang kini mempunyai tagihan mulai Rp5 juta - Rp30 juta.
Di sisi lain,kedatangan Nirwan Bakrie ke Sidoarjo mengundang reaksi dari korban lumpur. Salah satunya, korban lumpur yang menghuni di Perumahan KNV,Desa Janti,Kecamatan/ Kabupaten Sidoarjo. Korban lumpur yang memilih penyelesaian dengan skema ganti rumah (resettlement) itu mendesak agar Nirwan Bakrie segera menuntaskan sertifikat rumah korban lumpur. Sebab, selama ini dari 1.400 rumah, yang sudah besertifikat sekitar 150 rumah saja.
”Kita menuntut Nirwan segera menyelesaikan sertifikat rumah,”ujar M Yahya, salah satu perwakilan korban lumpur yang tinggal di KNV.
Pemerintah mendesak agar Lapindo menyelesaikan pembayaran paling lambat Juni 2012. Dengan alasan tidak ada dana segar, Lapindo melalui salah satu anak perusahaannya, PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS) mengajukan kredit ke Bank Jatim sebesar Rp1 trilun. Namun, pengajuan kredit itu ditolak. Karena desakan korban lumpur agar pembayaran segera dilunasi, keluarga Bakrie akan menghitung dulu berapa aset keluarga Bakrie, baik di dalam maupun luar negeri.
Aset-aset itulah yang bakal dijual untuk membayar pelunasan. Ternyata, kini keluarga Bakrie melalui Minarak baru sanggup menyediakan dana Rp400 miliar.(azh)
()
Explore More