Sekber Buruh usung isu pendidikan saat May Day
Minggu, 29 April 2012 - 15:25 WIB
Sekber Buruh usung isu pendidikan saat May Day
A
A
A
Sindonews.com - Pada Hari Buruh Internasional atau May Day, Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh se-Jabodetabek sekaligus akan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Isu pendidikan akan diusung dalam unjuk rasa May Day di depan Istana Negara. Pendidikan penting diperjuangkan mengingat biaya pendidikan sangat mahal.
"Pendidikan saat ini telah diliberalisasikan, biaya pendidikan sangat mahal, sehingga tidak bisa diakses seluruh rakyat di Indonesia," ujar Presidium Sekber Buruh se-Jabodetabek Sultoni dalam jumpa press di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jalan diponegoro Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2012).
Rakyat miskin, kata Sultoni juga membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradaban mereka. "Yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan harus gratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan," tegasnya.
Selain soal Hardiknas, ada beberapa tuntutan Sekber Buruh saat May Day. Di antaranya menghapus liberalisasi pasar tenaga kerja, lawan politik upah murah, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), lawan perampasan tanah rakyat oleh begara dan korporasi, serta pencabutan segala produk Undang-undang anti-Demokrasi.(lin)
"Pendidikan saat ini telah diliberalisasikan, biaya pendidikan sangat mahal, sehingga tidak bisa diakses seluruh rakyat di Indonesia," ujar Presidium Sekber Buruh se-Jabodetabek Sultoni dalam jumpa press di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jalan diponegoro Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2012).
Rakyat miskin, kata Sultoni juga membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradaban mereka. "Yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan harus gratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan," tegasnya.
Selain soal Hardiknas, ada beberapa tuntutan Sekber Buruh saat May Day. Di antaranya menghapus liberalisasi pasar tenaga kerja, lawan politik upah murah, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), lawan perampasan tanah rakyat oleh begara dan korporasi, serta pencabutan segala produk Undang-undang anti-Demokrasi.(lin)
()
