Kinerja PNS memble, Menpan buat diklat PNS
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengakui masih banyak PNS yang kemampuannya minim.
Dia menuturkan, total PND yang dimiliki oleh Indonesia hanya 50 persen PNS yang kompetensinya sesuai standar.
Untuk itu, diklat perlu ditingkatkan supaya meningkatkan kemampuan PNS yang memble.
"Kita segera minta dukungan kepada semua kepala-kepala diklat baik kepala lembaga atau pun provinsi untuk buat diklat," kata Azwar di ITB, Bandung, Sabtu (17/3/2012).
Diklat perlu ditingkatkan baik secara fungsional maupun struktural. Pihaknya saat ini tengah menghitung dana untuk pelatihan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Asumsikan anggaran diklat untuk PNS Indonesia diperkirakan mencapai Rp4 triliun. "Kita sedang hitung dengan LAN, untuk semua PNS golongan I, II dan III," paparnya.
Dia menyebutkan, kementeriannya sanggup mengadakan pelatihan untuk 32 ribu kursi dan bisa dilakukan untuk beberapa angkatan. "Targetnya satu juta diklat PNS bisa dilakukan tahun ini," sebutnya.
Anggaran untuk diklat/pelatihan tersebut bisa diambil dari APBN atau APBD. Selain itu, diharapkan daerah bisa menganggarkan untuk biaya diklat. "Saat ini Diklat memang sudah ada seperti diklat struktural dan fungsional," ujarnya. (wbs)
Dia menuturkan, total PND yang dimiliki oleh Indonesia hanya 50 persen PNS yang kompetensinya sesuai standar.
Untuk itu, diklat perlu ditingkatkan supaya meningkatkan kemampuan PNS yang memble.
"Kita segera minta dukungan kepada semua kepala-kepala diklat baik kepala lembaga atau pun provinsi untuk buat diklat," kata Azwar di ITB, Bandung, Sabtu (17/3/2012).
Diklat perlu ditingkatkan baik secara fungsional maupun struktural. Pihaknya saat ini tengah menghitung dana untuk pelatihan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Asumsikan anggaran diklat untuk PNS Indonesia diperkirakan mencapai Rp4 triliun. "Kita sedang hitung dengan LAN, untuk semua PNS golongan I, II dan III," paparnya.
Dia menyebutkan, kementeriannya sanggup mengadakan pelatihan untuk 32 ribu kursi dan bisa dilakukan untuk beberapa angkatan. "Targetnya satu juta diklat PNS bisa dilakukan tahun ini," sebutnya.
Anggaran untuk diklat/pelatihan tersebut bisa diambil dari APBN atau APBD. Selain itu, diharapkan daerah bisa menganggarkan untuk biaya diklat. "Saat ini Diklat memang sudah ada seperti diklat struktural dan fungsional," ujarnya. (wbs)
()