Dede Yusuf usulkan lokalisasi ganja

Sindonews.com - Legalisasi ganja ditolak tegas Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat (Jabar). Namun BNP Jabar mengusulkan solusi lain, yakni lokalisasi.

"Jangankan legalisasi, yang enggak ilegal saja sudah banyak narkoba beredar, apalagi legal. Menurut saya konsepnya bukan legalisasi, tapi konsepnya lokalisasi," kata Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jabar Dede Yusuf kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (20/4/2012).

Legalisasi menurut Dede malah akan membuat tumbuhnya narkoba, khususnya ganja, di mana-mana. Oleh karena itu wacana legalisasi ganja bisa berdampak negatif. "Kalau dilegalkan kami tidak setuju," tegas Wakil Gubernur Jabar ini.

Sementara solusi lokalisasi diperlukan untuk mengatasi pecandu narkoba yang tidak bisa sembuh begitu saja. Mengingat para pecandu sudah ketergantungan. Maka pecandu perlu program yang akan mengurangi pemakaiannya. "Sama, orang pemakai ganja juga begitu," katanya.

Sehingga, diperlukan tempat untuk detoksifikasi untuk pengurangan pemakaian narkoba. Nantinya, pemakai akan datang ke lokalisasi untuk menjalani program pengurangan sampai bisa lepas.

Lokalisasi akan dipegang oleh pengawas. Namun diperlukan aturan atau undang-undang yang memayunginya. Sehingga, lokalisasi perlu upaya hukum yang dilakukan BNN.

"Memang di Belanda juga dilokalisasi. Jadi orang masuk ke sana enggak boleh keluar dari situ. Kita berpikiran lokalisasi itu ada rehabilitasi dan kontroling," tuturnya.

Contoh lain, lokalisasi sebenarnya di Indonesia sudah jalan. Konsepnya detoksifikasi metadon. Prakteknya sama saja dengan yang di Belanda, hanya saja di sini tidak memakai rumah rehabilitasi.

"Di sini, mereka datang mengambil dan pulang. Harusnya di situ (direhab) pecandu dikontroling. Kemarin dapat berapa cc, sekarang berapa, terus dikurangi," ungkapnya.

Kendala lain, saat ini masa tugasnya BNP akan berakhir. Sehingga, tidak ada anggaran untuk membuat lokalisasi ganja. Dede berharap, Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan bisa membuat lokalisasi.(azh)