Tiga jenderal siap bertarung di Pilgub Sumut

Senin, 30 April 2012 - 09:06 WIB
Tiga jenderal siap bertarung...
Tiga jenderal siap bertarung di Pilgub Sumut
A A A
Sindonews.com - Bursa pencalonan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2013 diprediksi akan diramaikan tiga jenderal yang dua di antaranya masih aktif.

Ketiganya adalah mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Azmin Yusri (AY) Nasution, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Oegroseno dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wisjnu Amat Sastro.

Meskipun ketiganya belum mendeklarasikan diri secara resmi untuk ikut bertarung, namun secara implisit sudah menyatakan kesediannya jika masyarakat menghendaki.

AY Nasution yang baru saja memasuki masa pensiun dalam berbagai kesempatan sudah memberikan sinyal akan mengabdikan diri kembali ke tanah kelahiran di Sumut, seusai berkarier di militer. Dia merasa terpanggil untuk menjadikan Sumut sebagai salah satu provinsi terbaik.

“Jika masyarakat menginginkan saya siap,” ujar mantan Komandan Resimen Militer (Danrem) 011/Lilawangsa, Lhokseumawe itu ketika ditanya wartawan, Minggu 29 April 2012.

Sejak menjadi Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI pada 2011, putra mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) M Nurdin Nasution (alm) sudah gencar melakukan kunjungan ke beberapa kabupaten/kota di Sumut. Kegiatan ini terus dilanjutkannya kala menjabat sebagai Pangkostrad.

Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Oegroseno juga berpeluang untuk ikut bertarung di Pilgubsu 2013. Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) dan mantan Kapolda Sumut, Oegroseno sudah punya modal yang cukup untuk berkiprah di provinsi ini.

“Kalau masyarakat menghendaki, saya tidak bisa menghindar, tapi jangan sekali-kali pakai uang. Bikinlah pilkada yang tidak memakai uang. Namun, kalau masyarakat masih memikirkan uang, lebih baik saya yang menghindar. Atau beri saja kepada orang yang punya banyak uang,” katanya.

Putra mantan Bupati Pati, Jawa Tengah (Jateng) Brigjen Pol Rustam Santiko (alm) ini mengaku sudah menerima telepon beberapa pihak yang mendukung dia bila ikut dalam Pilkada Sumut 2013. Menurut Oegro-panggilan akrabnya- kemungkinan ketegasan dirinya saat memimpin polda menjadi penilaian masyarakat Sumut.

“Urusan apa pun harus tegas. Kalau jadi kepala daerah, waktu 20 jam harus disediakan untuk masyarakat, dan empat jam untuk istirahat.Anak-anak kan sudah besar semua. Jadi, jam berapa pun tamu harus diterima. Birokrat seperti ini yang diinginkan masyarakat. Tapi, jangan pakai uang.Terlanjur malu saya kalau pakai uang karena saya sekolah (jadi anggota Polri) tidak pakai uang, saya menjabat tidak pakai uang. Masak sekarang harus pakai uang,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro juga telah memberikan sinyal kesiapannya untuk maju di Pilgubsu 2013. Secara diplomatis dia mengatakan, tidak akan menolak jika masyarakat mendukungnya untuk maju.

”Seperti air mengalir saja. Karena kalau jodoh tak kemana,” katanya saat menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumut.

Sebagai Kapolda Sumut, putra Ajun Inspektur Polisi (Aiptu) Amat Sastro (alm) ini sangat aktif berkunjung ke seluruh kabupaten/kota di Sumut, baik itu untuk menghadiri undangan dari masyarakat maupun terkait dengan urusan kedinasan. Apalagi Wisjnu dan istrinya Mutiara Sitepu bukanlah sosok asing bagi masyarakat Sumut. Wisjnu merupakan jebolan alumni SMAN 3 Medan dan Mutiara warga Berastagi,Karo.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti menilai ketiga jenderal yang berpeluang maju dalam Pilgub Sumut 2013 masih terbilang minim sosialisasi jika dibandingkan sejumlah figur lain dari kalangan sipil, seperti Gus Irawan Pasaribu, Gatot Pujo Nugroho dan Fadly Nurzal. Namun,jika disandingkan secara head to head, sosialisasi AY Nasution masih lebih unggul dan berani dibanding dua jenderal dari Polri.

Menurut dia, jika ketiga jenderal tersebut serius untuk bertarung harus berani berspekulasi. Jangan pasif menunggu dukungan karena dukungan tidak akan datang jika tidak dibentuk sejak awal. Dalam pilkada, dukungan organisasi masyarakat atau organisasi sosial sangat kuat memengaruhi. Setiap kandidat yang ingin maju tentu harus punya organisasi tersebut yang di bentuk secara khusus untuk pemenangan Pilgub Sumut.

“Ketiganya saya lihat belum punya kekuatan organisasi masyarakat dan sosial,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU tersebut.

Khusus untuk Oegroseno, meskipun memiliki Pujakesuma, tapi dukungan ormas warga Jawa tersebut masih sangat cair. Selain Pujakesuma yang terbelah dua kepemimpinannya, juga masih tarik-menarik kepentingan politik tokoh politik di tubuh ormas ini. “Kita lihat saja bagaimana Pilgub 2008 dan Pilkada Medan 2010. Tidak ada dukungan Pujakesuma yang riil bisa memenangkan pertarungan karena selalu terbelah dukungannya,” ungkap Ridwan.

Dia berpendapat, saat ini kalangan dari TNI/Polri belum menjadi figur yang memikat bagi partai politik (parpol). Partai Golkar akan lebih memilih kalangan sipil yang dinilai punya popularitas dibanding TNI/Polri yang diragukan popularitasnya. Karena kepentingan Golkar tentu pemenangan Pemilu 2014. Begitu juga dengan PDI Perjuangan yang pernah mengusung Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo Danuri dalam Pilgubsu 2008 dan gagal meraih kemenangan, tentu akan berpikir ulang jika mengusung kalangan TNI/Polri.

Hanya Partai Demokrat yang berpeluang mengusung calon dari kalangan TNI/Polri. Sebab, di internal partai berlambang berlian biru ini, faksi TNI/Polri masih kuat dan memiliki pengaruh. Ridwan mengingatkan figur dari TNI/Polri akan lebih tinggi resistensinya di masyarakat dibanding dari kalangan sipil. Karena di mata masyarakat kedua lembaga itu masih belum berhasil mereformasi diri.

Bagi figur TNI/Polri yang akan maju membutuhkan waktu yang cukup untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan institusi kelembagaan yang kerap berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat.(azh)
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6366 seconds (0.1#10.140)