Ratusan perawat Kota Palopo ancam mogok nasional

Sindonews.com - Ratusan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palopo, menggelar aksi damai turun ke jalan menggalang tanda tangan masyarakat, sebagai bentuk dukungan percepatan pengesahan Undang-Undang (UU) Keperawatan di DPR RI.

PPNI Palopo juga menyatakan siap melakukan aksi mogok tindakan medis secara Nasional, sebagai bentuk dukungan kepada seluruh perawat se-Indonesia yang mendesak percepatan pengesahan UU Keperawatan.

Para perawat yang ikut dalam aksi damai PPNI Palopo, terdiri perawat sukarelawan dan PNS yang bertugas di RSUD, Puskesmas dan di semua pos pelayanan kesehatan se Kota Palopo.

Aksi mereka semakin meriah dan semarak karena sekitar 500-an mahasiswa ilmu keperawatan dari berbagai Akademi Keperawatan (Akper) di daerah ini, bergabung dalam aksi ini, sebagai bentuk dukungan kepada PPNI se-Indonesia dalam memperjuangkan percepatan pengesahan UU Keperawatan di DPR RI.

Aksi damai PPNI Palopo yang digelar bertepatan HUT PPNI ke-38 yang jatuh tepat pada 17 Maret 2012, dimulai di Lapangan Pancasila sekitar pukul 07.00 WITA, pagi kemarin. Selain berorasi, perawat menggalang dukungan tanda tangan dari masyarakat di atas puluhan banner putih.

Aksi damai kemudian berlanjut ke kawasan Lagota di Pusat Niaga Palopo (PNP) sekitar pukul 11.00 WITA. Mereka melakukan long march sepanjang 5 Km dari Lapangan Gaspa menuju Lagota melintasi beberapa jalan-jalan utama dalam wilayah Palopo.

Menariknya, aksi long march ini menjadi tontonan warga karena mahasiswa Akper Kurnia Jaya Persada Palopo menampilkan atraksi drum band di barisan terdepan dari ratusan perawat yang ikut dalam aksi damai PPNI ini.

Di Lagota, para perawat bersama mahasiswa Akper menggalang tanda tangan dari masyarakat dan pedagang di sekitar PNP. Masyarakat antusias membubuhkan tanda tangan di atas banner putih yang dibentangkan di jalan depan Lagota.

"Ribuan tanda tangan dari masyarakat Palopo yang dibubuhkan di atas puluhan banner putih disiapkan PPNI Palopo akan diteruskan ke PPNI Pusat untuk diserahkan ke DPR RI, sebagai bentuk dukungan perawat dan masyarakat Palopo untuk percepatan pengesahan UU Keperawatan," kata Ketua PPNI Palopo, Zakaria Bija ditemui Sindo disela-sela aksi penggalangan tanda tangan di Lagota.

Sementara itu, Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palopo, Taufieq berorasi di tengah-tengah aksi pengumpulan tanda tangan. Menurut dia, seluruh perawat se Kota Palopo yang bekerja di RSUD, puskesmas dan pusat pelayanan medis di Kota Palopo, siap melakukan aksi mogok tindakan medis secara nasional, sesuai instruksi PPNI pusat ke seluruh Indonesia.

PPNI secara nasional, tegas dia, mengancam akan melakukan aksi mogok tindakan medis sebagai bentuk protes atas lambannya proses pembahasan Rancangan UU (RUU) Keperawatan di DPR RI.

"Begitu ada instruksi mogok nasional dari PPNI pusat, maka seluruh perawat di Kota Palopo siap melakukan mogok tindakan medis," tegas Taufieq disambut tepuk tangan ratusan perawat dan mahasiswa Akper.

Menurut dia, belum disahkannya UU Keperawatan menyebabkan belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palopo, dikarenakan terjadi kesenjangan penempatan tenaga kesehatan di daerah dan kota-kota besar.

UU Keperawatan juga akan menjamin pelayanan keperawatan yang aman untuk masyarakat dan memberikan perlindungan hukum kepada perawat yang melaksanakan tugas keperawatan di berbagai pusat layanan kesehatan.

Yang paling mengkhawatirkan, tegas Taufieq, perawat Indonesia terancam jadi penonton di negeri sendiri setelah Mutual Recognition Agreement (MRA) tingkat ASEAN diberlakukan karena belum ada UU Keperawatan yang membentengi perawat di Indonesia dari serbuan perawat asing ke negara ini.

"Perawat Palopo bersama perawat lainnya di seluruh Indonesia turun jalan karena memiliki tekad dan komitmen yang sama memperjuangkan UU Keperawatan. Kami tidak mau bekerja tanpa perlindungan hukum yang kuat dan perawat Indonesia tidak mau dijajah oleh perawat asing yang akan segera masuk ke Indonesia," tandas pejabat eselon III dalam lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Palopo ini. (san)