Warga Rokan Hilir protes ke Istana
Kamis, 08 Maret 2012 - 14:40 WIB
Warga Rokan Hilir protes ke Istana
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan massa yang tergabung dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menggelar aksi damai di seberang Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Mereka mendesak Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir Azhar Syahban segera mundur dan di proses secara hukum.
Mereka pun mendesak kepada KPK dan Kapolri serta Kejaksaan Agung mengusut tuntas secara hukum sejumlah nama tersebut yang dituding menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hilir.
Kordinator aksi, Azlan SMD, mengatakan dari data yang diperoleh di lapangan, pembangunan jembatan Padamaran I dan II dengan sistem lanjutan (multy years), Kontrak induk tertanggal 5 Desember 2008 sampai dengan 5 Desember 2011 hingga kini belum selesai.
Menurut kontrak tersebut, pada anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menganggarkan kembali pembangunan jembatan Pedamaran I dan II sebesar Rp143 Miliar dan disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir.
"Pemalsuan identitas Bupati Rokan Hilir dari nama Anas Makmur menjadi Annas dan berubah lagi menjadi Annas Ma'amun. Juga penggunaan ijazah atas nama Azhar Syukron oleh Azhar Syakban selaku ketua KPUD Kabupaten Rokan Hilir sekarang," ungkapnya kepada wartawan di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2012).
Tak hanya itu, ia pun menuturkan, adanya dugaan terjadinya intimidasi dan provokasi terhadap masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Sejak terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir
"Maka dengan ini kami menyatakan sikap tegas, mendesak Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun, Ketua KPUD Kabupaten Rokan Hilir Azhar Syahban, segera mundur dan di proses secara hukum," tuturnya.
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah ruah, kata dia, semestinya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Rokan Hilir, jika Sumber Daya Alam ini dikelola dengan baik dan benar.
"Namun hal yang kita harapkan dari Pemerintah untuk mengelola SDA dan Sumber Daya Manusia (SDM) Rokan Hilir sangat bertolak belakangan dari yang kita harapkan, dan kebanyakan hanya mementingkan diri sendiri," tuturnya.
Rokan Hilir, sambung dia hanya tinggal sebagai wacana untuk menghabiskan uang rakyat dengan berdalilkan proyek multi years yang pembangunannya penuh dengan manipulasi biaya, terlebih lagi banyaknya pembangunan infrastruktur yang terbengkalai.(azh)
Mereka mendesak Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir Azhar Syahban segera mundur dan di proses secara hukum.
Mereka pun mendesak kepada KPK dan Kapolri serta Kejaksaan Agung mengusut tuntas secara hukum sejumlah nama tersebut yang dituding menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hilir.
Kordinator aksi, Azlan SMD, mengatakan dari data yang diperoleh di lapangan, pembangunan jembatan Padamaran I dan II dengan sistem lanjutan (multy years), Kontrak induk tertanggal 5 Desember 2008 sampai dengan 5 Desember 2011 hingga kini belum selesai.
Menurut kontrak tersebut, pada anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menganggarkan kembali pembangunan jembatan Pedamaran I dan II sebesar Rp143 Miliar dan disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir.
"Pemalsuan identitas Bupati Rokan Hilir dari nama Anas Makmur menjadi Annas dan berubah lagi menjadi Annas Ma'amun. Juga penggunaan ijazah atas nama Azhar Syukron oleh Azhar Syakban selaku ketua KPUD Kabupaten Rokan Hilir sekarang," ungkapnya kepada wartawan di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2012).
Tak hanya itu, ia pun menuturkan, adanya dugaan terjadinya intimidasi dan provokasi terhadap masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Sejak terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir
"Maka dengan ini kami menyatakan sikap tegas, mendesak Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun, Ketua KPUD Kabupaten Rokan Hilir Azhar Syahban, segera mundur dan di proses secara hukum," tuturnya.
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah ruah, kata dia, semestinya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Rokan Hilir, jika Sumber Daya Alam ini dikelola dengan baik dan benar.
"Namun hal yang kita harapkan dari Pemerintah untuk mengelola SDA dan Sumber Daya Manusia (SDM) Rokan Hilir sangat bertolak belakangan dari yang kita harapkan, dan kebanyakan hanya mementingkan diri sendiri," tuturnya.
Rokan Hilir, sambung dia hanya tinggal sebagai wacana untuk menghabiskan uang rakyat dengan berdalilkan proyek multi years yang pembangunannya penuh dengan manipulasi biaya, terlebih lagi banyaknya pembangunan infrastruktur yang terbengkalai.(azh)
()
