Penahanan 6 mahasiswa perusak foto SBY ditangguhkan
Selasa, 20 Maret 2012 - 17:48 WIB
Penahanan 6 mahasiswa perusak foto SBY ditangguhkan
A
A
A
Sindonews.com - Aliansi Advokat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat mendatangi Mapolda Metro Jaya. Mereka datang untuk menjemput enam mahasiswa yang dijadikan tersangka perusakan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penjemputan keenam mahasiswa itu dilakukan, setelah pengajuan penangguhan penahanan keenam tersangka itu dikabulkan oleh pihak Mapolda Metro Jaya.
"Seperti teman-teman ketahui, kami sudah mengajukan penangguhan penahanan sebanyak tiga kali untuk mahasiswa Universitas Pasundan. Sedangkan untuk dua mahasiswa yang lainnya, Rektor dari masing-masing sudah mengajukan sebagai penjamin," ujar Kuasa hukum enam mahasiswa aliansi BEM se-Jawa Barat, Unoto Dwi Yulianto, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/3/2012).
Kendati sudah ditangguhkan, keenam tersangka perusakan foto SBY itu harus mengikuti proses administrasi yang telah ditetapkan pihak kepolisian. Mereka diharuskan datang untuk wajib lapor dua minggu sekali dan proses hukum akan terus berjalan.
"Setelah kemarin dari Polda, kami bersama-sama mendatangi DPR. Di sana, kami diterima Priyo Budi Santosa. Saat pertemuan tersebut, dia menyatakan akan mengupayakan untuk mencabut laporan," tambahnya. (san)
Penjemputan keenam mahasiswa itu dilakukan, setelah pengajuan penangguhan penahanan keenam tersangka itu dikabulkan oleh pihak Mapolda Metro Jaya.
"Seperti teman-teman ketahui, kami sudah mengajukan penangguhan penahanan sebanyak tiga kali untuk mahasiswa Universitas Pasundan. Sedangkan untuk dua mahasiswa yang lainnya, Rektor dari masing-masing sudah mengajukan sebagai penjamin," ujar Kuasa hukum enam mahasiswa aliansi BEM se-Jawa Barat, Unoto Dwi Yulianto, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/3/2012).
Kendati sudah ditangguhkan, keenam tersangka perusakan foto SBY itu harus mengikuti proses administrasi yang telah ditetapkan pihak kepolisian. Mereka diharuskan datang untuk wajib lapor dua minggu sekali dan proses hukum akan terus berjalan.
"Setelah kemarin dari Polda, kami bersama-sama mendatangi DPR. Di sana, kami diterima Priyo Budi Santosa. Saat pertemuan tersebut, dia menyatakan akan mengupayakan untuk mencabut laporan," tambahnya. (san)
()
