Komisi KIP belum dilantik, pelayanan publik makin buruk
Rabu, 07 Maret 2012 - 12:20 WIB
Komisi KIP belum dilantik, pelayanan publik makin buruk
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta telah menerima sebanyak 38 laporan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini salah satunya terkait kompleksnya permasalahan birokrasi dan pelayanan publik di Jakarta.
Sayangnya, laporan masyarakat itu belum dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta karena Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum juga melantik empat pejabat KIP.
"Semua kasus itu kita limpahkan ke KIP Pusat, Jakarta belum ada karena kami belum bisa bekerja," kata Komisioner Komisi Informasi Publik DKI Jakarta, John Fresli Hutahanea di Jakarta, Rabu (7/3/2012).
John meyakini, ke depannya laporan masyarakat terkait buruknya birokrasi dan pelayanan publik di Jakarta, akan meningkat, apalagi bila komisi ini mulai bekerja di Jakarta. Namun, setelah di tandatangani 26 Januari 2012 lalu komisi ini belum juga dilantik Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
"Kami tidak mau berprasangka, namun berharap bisa segera dilantik dan bekerja, mengingat tugas ke depan sangat banyak" ujar John Fresli.
Terkait belum dilantiknya komisi ini di DKI Jakarta, Juru Bicara Gubernur Cucu Ahmad Kurnia mengaku hal itu lebih karena masalah teknis protokoler, bukan faktor lain.
Transparansi Internasional Indonesia (TII) sebelumnya juga sempat mempertanyakan belum juga dilantiknya anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Komisi Informasi Pusat pun harus aktif menanyakan masalah ini ke Fauzi Bowo karena surat keputusan untuk Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta sudah dibuat dan ditandatangani Gubernur Fauzi Bowo pada 26 Januari 2012 lalu.
"Kalau kita baca UU merupakan mandat dan tidak ada pengecualian bagi tidak dibentuknya Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, tidak menyegerakan, seharusnya komisi informasi melakukan pendekteksian," kata Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Luki Djani. (wbs)
Sayangnya, laporan masyarakat itu belum dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta karena Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum juga melantik empat pejabat KIP.
"Semua kasus itu kita limpahkan ke KIP Pusat, Jakarta belum ada karena kami belum bisa bekerja," kata Komisioner Komisi Informasi Publik DKI Jakarta, John Fresli Hutahanea di Jakarta, Rabu (7/3/2012).
John meyakini, ke depannya laporan masyarakat terkait buruknya birokrasi dan pelayanan publik di Jakarta, akan meningkat, apalagi bila komisi ini mulai bekerja di Jakarta. Namun, setelah di tandatangani 26 Januari 2012 lalu komisi ini belum juga dilantik Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
"Kami tidak mau berprasangka, namun berharap bisa segera dilantik dan bekerja, mengingat tugas ke depan sangat banyak" ujar John Fresli.
Terkait belum dilantiknya komisi ini di DKI Jakarta, Juru Bicara Gubernur Cucu Ahmad Kurnia mengaku hal itu lebih karena masalah teknis protokoler, bukan faktor lain.
Transparansi Internasional Indonesia (TII) sebelumnya juga sempat mempertanyakan belum juga dilantiknya anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Komisi Informasi Pusat pun harus aktif menanyakan masalah ini ke Fauzi Bowo karena surat keputusan untuk Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta sudah dibuat dan ditandatangani Gubernur Fauzi Bowo pada 26 Januari 2012 lalu.
"Kalau kita baca UU merupakan mandat dan tidak ada pengecualian bagi tidak dibentuknya Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, tidak menyegerakan, seharusnya komisi informasi melakukan pendekteksian," kata Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Luki Djani. (wbs)
()
