IPW ajak masyarakat tolak Inafis
Jum'at, 20 April 2012 - 13:05 WIB
IPW ajak masyarakat tolak Inafis
A
A
A
Sindonews.com - Peluncuran kartu Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) oleh Mabes Polri menuai kritik, termasuk Indonesia Police Watch (IPW).
Kartu identitas berfungsi sebagai data lengkap setiap warga Indonesia itu dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, setiap kartu itu harganya Rp35 ribu.
Menurut Ketua Presedium IPW Neta S Pane, kartu itu hanya akan memberatkan masyarakat.
"Kartu Inafis sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat. Selain memenuhi dompet masyarakat yang makin kosong isinya, akibat kesulitan ekonomi. Sehingga masyarakat dikorbankan dan dijadikan objek komersial," ujar Neta saat dihubungi wartawan, Jumat (20/4/2012).
Menurut Neta, pembuatan kartu Inafis menunjukkan betapa buruk dan semrawutnya koordinasi di pemerintah, khususnya di tubuh Polri. Karena itu, IPW mengajak seluruh komponen masyarakat dan DPR menolak kartu inafis.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek Inafis. Sebab dalam proyek ini kelihatan misterius, tidak transparan dan tanpa sosialisasi. Karenanya, IPW mengimbau Kapolri segera menghentikan proyek yang akan membebani masyarakat sebab kartu Inafis tidak berguna bagi masyarakat," tegasnya.
Seperti diketahui, pada Selasa 17 April 2012 lalu, Mabes Polri resmi meluncurkan Inafis Card yang berfungsi sebagai data lengkap setiap warga Indonesia.
Dalam Inafis card akan dibenamkan sebuah chip yang bisa menampung seluruh biodata kehidupan pemegang. Tidak hanya nama, tempat tanggal lahir, dan foto, tapi juga sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening di bank.(lin)
Kartu identitas berfungsi sebagai data lengkap setiap warga Indonesia itu dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, setiap kartu itu harganya Rp35 ribu.
Menurut Ketua Presedium IPW Neta S Pane, kartu itu hanya akan memberatkan masyarakat.
"Kartu Inafis sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat. Selain memenuhi dompet masyarakat yang makin kosong isinya, akibat kesulitan ekonomi. Sehingga masyarakat dikorbankan dan dijadikan objek komersial," ujar Neta saat dihubungi wartawan, Jumat (20/4/2012).
Menurut Neta, pembuatan kartu Inafis menunjukkan betapa buruk dan semrawutnya koordinasi di pemerintah, khususnya di tubuh Polri. Karena itu, IPW mengajak seluruh komponen masyarakat dan DPR menolak kartu inafis.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek Inafis. Sebab dalam proyek ini kelihatan misterius, tidak transparan dan tanpa sosialisasi. Karenanya, IPW mengimbau Kapolri segera menghentikan proyek yang akan membebani masyarakat sebab kartu Inafis tidak berguna bagi masyarakat," tegasnya.
Seperti diketahui, pada Selasa 17 April 2012 lalu, Mabes Polri resmi meluncurkan Inafis Card yang berfungsi sebagai data lengkap setiap warga Indonesia.
Dalam Inafis card akan dibenamkan sebuah chip yang bisa menampung seluruh biodata kehidupan pemegang. Tidak hanya nama, tempat tanggal lahir, dan foto, tapi juga sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening di bank.(lin)
()
