Hari buruh, Bandara Polonia dijaga ketat

Sindonews.com - Polisi menjaga ketat Bandara Internasional Polonia Medan yang menjadi target ribuan buruh untuk diduduki pada unjuk rasa memperingati Hari Buruh (May Day) hari ini.

Dari 6.000 personel yang dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh, sebanyak 700 personel, atau tujuh satuan setingkat kompi (SSK) ditempatkan di Bandara Polonia. Mereka akan memproteksi masuknya pengunjuk rasa ke areal bandara yang bisa berdampak terganggunya operasional penerbangan. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Pol Raden Heru Prakoso mengatakan, mereka telah berulang kali mengimbau massa agar tidak memasuki areal Bandara Polonia.

Jika massa tetap memaksa ingin masuk ke areal Bandara Polonia,maka akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan protap (prosedur dan ketetapan). Namun,dia tidak mau menjelaskan tindakan seperti apa yang akan diberikan. Berdasarkan pantauan kemarin, polisi sudah menempatkan satu unit mobil water canon, mobil penyedia kawat berduri, mobil Barracuda yang merupakan kendaraan taktis Satuan Brimob di sekitar bandara untuk mengantisipasi masuknya massa.

Polisi juga telah berkoordinasi dengan TNI dan petugas pemadam kebakaran. ”Sudah kami lakukan koordinasi, on call. Bisa berjaga di komando, bisa juga dibarisan belakang polisi. Sifatnya hanya membantu,” katanya menjelaskan, Senin 30 April 2012.

Pantauan di Bandara Polonia, ratusan personel Brigade Mobil (Brimob) dan Direktorat Sabhara Polda Sumut telah bersiaga. Polisi mendirikan tenda di bundaran yang berada persis di depan Terminal Keberangkatan Internasional.

Selain itu, polisi juga berjaga- jaga di berbagai pintu masuk menuju Bandara Polonia, seperti perempatan Jalan Juanda dengan Jalan Imam Bonjol, dan kawasan Avros yang berada dekat Markas Komando (Mako) Kosekhanudnas III Medan. Mantan Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Sumut ini mengimbau masyarakat agar tidak melintas di kawasan yang dijadikan tempat unjuk rasa massa.

”Ada jalan khusus yang sudah disiapkan untuk itu. Itu masalah teknis kami, termasuk jalan bagi calon penumpang ke bandara,” ujarnya.

“Sebanyak 1/3 kekuatan personel atau sekitar 6.000 personel sudah ditempatkan di sejumlah titik yang akan dilalui massa,”kata Heru yang didampingi Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumut Kombes Pol Hery Subiansauri, kemarin. Menurut dia,ke 6.000 personel polisi itu dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa sekitar 5.000 buruh dari Medan,Belawan, Deliserdang dan daerah lain dalam peringatan May Day hari ini.

”Kekuatan di masing-masing lokasi berbeda. Di Kantor DPRD Sumut sebanyak dua SSK atau 200 personel lebih, di kantor gubernur tiga SSK, DPRD Kota Medan satu SSK,di Bundaran Majestik dua Satuan Setingkat Pleton (SST) atau 30 personel, di Lapangan Merdeka 2 SSK, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) satu SSK, di Kantor Disnaker satu SSK, dan Pengadilan Negeri dua SST. Selain itu juga, polisi telah disiapkan untuk mengamankan peringatan aksi unjuk rasa tragedi di kampus Universitas HKBP Nommensen.

Direktur Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Bambang Sutjahyo mengatakan, sudah mempersiapkan pengamanan aksi peringatan May Day agar berlangsung aman. Mereka juga melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok buruh agar aksi unjuk rasa tidak berlangsung anarkistis. Menurut dia, sebanyak 14 elemen buruh akan turun ke jalan hari ini.

”Titik kumpulnya di Lapangan Merdeka. Tetap kami persilakan melakukan unjuk rasa,tapi harus menjaga kekondisivitas di Sumut ini,” katanya.

Sementara itu, Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) yang akan mengerahkan ribuan buruh tetap akan memblokade akses jalan menuju Bandara Polonia sehingga berdampak terganggunya penerbangan. Mereka mengincar tiga titik yang masuk dalam kategori pelumpuhan akses jalan menuju bandara, yakni Jalan Mustang simpang Jalan Juanda (belakang Hotel Pardede), Jalan Juanda simpang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Mustang didekat runway.

Ribuan massa ini tidak hanya berasal dari kalangan buruh, tapi dari kalangan mahasiswa, petani,kaum miskin kota dan nelayan serta beberapa gabungan lembaga bantuan hukum (LBH) dan lembaga nonpemerintah. Koordinator Aksi pada tanggal 1 Mei 2012, Bambang Hermanto dari SBSI 92 mengatakan, aksi yang bertajuk “Pesta Pora” itu dilakukannya dengan aman damai dan tertib walau akses dari dan menuju bandara diblokade mereka.

“Pesta Pora” dimaksudkan untuk memperingati hari kebesaran para pekerja itu dilakukan untuk menyentuh para pejabat dan pemimpin negara yang cenderung mengambil kebijakan tanpa memikirkan nasib nuruh, petani dan mahasiswa.

”Kenapa kami aksi ke bandara? Kenapa kami aksi ke gubernur? Itu karena banyaknya persoalan di tengah masyarakat yang belum terselesaikan. Dengan demikian Presiden SBY dan dunia internasional juga mengetahui bahwa segudang masalah di Sumut ini belum dapat diselesaikan pelaksana tugas gubernur, yakni Gatot Pujo Nugroho,” katanya.

Beberapa persoalan yang paling mengemuka,selain persoalan korupsi adalah persoalan tanah yang cenderung mengorbankan para petani. Kemudian persoalan upah buruh yang tidak layak, kesehatan dan pendidikan yang semakin karut-marut dan semakin mahal.
”Oke, kita kesampingkan dulu persoalan korupsi. Persoalan tanah seperti di Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) di Kelurahan Sari Rejo Medan, kasus Tanah Durin Tonggal yang tergabung dalam Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB) dan beberapa persoalan tanah lainnya di Sumut,” bebernya.

Dalam hal ini, kata Bambang, pemerintah pusat maupun dunia internasional harus mengetahuinya,khususnya dalam persoalan tanah yang dapat dikategorikan sangat pelik akibat adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

”Alih-alih rakyat juga yang dikorbankan. Pengusaha dan pengembang tidak pernah dirugikan, tetapi selalu diuntungkan oleh pemerintah dan polisi dijadikan sebagai benteng untuk menguasai tanah rakyat itu,” tukasnya.

DBSU akan menumpahkan massanya untuk turun ke jalan. Mereka meminta aparat kepolisian tidak melakukan tindakan provokasi kepada massa sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi pada 26 April lalu, saat unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM,” imbuhnya.

Ketua SBSI 92 Pahala Napitupulu menambahkan, polisi harus bekerja keras menjaga kekondusifan ketika massanya melakukan unjuk rasa.(azh)