Polisi selidiki anggaran PKBM
Selasa, 06 Maret 2012 - 14:17 WIB
Polisi selidiki anggaran PKBM
A
A
A
Sindonews.com - Jajaran kepolisian Polres Bulukumba sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan anggaran buta aksara yang kelolah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba.
Jumlah anggaran dikelolah Disdikpora tersebut mencapai Rp1 miliar lebih yang diperuntukan kepada sembilan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 10 Kecamatan di Bulukumba. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Program (TP) 2010-2011.
"Kita masih melakukan penyelidikan. Apakah ada kerugian negara atau tidak pada program buta aksara ini," jelas Kasatreskrim Polres Bulukumba, AKP Andi Alimudin di ruang kerjanya, Selasa (6/3/2012.
Menurut Alimudin, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap program buta aksara tersebut karena berdasarkan informasi yang masuk dari Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng. Dimana dua daerah ini bermasalah anggaran program keaksaraan. Sebab, diduga terjadi penyelewengan.
"Kami menerima laporan dari disana. Makanya, kita melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya," jelas Alimudin.
Namun, lanjut dia, khusus di Bulukumba belum ada indikasi penyelewengan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap beberapa pengelola. Semua anggaran langsung ke rekening masing-masing lembaga. Sehingga Dinas Pendidikan tidak mengetahui hal ini.
"Semua tersalurkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dinas Pendidikan tidak mengetahui anggaran ini karena langsung ke lembaga penerima," ujarnya.
Alimudin menambahkan, meski tidak ditemukan ada kerugian negara untuk sementara waktu. Namun dirinya berjanji tetap akan melakukan penyelidikan. Upaya ini diambil untuk mengetahui kepastiannya.
"Kami akan terus melakukan pemeriksaan. Sekarang ini baru tahap pemeriksaan penyaluran dananya dan semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba Andi Akbar Amier mengatakan, bahwa Dinas Pendidikan tidak mengelola uang. Anggaran buta aksara ini langsung ke rekening masing-masing lembaga. Hanya saja, polisi melakukan penyelidikan karena ada beberapa daerah bermasalah. Sehingga untuk memastikan di Bulukumba terpaksa dilakukan pemeriksaan.
"Kami tidak tahu anggaranya. Sebab, uang ada di lembaga penerima," kata Akbar, dihubungi via ponselnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba Sudarman mengaku, bahwa penyaluran dana buta aksara sudah berjalan sesuai prosuder yang ada. Semua lembaga mengelola uang dengan transparan. Sehingga tidak terjadi ada penyelewengan seperti Kabupaten lain di Sulsel.
"Setiap lembaga menerima uang berdasarkan jumlah penduduk yang diusulkan," kata Sudarman.
Saat ini, menurut Sudarman, pihaknya sementara menyerahkan beberapa data untuk pemeriksaan lebuh jauh, mulai dari nama lembaga hingga jumlah uang yang dikelolah Dinas Pendidikan untuk program buta aksara.
"Masih dalam tahap pemeriksaan polisi. Kami tidak bisa menyebutkan soal kerugiannya. Apalagi, saya ini hanya pelanjut karena Kabid sebelumnya diganti," tandas dia.
Aktivis Aliansi Masyarakat Penagak Demokrasi (AMPD) Bulukumba Musafir mengatakan, bahwa polisi harus mengusut kasus ini. Dia menjelaskan, perlunya kasus dilakukan penyelidikan karena anggaranya cukup besar. Apalagi, dana sebesar Rp1 miliar ini akan diperuntukan bagi penduduk yang buta aksara. Sehingga harus tepat sasaran.
"Saya mendukung langkah polisi. Ini harus diusut secara tuntas biar jelas peruntukannya," jelas Musafir.(azh)
Jumlah anggaran dikelolah Disdikpora tersebut mencapai Rp1 miliar lebih yang diperuntukan kepada sembilan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 10 Kecamatan di Bulukumba. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Program (TP) 2010-2011.
"Kita masih melakukan penyelidikan. Apakah ada kerugian negara atau tidak pada program buta aksara ini," jelas Kasatreskrim Polres Bulukumba, AKP Andi Alimudin di ruang kerjanya, Selasa (6/3/2012.
Menurut Alimudin, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap program buta aksara tersebut karena berdasarkan informasi yang masuk dari Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng. Dimana dua daerah ini bermasalah anggaran program keaksaraan. Sebab, diduga terjadi penyelewengan.
"Kami menerima laporan dari disana. Makanya, kita melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya," jelas Alimudin.
Namun, lanjut dia, khusus di Bulukumba belum ada indikasi penyelewengan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap beberapa pengelola. Semua anggaran langsung ke rekening masing-masing lembaga. Sehingga Dinas Pendidikan tidak mengetahui hal ini.
"Semua tersalurkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dinas Pendidikan tidak mengetahui anggaran ini karena langsung ke lembaga penerima," ujarnya.
Alimudin menambahkan, meski tidak ditemukan ada kerugian negara untuk sementara waktu. Namun dirinya berjanji tetap akan melakukan penyelidikan. Upaya ini diambil untuk mengetahui kepastiannya.
"Kami akan terus melakukan pemeriksaan. Sekarang ini baru tahap pemeriksaan penyaluran dananya dan semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba Andi Akbar Amier mengatakan, bahwa Dinas Pendidikan tidak mengelola uang. Anggaran buta aksara ini langsung ke rekening masing-masing lembaga. Hanya saja, polisi melakukan penyelidikan karena ada beberapa daerah bermasalah. Sehingga untuk memastikan di Bulukumba terpaksa dilakukan pemeriksaan.
"Kami tidak tahu anggaranya. Sebab, uang ada di lembaga penerima," kata Akbar, dihubungi via ponselnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba Sudarman mengaku, bahwa penyaluran dana buta aksara sudah berjalan sesuai prosuder yang ada. Semua lembaga mengelola uang dengan transparan. Sehingga tidak terjadi ada penyelewengan seperti Kabupaten lain di Sulsel.
"Setiap lembaga menerima uang berdasarkan jumlah penduduk yang diusulkan," kata Sudarman.
Saat ini, menurut Sudarman, pihaknya sementara menyerahkan beberapa data untuk pemeriksaan lebuh jauh, mulai dari nama lembaga hingga jumlah uang yang dikelolah Dinas Pendidikan untuk program buta aksara.
"Masih dalam tahap pemeriksaan polisi. Kami tidak bisa menyebutkan soal kerugiannya. Apalagi, saya ini hanya pelanjut karena Kabid sebelumnya diganti," tandas dia.
Aktivis Aliansi Masyarakat Penagak Demokrasi (AMPD) Bulukumba Musafir mengatakan, bahwa polisi harus mengusut kasus ini. Dia menjelaskan, perlunya kasus dilakukan penyelidikan karena anggaranya cukup besar. Apalagi, dana sebesar Rp1 miliar ini akan diperuntukan bagi penduduk yang buta aksara. Sehingga harus tepat sasaran.
"Saya mendukung langkah polisi. Ini harus diusut secara tuntas biar jelas peruntukannya," jelas Musafir.(azh)
()
