Puluhan tukang becak mengadu ke DPRD
Minggu, 18 Maret 2012 - 07:48 WIB
Puluhan tukang becak mengadu ke DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan tukang becak mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, kemarin. Kedatangan puluhan tukang becak yang beroperasi di pasar sentar Bulukumba ini mempertanyakan sikap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang menutup jalan lintas masuk terminal para tukang becak.
"Kami tidak menerima jalur pengangkut buah-buahan ini ditutup. Jalan ini sudah ada sejak beberapa tahun silam. Sehingga Dishubkominfo tidak bisa menutup paksa dengan begitu saja. Sebab, ini akan merugikan para tukang becak karena harus mengambil jalur lain lagi. Sementara akses ini tidak menganggu aktifitas warga lainnya," ungkap Sulaeman, salah seorang tukang becak di gedung DPRD Bulukumba, kemarin.
Sulaeman mengatakan, pihaknya berharap tetap dibuka karena jalur dari terminal melalui jalan raya masuk pasar sentral dianggapnya membahayakan.
Apalagi, kendaraan di jalan poros Bulukumba-Makassar kendaraan keluar masuk sehingga dikhawatirkan rawan terjadi kecelakaan. "Rutenya terlalu jauh dan kondisi jalan juga tidak bagus. Sementara ada jalan pintas bagus yang tidak menganggu," ujarnya.
Dia menambahkan, jika memang Dishubkominfo menwajibkan ada retribusi pajak bagi tukang becak yang melintas pada jalur ini, pihaknya siap membayar, asalkan jalan pintas tersebut dibuka kembali.
"Kami tidak mempersoalkan biaya retribusinya. Yang penting ini bisa dilalui karena jaraknya dari terminal ke pasar sentra Bulukumba lebih dekat, dibanding harus keluar baru masuk kembali," kata dia.
Kepala Unit Pelayanan Terminal Daerah (UPTD) Dishubkominfo Bulukumba Omy mengungkapkan, bahwa penutupan terhadap jalur tukang becak ini adalah bagian dari upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di terminal. Sebab, selama ini mereka berjualan secara semrawut dalam area terminal sehingga harus ditertibkan.
"Saya kira jalur keluar dengan melalui poros Bulukumba-Makassar tidak jauh. Hanya, beberapa meter saja," ungkap Omy, usai memberikan keterangan dihadapan tukang becak, kemarin.
Omy mengaku, masalah ini, pihaknya akan membicarakan kembali bersama Kepala Dishubkominfo dan tukang becak untuk mencari jalan keluar. Langka ini supaya protes tersebut ada solusi agar semua berjalan sesuai harapan. "Kami tidak mau ada yang dirugikan. Makanya, kita akan bicarakan kembali," janjinya.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Andi Baso Mauragawali menambahkan, seharusnya Dishubkominfo tidak menutup akses tukang becak tersebut. Menurutnya, jalan ini merupakan mata pencaharian mereka yang setiap harinya hanya mengandalkan muatan dari para pedagang yang berjualan di pasar sentral Bulukumba. Sehingga tidak masalah jalur ini dilalui mengangkut barang. "Yang penting tukang becak tertib," ungkap Baso.
Lebih jauh, Baso menilai bahwa terminal Bulukumba terkesan semrawut karena mobil angkutan desa (Angdes) dibiarkan membongkar barang dalam area parkir mobil. Padahal, seharusnya ada tempat khusus yang disiapkan sehingga terminal hanya bongkar muatan saja.
"Kalau memang tidak bisa tidak ditutup, maka Dishubkominfo harus menyiapkan anggotanya yang siap jaga disana," tandasnya. (san)
"Kami tidak menerima jalur pengangkut buah-buahan ini ditutup. Jalan ini sudah ada sejak beberapa tahun silam. Sehingga Dishubkominfo tidak bisa menutup paksa dengan begitu saja. Sebab, ini akan merugikan para tukang becak karena harus mengambil jalur lain lagi. Sementara akses ini tidak menganggu aktifitas warga lainnya," ungkap Sulaeman, salah seorang tukang becak di gedung DPRD Bulukumba, kemarin.
Sulaeman mengatakan, pihaknya berharap tetap dibuka karena jalur dari terminal melalui jalan raya masuk pasar sentral dianggapnya membahayakan.
Apalagi, kendaraan di jalan poros Bulukumba-Makassar kendaraan keluar masuk sehingga dikhawatirkan rawan terjadi kecelakaan. "Rutenya terlalu jauh dan kondisi jalan juga tidak bagus. Sementara ada jalan pintas bagus yang tidak menganggu," ujarnya.
Dia menambahkan, jika memang Dishubkominfo menwajibkan ada retribusi pajak bagi tukang becak yang melintas pada jalur ini, pihaknya siap membayar, asalkan jalan pintas tersebut dibuka kembali.
"Kami tidak mempersoalkan biaya retribusinya. Yang penting ini bisa dilalui karena jaraknya dari terminal ke pasar sentra Bulukumba lebih dekat, dibanding harus keluar baru masuk kembali," kata dia.
Kepala Unit Pelayanan Terminal Daerah (UPTD) Dishubkominfo Bulukumba Omy mengungkapkan, bahwa penutupan terhadap jalur tukang becak ini adalah bagian dari upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di terminal. Sebab, selama ini mereka berjualan secara semrawut dalam area terminal sehingga harus ditertibkan.
"Saya kira jalur keluar dengan melalui poros Bulukumba-Makassar tidak jauh. Hanya, beberapa meter saja," ungkap Omy, usai memberikan keterangan dihadapan tukang becak, kemarin.
Omy mengaku, masalah ini, pihaknya akan membicarakan kembali bersama Kepala Dishubkominfo dan tukang becak untuk mencari jalan keluar. Langka ini supaya protes tersebut ada solusi agar semua berjalan sesuai harapan. "Kami tidak mau ada yang dirugikan. Makanya, kita akan bicarakan kembali," janjinya.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Andi Baso Mauragawali menambahkan, seharusnya Dishubkominfo tidak menutup akses tukang becak tersebut. Menurutnya, jalan ini merupakan mata pencaharian mereka yang setiap harinya hanya mengandalkan muatan dari para pedagang yang berjualan di pasar sentral Bulukumba. Sehingga tidak masalah jalur ini dilalui mengangkut barang. "Yang penting tukang becak tertib," ungkap Baso.
Lebih jauh, Baso menilai bahwa terminal Bulukumba terkesan semrawut karena mobil angkutan desa (Angdes) dibiarkan membongkar barang dalam area parkir mobil. Padahal, seharusnya ada tempat khusus yang disiapkan sehingga terminal hanya bongkar muatan saja.
"Kalau memang tidak bisa tidak ditutup, maka Dishubkominfo harus menyiapkan anggotanya yang siap jaga disana," tandasnya. (san)
()
