PKS : Isu rok mini alihkan isu kenaikan BBM
Jum'at, 09 Maret 2012 - 17:59 WIB
PKS : Isu rok mini alihkan isu kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Gonjang-ganjing terkait larangan pemakain rok mini oleh Staf DPR yang digulirkan oleh anggota DPR menuai kritik. Ada yang beranggapan wacana pelarangan rok mini itu upaya untuk menutup isu kenaikan BBM.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai kemungkinan ada wacana pengalihan isu kenaikan BBM dengan pelarangan rok mini di DPR. "Mungkin saja iya mungkin saja tidak," kata Lutfi sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Empire Palace, Jalan Blauran, Surabaya, Jumat (9/3/2012).
Namun demikian Luthfi mengatakan, untuk wilayah itu adalah kewenangan Ketua DPR untuk menata di Gedung Wakil rakyat itu. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap tempat ada aturannya. Misalnya, ketika hendak masuk sekolah, masuk kantor hingga masuk ke dalam gedung DPR tentunya ada tata kramanya.
"Ini adalah domain Ketua DPR untuk menata. Tentu masuk kemana saja ada tata kramanya, mungkin pimpinan DPR akan menata wilayah itu," ujarnya.
Luthfi sendiri meminta pemerintah tidak main-main dalam menanggapi wacana kenaikan BBM itu. Sebab, imbas dari kenaikan itu akan berdampak kepada kehidupan rakyat. Selama ini, kata Luthfi jangan hanya dilihat dari indikator-indikator makro saja. "Indikator makro hanya untuk kalangan tertentu tapi bukan masyarakat kecil," tandasnya.
Pemerintah harus meyiapkan formula-formula untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM ini. Jika timbul gejolak di masyarakat tentunya akan mengganggu stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk.
"PKS akan menolak kenaikan BBM jika pemerintah tidak menyediakan formula yang lebih tepat sasaran. Termasuk dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya seperti obat Parasetamol saja, yang hanya sesaat," tukasnya. (wbs)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai kemungkinan ada wacana pengalihan isu kenaikan BBM dengan pelarangan rok mini di DPR. "Mungkin saja iya mungkin saja tidak," kata Lutfi sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Empire Palace, Jalan Blauran, Surabaya, Jumat (9/3/2012).
Namun demikian Luthfi mengatakan, untuk wilayah itu adalah kewenangan Ketua DPR untuk menata di Gedung Wakil rakyat itu. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap tempat ada aturannya. Misalnya, ketika hendak masuk sekolah, masuk kantor hingga masuk ke dalam gedung DPR tentunya ada tata kramanya.
"Ini adalah domain Ketua DPR untuk menata. Tentu masuk kemana saja ada tata kramanya, mungkin pimpinan DPR akan menata wilayah itu," ujarnya.
Luthfi sendiri meminta pemerintah tidak main-main dalam menanggapi wacana kenaikan BBM itu. Sebab, imbas dari kenaikan itu akan berdampak kepada kehidupan rakyat. Selama ini, kata Luthfi jangan hanya dilihat dari indikator-indikator makro saja. "Indikator makro hanya untuk kalangan tertentu tapi bukan masyarakat kecil," tandasnya.
Pemerintah harus meyiapkan formula-formula untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM ini. Jika timbul gejolak di masyarakat tentunya akan mengganggu stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk.
"PKS akan menolak kenaikan BBM jika pemerintah tidak menyediakan formula yang lebih tepat sasaran. Termasuk dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya seperti obat Parasetamol saja, yang hanya sesaat," tukasnya. (wbs)
()
