Lokalisasi direlokasi ke pulau kecil
Lokalisasi direlokasi ke pulau kecil
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Syamsudi mengusulkan lokalisasi di Jatim direlokasi ke pulau kecil.
Usulan tersebut disampaikan setelah bertemu Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.
Meski demikian, Syamsudi tidak menyebutkan nama pulau yang dimaksudkan, termasuk dengan metode seperti apa relokasi akan dilakukan. Usulan serupa juga pernah terlontar untuk mengatasi lokalisasi di kawasan Jakarta untuk direlokasi ke kawasan Kepulauan Seribu. Syamsudi mengatakan, untuk mengatasi masalah lokalisasi ini tidak bisa hanya melihat dari atas.
Artinya dari kalangan pejabat pemerintahan saja. Melainkan juga harus melibatkan unsur lain seperti pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sendiri, tokoh masyarakat dan agama,perguruan tinggi, pemerintah daerah dan sejumlah elemen lainnya.
”Mereka juga harus berbicara, seperti apa yang mereka inginkan. Kita ingin mendengarkan semuanya,” tandasnya menjelaskan Rabu 18 April 2012.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, rencananya akan digelar pelatihan (workshop) terkait masalah tersebut.
Diharapkan, nantinya akan bisa mengetahui berbagai persoalan termasuk solusi yang tepat bagi mereka. Beberapa persoalan ketika para PSK ini dipulangkan atau dipindahkan adalah apakah mereka akan diterima masyarakat di tempat yang baru nanti.
Termasuk juga ketika dipulangkan, apakah masyarakat di kampungnya akan bisa menerimanya. Dampak buruknya ketika mereka tidak kerasan, baik karena sikap masyarakat atau sebab lain, mereka dikhawatirkan akan kembali ke tempat semula di mana mereka bisa diterima.
”Nah, sebenarnya kedatangan kami itu untuk menggelar workshop, kami pilih Jatim karena pemerintah daerahnya punya langkah pasti dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.
Mengenai dana penanganan lokalisasi ini, Syamsudi tidak menyebutkan pasti. Dia justru mempertanyakan kesiapan dana di Jatim. Selanjutnya akan melakukan sharing dengan pemerintah pusat.Dari sini,dia akan melakukan pendataan berapa sebenarnya kebutuhan anggaran di Jatim.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo kurang setuju dengan adanya usulan relokasi tersebut. Menurutnya,langkah yang tepat dilakukan adalah dengan melihat masalah yang terjadi sebenarnya, kemudian mencarikan solusi yang tepat.
Dijelaskan, sebenarnya masalah yang paling besar adalah masalah ekonomi, sehingga harus dicarikan solusi dalam bentu ekonomi. Usulan Dirjen bisa dilakukan kalau memang masalah tersebut sudah tidak bisa disembuhkan karena menjadi penyakit sosial.
”Tapi kalau problemnya ekonomi, inikan solusinya ekonomi. Kalau mereka mau pulang dan dilatih, mengapa harus dilokalisir,” katanya.
Selama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melakukan berbagai pendekatan. Mulai dari pendidikan agama, mengaji Alquran, ceramah dan sebagainya. Ketika mereka dipulangkan, juga harus bisa memastikan masyarakat setempat bisa menerima kehadiran mereka.(azh)
Usulan tersebut disampaikan setelah bertemu Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.
Meski demikian, Syamsudi tidak menyebutkan nama pulau yang dimaksudkan, termasuk dengan metode seperti apa relokasi akan dilakukan. Usulan serupa juga pernah terlontar untuk mengatasi lokalisasi di kawasan Jakarta untuk direlokasi ke kawasan Kepulauan Seribu. Syamsudi mengatakan, untuk mengatasi masalah lokalisasi ini tidak bisa hanya melihat dari atas.
Artinya dari kalangan pejabat pemerintahan saja. Melainkan juga harus melibatkan unsur lain seperti pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sendiri, tokoh masyarakat dan agama,perguruan tinggi, pemerintah daerah dan sejumlah elemen lainnya.
”Mereka juga harus berbicara, seperti apa yang mereka inginkan. Kita ingin mendengarkan semuanya,” tandasnya menjelaskan Rabu 18 April 2012.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, rencananya akan digelar pelatihan (workshop) terkait masalah tersebut.
Diharapkan, nantinya akan bisa mengetahui berbagai persoalan termasuk solusi yang tepat bagi mereka. Beberapa persoalan ketika para PSK ini dipulangkan atau dipindahkan adalah apakah mereka akan diterima masyarakat di tempat yang baru nanti.
Termasuk juga ketika dipulangkan, apakah masyarakat di kampungnya akan bisa menerimanya. Dampak buruknya ketika mereka tidak kerasan, baik karena sikap masyarakat atau sebab lain, mereka dikhawatirkan akan kembali ke tempat semula di mana mereka bisa diterima.
”Nah, sebenarnya kedatangan kami itu untuk menggelar workshop, kami pilih Jatim karena pemerintah daerahnya punya langkah pasti dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.
Mengenai dana penanganan lokalisasi ini, Syamsudi tidak menyebutkan pasti. Dia justru mempertanyakan kesiapan dana di Jatim. Selanjutnya akan melakukan sharing dengan pemerintah pusat.Dari sini,dia akan melakukan pendataan berapa sebenarnya kebutuhan anggaran di Jatim.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo kurang setuju dengan adanya usulan relokasi tersebut. Menurutnya,langkah yang tepat dilakukan adalah dengan melihat masalah yang terjadi sebenarnya, kemudian mencarikan solusi yang tepat.
Dijelaskan, sebenarnya masalah yang paling besar adalah masalah ekonomi, sehingga harus dicarikan solusi dalam bentu ekonomi. Usulan Dirjen bisa dilakukan kalau memang masalah tersebut sudah tidak bisa disembuhkan karena menjadi penyakit sosial.
”Tapi kalau problemnya ekonomi, inikan solusinya ekonomi. Kalau mereka mau pulang dan dilatih, mengapa harus dilokalisir,” katanya.
Selama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melakukan berbagai pendekatan. Mulai dari pendidikan agama, mengaji Alquran, ceramah dan sebagainya. Ketika mereka dipulangkan, juga harus bisa memastikan masyarakat setempat bisa menerima kehadiran mereka.(azh)
()
Explore More