Masyarakat Pro Demokrasi desak Kapolda Aceh dicopot
Senin, 26 Maret 2012 - 14:59 WIB
Masyarakat Pro Demokrasi desak Kapolda Aceh dicopot
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Pro Demokrasi berunjuk rasa, di depan Mabes Polri mendesak agar Kapolda Aceh dicopot. Karena dinilai gagal menekan angka kekerasan bersenjata yang menyebabkan korban tewas di Aceh.
"Hingga saat ini, dari beragam kasus yang terjadi sejak akhir tahun hingga sekarang, tak ada satu pun yang terungkap secara gamblang. Pelaku penembakan-penembakan itu juga belum ada yang dibawa ke pengadilan," ungkap Koordinator Aksi Masyarakat Pro Demokrasi Agusta Mukhtar dalam orasinya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Menurutnya, miningkatnya angka kekerasan di Aceh seharusnya dapat membuat pihak kepolisian bertindak lebih ekstra untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.
"Kinerja polisi sangat lamban dalam pengungkapan kekerasan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dengan situasi yang terjadi, terkesan ada proses pembiaran yang telah dilakukan pihak kepolisan dalam menindak dan mengungkap setiap kasus yang terjadi," jelasnya.
Dalam salah satu tuntutannya, massa menuntut Kapolri mengganti dan menempatkan Kapolda Aceh yang baru dengan kriteria memiliki sikap tegas, berani dan netral guna mengungkap semua kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Aceh khususnya dalam konteks Pilkada. (san)
"Hingga saat ini, dari beragam kasus yang terjadi sejak akhir tahun hingga sekarang, tak ada satu pun yang terungkap secara gamblang. Pelaku penembakan-penembakan itu juga belum ada yang dibawa ke pengadilan," ungkap Koordinator Aksi Masyarakat Pro Demokrasi Agusta Mukhtar dalam orasinya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Menurutnya, miningkatnya angka kekerasan di Aceh seharusnya dapat membuat pihak kepolisian bertindak lebih ekstra untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.
"Kinerja polisi sangat lamban dalam pengungkapan kekerasan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dengan situasi yang terjadi, terkesan ada proses pembiaran yang telah dilakukan pihak kepolisan dalam menindak dan mengungkap setiap kasus yang terjadi," jelasnya.
Dalam salah satu tuntutannya, massa menuntut Kapolri mengganti dan menempatkan Kapolda Aceh yang baru dengan kriteria memiliki sikap tegas, berani dan netral guna mengungkap semua kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Aceh khususnya dalam konteks Pilkada. (san)
()
