Wakil Walikota Surabaya pimpin unjuk rasa

Sindonews.com - Tak peduli imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang melarang pemimpin daerah berunjuk rasa, Wali Kota Surabaya, Bambang DH pimpin unjuk rasa penolakkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Surabaya.

Wakil ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur ini tak takut ancaman Gamawan yang akan memecat kepala daerah yang mendukung aksi penolakkan BBM ini.

"Saya siap jika Mendagri mengambil tindakkan tegas atas apa yang saya lakukan hari ini. Saya adalah pejabat yang dipilih rakyat dan harus menuruti kemauan rakyat," kata Bambang DH di sela-sela aksi penolakkan BBM kepada wartawan di depan Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (27/3/2012).

Menurutnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini akan membuat kesengsaraan rakyat. Sebab, agenda kenaikan BBM ini merupakan pesanan dari pihak asing bukan berbicara subtansi kepentingan rakyat.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh PDIP, seandainya BBM tidak naik maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan jebol. Seharusnya ada alternatif lain selain menaikkan BBM.

"Saya harus menuruti kemauan rakyat. Bukan apa yang menjadi kemauan pemerintah. Mau dipecat sekarang, dipecat besok silahkan, saya tidak gentar," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Wakil walikota Surabaya ini berorasi di atas truk. Dalam orasinya, kenaikan BBM pada awal April nanti akan menjadi bensin campur. Campurannya adalah penderitaan rakyat.

Ribuan massa PDIP hari ini dikerahkan untuk menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Bahkan pengurus DPD PDIP Jatim sebelumnya juga mewajibkan kepada 18 kepala daerah di Jawa Timur yang diusung PDIP untuk mengeluarkan surat pernyataan terbuka menolak kenaikan BBM. Surat terbuka penolakan kenaikan BBM juga wajib dikeluarkan semua fraksi di DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi Jawa Timur.(azh)