KPK tanamkan pendidikan bebas korupsi pada murid

Sindonews.com - Pendidikan karakter terkait kejujuran dan sikap anti korupsi dinilai sangat penting dan harus dimiliki tiap anak didik. Maka karenanya, para guru saat ini dituntut dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak didiknya.

Beranjak dari persoalan itulah, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penting mengajak pendidik menanamkan karakter anti korupsi ini sejak ini.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Moch Rofie Hariyanto mengatakan, korupsi marak terjadi di mana-mana. Dunia pendidikan juga tak luput dari peredaran korupsi itu. Berdasar temuan KPK hingga tahun 2011, para pelakunya sebagian besar merupakan kalangan yang berpendidikan, sekaligus produk pendidikan. Kenyataan ini sudah barang tentu sangat memperihatinkan.

"Karena itu pendidikan karakter terkait kejujuran dan sikap anti korupsi sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, sekolah dan pendidikan yang baik dapat menjadi salah satu penangkal tindakan korupsi pada jangka panjang atau masa yang akan datang. Peran guru dan pendidikan di sekolah menjadi penting, untuk menerapkan pendidikan anti korupsi bagi siswa sejak dini," kata Rofie dalam acara 'Deklarasi Zona Integritas di Sekolah Melalui Program Tata Sekolah (Good School Governance)', di SMAN 5 Surabaya.
Selasa (1/5/2012),

Untuk itu, lanjut Rofie, dibutuhkan beberapa prinsip penting dalam sistem pendidikan terkait gerakan anti korupsi ini. Yakni sistem pembelajaran dan sistem sekolah. Berkenaan dengan sistem sekolah, KPK akan memberikan workshop tata kelola keuangan sekolah, kepada bendahara-bendahara sekolah.

"Selama ini anggaran BOS dan BOPDA rawan sekali disalahgunakan. Karena itu, kami akan berikan supervisi kepada lembaga-lembaga sekolah ini. Di Indonesia, sedikitnya 150 lembaga sekolah sudah mulai menerapkan sistem tata kelola seperti yang kami ajarkan," lanjut Rofie.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ihsan mengaku akan melatih para guru untuk dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak didiknya.

"Penanaman nilai-nilai ini dapat dilakukan dengan penerapan kurikulum sekolah yang berbasis pendidikan karakter kejujuran dan anti korupsi. Selain itu, peneladan sikap dari para guru juga penting. Karena guru dan kepala sekolah merupakan ujung tombak pendidikan," katanya.

Kegiatan ini, imbuh Ihsan akan dimulai dari sekolah-sekolah binaan Pertamina Foundation. "Ada 170 lembaga sekolah binaan Pertamina. Kami juga berusaha menginspirasi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Kita harus bersama-sama galakkan gerakan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan di sekolah-sekolah," beber Ihsan.

Kepala SMAN 5 Surabaya Sri Widiati, menilai, pendidikan kejujuran dan anti korupsi sejak dini kepada siswa ini sangatlah positif. Menurutnya, untuk menjadi 'good school governance', diperlukan managemen sekolah yang baik.

"Dengan managemen sekolah dan pendidikan yang baik akan meminimalisir tindakan korupsi. Guru dan kepala sekolah sangat berperan di sini untuk mendidik siswa. Kalau gurunya sendiri kehilangan integritas, ini bahaya untuk anak didik dan dunia pendidikan. Saya pikir guru atau tenaga pengajar SMAN 5 Surabaya dapat dipertanggungjawabkan integritasnya," tandas Widi.(lin)