IPW: Berantas premanisme di internal Polri
Senin, 27 Februari 2012 - 14:51 WIB
IPW: Berantas premanisme di internal Polri
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, aksi premanisme bukan hanya dilakukan oleh para warga sipil, tetapi juga oleh aparat kepolisian.
"Aksi premanisme di Polri mencakup kesewenangan pejabat Polri, aksi pungli, salah tangkap, dan pejabat Polri jadi beking," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Senin (27/2/2012).
Ditambahkan Neta, jika Polri serius memberantas aksi premanisme yang terjadi di tengah masyarakat harus terlebih dahulu memberantas premanisme dalam dirinya sendiri.
"Kapolri harus segera memberantas aksi para preman di internal Polri. Jika hal ini tidak dilakukan, maka citra Polri akan terus terpuruk dan bukan mustahil publik akan mendesak DPR segera melakukan reposisi Polri dan menempatkannya di bawah Depdagri," terangnya.
Seperti diketahui, aksi premanisme dalam internal polisi marak terjadi di Indonesia. Bahkan aksi tersebut sudah mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sebut saja kasus penyembelihan petani di Mesuji yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Belum lagi aksi penembakan warga di Pelabuhan Sape, Bima yang berujung pada korban tewas dan luka yang kesemuanya terkena pelor panas kepolisian. Tidak hanya itu, dua tahanan anak, kakak-beradik yang tewas digantung diduga oleh polisi menjadi bukti premanisme polisi. (san)
"Aksi premanisme di Polri mencakup kesewenangan pejabat Polri, aksi pungli, salah tangkap, dan pejabat Polri jadi beking," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Senin (27/2/2012).
Ditambahkan Neta, jika Polri serius memberantas aksi premanisme yang terjadi di tengah masyarakat harus terlebih dahulu memberantas premanisme dalam dirinya sendiri.
"Kapolri harus segera memberantas aksi para preman di internal Polri. Jika hal ini tidak dilakukan, maka citra Polri akan terus terpuruk dan bukan mustahil publik akan mendesak DPR segera melakukan reposisi Polri dan menempatkannya di bawah Depdagri," terangnya.
Seperti diketahui, aksi premanisme dalam internal polisi marak terjadi di Indonesia. Bahkan aksi tersebut sudah mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sebut saja kasus penyembelihan petani di Mesuji yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Belum lagi aksi penembakan warga di Pelabuhan Sape, Bima yang berujung pada korban tewas dan luka yang kesemuanya terkena pelor panas kepolisian. Tidak hanya itu, dua tahanan anak, kakak-beradik yang tewas digantung diduga oleh polisi menjadi bukti premanisme polisi. (san)
()
