Polri ngotot teruskan proyek Inafis
Senin, 30 April 2012 - 09:40 WIB
Polri ngotot teruskan proyek Inafis
A
A
A
Sindonews.com – Markas Besar (Mabes) Polri tetap meneruskan pembuatan kartu Indonesia Automatic Finger Print Identification Center (Inafis) meski sejumlah kalangan mendesak untuk dihentikan.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol M Taufik,masyarakat tidak akan dibebankan biaya alias gratis dalam pembuatan kartu Inafis.Taufik memaparkan, hingga kini evaluasi pembuatan kartu Inafis masih terus berjalan. Tim evaluasi masih merumuskan teknisnya.
“Kita memang mengusulkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu agar Inafis ini bisa gratis,”ungkap Taufik kepada SINDO di Jakarta.
Artinya,program kartu Inafis akan terus berjalan, namun dengan tanpa memungut biaya dari masyarakat. Seperti diketahui, proyek kartuInafissebelumnya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang membuat kartu ini dikenakan beban biaya sebesar Rp35.000.
Di tambah lagi, tidak ada transparansi dari Polri terkait tender pembuatan kartu Inafis. Meski demikian,Taufik tidak bisa memastikan kapan gerai- gerai pembuatan kartu Inafis di setiap polres akan kembali dibuka.“Bisa sebulan atau dua bulan lagi, yang pasti jika memang sudah ada putusan pasti, kita bakal mengumumkannya pada masyarakat,” paparnya.
Taufik mengatakan,kepolisian membutuhkan kartu Inafis untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Menurut dia, Polri juga sudah merespons tuntutan masyarakat agar melakukan evaluasi terhadap pengadaan kartu tersebut.
Mengenai pihak ketiga selaku pelaksana proyek ini,Taufik mengaku tidak mengetahui itu.Namun,dia mengklaim proses tender pengadaan peralatan pembuatan kartu dan pengerjaan kartu sudah sesuai aturan. “Itu semua tahapannya sudah kami lewati, tidak ada penyimpangan, semua sudah dilakukan sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 (tentang Pengadaan Barang dan Jasa),”ungkap Taufik. Taufik juga membantah jika Polri dikatakan tidak transparan dalam proses tender proyek ini.
Dia juga membantah bahwa proyek ini mengada-ada dan hanya akan menjadi tambahan pundi-pundi uang pimpinan Polri. Menurut dia, program kartu Inafis diberlakukan karena Polri memang membutuhkanitu.“ Saya pikirjangan terus berpolemik,”tandasnya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan, Polri harus segera menghentikan pengadaan kartu Inafis selamanya. Dia juga tak setuju jika akhirnya Polri menggratiskan pembuatan kartu Inafis.
Menurut dia, kartu tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Neta menilai, pengadaan proyek ini hanya akal-akalan Polri. “Jika digratiskan, tetap saja akan membebani negara. Proyek ini akan dibiayai oleh negara, artinya anggaran Polri yang akan dipakai.Nah, ini hanya akan membuang-buang anggaran, bukankah Polri selalu mengeluh kekurangan anggaran?”tanya Neta.
Menurut dia, anggaran untuk pembuatan kartu Inafis sebaiknya digunakan untuk keperluan Polri yang lain misalnya dialokasikan untuk penguatan penyidikan atau hal lain yang ada manfaatnya.
“Hitung-hitungannya, pembuatan kartu ini menghabiskan Rp43,2 miliar. Ini sangat besar untuk hal yang tidak ada manfaatnya,” tandasnya.
Neta mengusulkan,Polri segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebutuhan sidik jari masyarakat. Jika memang Polri membutuhkan sidik jari masyarakat, itu bisa diambil dari program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah dijalankan Kemendagri. “Sehingga program e-KTP dan Inafis Polri ini bisa terintegrasi,” paparnya. (wbs)
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol M Taufik,masyarakat tidak akan dibebankan biaya alias gratis dalam pembuatan kartu Inafis.Taufik memaparkan, hingga kini evaluasi pembuatan kartu Inafis masih terus berjalan. Tim evaluasi masih merumuskan teknisnya.
“Kita memang mengusulkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu agar Inafis ini bisa gratis,”ungkap Taufik kepada SINDO di Jakarta.
Artinya,program kartu Inafis akan terus berjalan, namun dengan tanpa memungut biaya dari masyarakat. Seperti diketahui, proyek kartuInafissebelumnya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang membuat kartu ini dikenakan beban biaya sebesar Rp35.000.
Di tambah lagi, tidak ada transparansi dari Polri terkait tender pembuatan kartu Inafis. Meski demikian,Taufik tidak bisa memastikan kapan gerai- gerai pembuatan kartu Inafis di setiap polres akan kembali dibuka.“Bisa sebulan atau dua bulan lagi, yang pasti jika memang sudah ada putusan pasti, kita bakal mengumumkannya pada masyarakat,” paparnya.
Taufik mengatakan,kepolisian membutuhkan kartu Inafis untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Menurut dia, Polri juga sudah merespons tuntutan masyarakat agar melakukan evaluasi terhadap pengadaan kartu tersebut.
Mengenai pihak ketiga selaku pelaksana proyek ini,Taufik mengaku tidak mengetahui itu.Namun,dia mengklaim proses tender pengadaan peralatan pembuatan kartu dan pengerjaan kartu sudah sesuai aturan. “Itu semua tahapannya sudah kami lewati, tidak ada penyimpangan, semua sudah dilakukan sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 (tentang Pengadaan Barang dan Jasa),”ungkap Taufik. Taufik juga membantah jika Polri dikatakan tidak transparan dalam proses tender proyek ini.
Dia juga membantah bahwa proyek ini mengada-ada dan hanya akan menjadi tambahan pundi-pundi uang pimpinan Polri. Menurut dia, program kartu Inafis diberlakukan karena Polri memang membutuhkanitu.“ Saya pikirjangan terus berpolemik,”tandasnya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan, Polri harus segera menghentikan pengadaan kartu Inafis selamanya. Dia juga tak setuju jika akhirnya Polri menggratiskan pembuatan kartu Inafis.
Menurut dia, kartu tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Neta menilai, pengadaan proyek ini hanya akal-akalan Polri. “Jika digratiskan, tetap saja akan membebani negara. Proyek ini akan dibiayai oleh negara, artinya anggaran Polri yang akan dipakai.Nah, ini hanya akan membuang-buang anggaran, bukankah Polri selalu mengeluh kekurangan anggaran?”tanya Neta.
Menurut dia, anggaran untuk pembuatan kartu Inafis sebaiknya digunakan untuk keperluan Polri yang lain misalnya dialokasikan untuk penguatan penyidikan atau hal lain yang ada manfaatnya.
“Hitung-hitungannya, pembuatan kartu ini menghabiskan Rp43,2 miliar. Ini sangat besar untuk hal yang tidak ada manfaatnya,” tandasnya.
Neta mengusulkan,Polri segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebutuhan sidik jari masyarakat. Jika memang Polri membutuhkan sidik jari masyarakat, itu bisa diambil dari program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah dijalankan Kemendagri. “Sehingga program e-KTP dan Inafis Polri ini bisa terintegrasi,” paparnya. (wbs)
()
