UE tak kirim tim pemantau Pemilukada Aceh

Sindonews.com - Uni Eropa (UE) tidak akan mengirim tim khusus untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012. UE menilai situasi perpolitikan di Provinsi tersebut dinilai sudah normal.

Delegasi Crisis Management Initiative (CMI), Benhard May mengatakan, Pemilukada Aceh kali ini sama seperti pesta demokrasi di daerah lain sehingga tidak diperlukan pemantau khusus dari Uni Eropa.

"Secara resmi tidak, untuk Pemilukada ini pemantau dari luar negeri mungkin dianggap kurang diperlukan. Ini merupakan Pemilukada biasa seperti di daerah lain juga," kata dia usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (7/3/2012).

CMI adalah lembaga berbasis di Finlandia yang juga fasilitator perdamaian RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 2005 lalu. Pada Pemilukada 2006 mereka ikut mengirim tim pemantau dari Uni Eropa.

Hari ini tiga delegasi CMI yaitu Berhard May, Minna Kukkonen dan Jaakko Oksane bertemu pemimpin Aceh untuk mengetahui situasi keamanan dan politik terkini Aceh.

Berhard mengapreasiasi keikutsertaan Partai Aceh dalam Pemilukada. "Ini membantu dalam penyelenggaraan Pemilukada yang damai dan teratur," paparnya.

Dia berharap siapapun yang terpilih nantinya sebagai pemimpin Aceh haruslah bisa diterima oleh semua kalangan termasuk partai politik. "Itu yang sangat penting," ujar Berhard May.

Menurutnya keamanan di Aceh sekarang cukup kondusif. Kejadian-kejadian kecil saat ini dinilai tidak begitu mempengaruhi pelaksanaan Pemilukada yang dijadwalkan pada 9 April nanti.

Meski beberapa waktu lalu terjadi beberapa kali aksi penembakan menyedihkan, namun Berhard menilai itu tak berkaitan dengan politik. "Bahwa pernah ada kejadian yang sangat meyedihkan, pembunuhan. Tapi menurut pendapat kami itu tidak ada kaitan dengan politik. Mungkin adalah bisnis atau segala macam," ujarnya.

Delegasi CMI besok berencana menjumpai Menteri Koordinator Politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam). Dalam pertemuan itu, Berhard mengatakan, pihaknya akan meminta Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan tugas-tugasnya yang belum selesai di Aceh sesuai kesepakatan MoU Helsinki.

"Masih ada beberapa tugas Pemerintah Pusat yang belum diselesaikan, kami akan bawa ke sana dengan harapan segera diselesaikan," kata Berhard.

Dia juga berharap eksekutif dan legislatif Aceh juga bersama-sama menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum selesai terkait perdamaian Aceh.(azh)