50 persen tenaga honorer di Mamuju Utara fiktif
Selasa, 03 April 2012 - 16:00 WIB
50 persen tenaga honorer di Mamuju Utara fiktif
A
A
A
Sindonews.com - Sekira 50 persen dari 437 orang tenaga honorer Mamuju Utara (Matra) golongan K1 yang diumumkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disinyalir fiktif. Mereka tidak pernah masuk kantor bahkan tidak diketahui siapa orangnya.
Salah seorang tenaga honorer Pemkab Matra yang identitasnya enggan disebutkan menyebutkan, 437 tenaga honorer yang diumumkan BKN melalui internet itu tidak semuanya benar-benar terdaftar di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Matra. Setelah diteliti dengan cermat, setengah dari daftar nama tersebut tidak dikenali.
"Saya adalah salah satu dari 300-an honorer yang tidak masuk dalam data base itu. Anehnya dalam daftar yang diumumkan melalui internet, banyak nama yang bukan honorer. Saya berani mengatakan itu fiktif dan honorer siluman. Kami tidak mengetahui mereka dan tidak pernah masuk kantor," tuturnya melalui telepon, Selasa (3/4/2012).
Beberapa yang diungkapkan sebagai tenaga honorer fiktif adalah anak dari Kepala Bidang Mutasi BKDD Matra yang selama ini bekerja di Kalimantan dan suami dari salah satu Kepala Bidang di Dinas Catatan Sipil Matra. Masih banyak status serupa yang masuk dalam data base BKN.
Diakui, dia sudah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2007 bersama adik dan istrinya pada salah satu instansi Pemkab Matra dan memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer dari Bupati Matra. Semua berkas sebagai persyaratan sudah dipenuhi, namun namanya tidak pernah masuk dalam data base.
"Kalau memang ada berkas yang perlu dilengkapi, mestinya kami dihubungi. Tapi selama ini tidak ada, karena itu kami anggap tidak ada masalah. Terus terang, pengumuman itu merugikan kami yang benar-benar berstatus honorer. Ini dikeluhkan oleh semua honorer di Matra," katanya.
Kepala BKDD Matra Yunus Alsam, mengaku tidak mengetahui soal adanya tenaga honorer fiktif yang masuk dalam data base. Sebab data riilnya ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masing-masing instansi di lingkup Pemkab Matra.
"Oh, itu bukan wilayah saya. Sebab kami hanya mengelola data yang diajukan setiap SKPD. Data itu kemudian kami ajukan ke BKN. Selanjutnya diverifikasi oleh BKN dan BPK. Kedua institusi itu yang menentukan lolos atau tidak. Jadi yang mengetahui persis fiktif atau tidak ada pada SKPD," katanya.
Data yang sudah diolah dan diajukan ke BKN sebanyak 1.059 orang honorer. Jumlah itu sudah melalui berbagai tahap, seperti validasi dan verifikasi. Menurut Yunus, validasi awal tenaga honorer dilakukan setiap SKPD. Sehingga pihaknya hanya mengolah saja.
Sementara Sekretaris Daerah Pemkab Matra, M Natsir mengatakan data yang diumumkan BKN belum tentu menjadi honorer. Sebab tahap selanjutnya setelah pengumuman adalah sanggahan dari daerah yang bersangkutan.
"Yang melakukan verifikasi itu kan BKN dan BPK. Tapi kami masih bisa memberikan sanggahan terhadap data yang telah mereka umumkan," katanya.
Natsir juga mengaku ada beberapa nama dalam data base yang diumumkan bukan tenaga honorer. Karena itu Pemkab Matra sudah menyiapkan sanggahan jika BKN mengirimkan hasil data tersebut secara resmi.(azh)
Salah seorang tenaga honorer Pemkab Matra yang identitasnya enggan disebutkan menyebutkan, 437 tenaga honorer yang diumumkan BKN melalui internet itu tidak semuanya benar-benar terdaftar di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Matra. Setelah diteliti dengan cermat, setengah dari daftar nama tersebut tidak dikenali.
"Saya adalah salah satu dari 300-an honorer yang tidak masuk dalam data base itu. Anehnya dalam daftar yang diumumkan melalui internet, banyak nama yang bukan honorer. Saya berani mengatakan itu fiktif dan honorer siluman. Kami tidak mengetahui mereka dan tidak pernah masuk kantor," tuturnya melalui telepon, Selasa (3/4/2012).
Beberapa yang diungkapkan sebagai tenaga honorer fiktif adalah anak dari Kepala Bidang Mutasi BKDD Matra yang selama ini bekerja di Kalimantan dan suami dari salah satu Kepala Bidang di Dinas Catatan Sipil Matra. Masih banyak status serupa yang masuk dalam data base BKN.
Diakui, dia sudah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2007 bersama adik dan istrinya pada salah satu instansi Pemkab Matra dan memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer dari Bupati Matra. Semua berkas sebagai persyaratan sudah dipenuhi, namun namanya tidak pernah masuk dalam data base.
"Kalau memang ada berkas yang perlu dilengkapi, mestinya kami dihubungi. Tapi selama ini tidak ada, karena itu kami anggap tidak ada masalah. Terus terang, pengumuman itu merugikan kami yang benar-benar berstatus honorer. Ini dikeluhkan oleh semua honorer di Matra," katanya.
Kepala BKDD Matra Yunus Alsam, mengaku tidak mengetahui soal adanya tenaga honorer fiktif yang masuk dalam data base. Sebab data riilnya ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masing-masing instansi di lingkup Pemkab Matra.
"Oh, itu bukan wilayah saya. Sebab kami hanya mengelola data yang diajukan setiap SKPD. Data itu kemudian kami ajukan ke BKN. Selanjutnya diverifikasi oleh BKN dan BPK. Kedua institusi itu yang menentukan lolos atau tidak. Jadi yang mengetahui persis fiktif atau tidak ada pada SKPD," katanya.
Data yang sudah diolah dan diajukan ke BKN sebanyak 1.059 orang honorer. Jumlah itu sudah melalui berbagai tahap, seperti validasi dan verifikasi. Menurut Yunus, validasi awal tenaga honorer dilakukan setiap SKPD. Sehingga pihaknya hanya mengolah saja.
Sementara Sekretaris Daerah Pemkab Matra, M Natsir mengatakan data yang diumumkan BKN belum tentu menjadi honorer. Sebab tahap selanjutnya setelah pengumuman adalah sanggahan dari daerah yang bersangkutan.
"Yang melakukan verifikasi itu kan BKN dan BPK. Tapi kami masih bisa memberikan sanggahan terhadap data yang telah mereka umumkan," katanya.
Natsir juga mengaku ada beberapa nama dalam data base yang diumumkan bukan tenaga honorer. Karena itu Pemkab Matra sudah menyiapkan sanggahan jika BKN mengirimkan hasil data tersebut secara resmi.(azh)
()
