Pemilihan Ketua DPD Demokrat diwarnai politik uang
Senin, 13 Februari 2012 - 08:41 WIB
Pemilihan Ketua DPD Demokrat diwarnai politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah kader Partai Demokrat (PD) Jawa Barat diduga telah melakukan money politic (politik uang) untuk mendapatkan kursi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) periode 2011-2016.
Dugaan ini dibeberkan pengurus Partai Anak Cabang (PAC) PD dari Bogor, Garut, dan Ciamis kepada Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan R Sulandjana serta Ketua Fraksi PD DPRD Jabar Awing Asmawi.
Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sulandjana menjelaskan, para pengurus PAC ini telah menunjukkan sejumlah fakta kepada DPD mengenai dugaan politik uang untuk perolehan kursi ketua DPD Demokrat yang akan diperebutkan dalam musyawarah daerah (Musda).
Fakta politik uang ini menunjukkan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Jabar, anggota DPRD kabupaten dan kota, pengurus PAC, termasuk pengurus DPC.
"Upaya suap dan politik uang ternyata terjadi di tubuh PD Jabar, padahal partai sudah menginstruksikan agar kasus seperti ini jangan sampai terjadi dalam dukung-mendukung calon ketua," ujar Iwan di Jalan Sawunggaling, Kota Bandung, kemarin.
Iwan beserta Ketua Fraksi PD DPRD Jabar Awing Asmawi mengatakan, bukti dugaan politik uang tersebut berupa beberapa lembar surat dukungan kepada Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, sejumlah uang dalam amplop dengan kop surat yang tertera nama anggota FPD DPRD Jabar Aceng Roni Sya’bana.
Kop surat ini dilengkapi alamat kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. "Beberapa bukti ini diserahkan oleh para pengurus PAC Demokrat Kabupaten Garut kepada kami pada Jumat malam," kata Iwan.
Oma Nuryama dari PAC Parigi Kabupaten Ciamis membeberkan pula dugaan politik uang untuk dukungan terhadap Irfan. Bahkan, Holidin dari PAC Pamarican Kabupaten Ciamis mengaku menandatangani surat dukungan untuk Irfan, lalu diberi satu lembar Rp100.000.
"Waktu itu ada Ketua DPC Ciamis Dedi Sopandi, anggota DPRD Jabar Irwan Koesdradjat, dua anggota DPRD Kabupaten Ciamis Yulianti dan Totong, Ketua DPC Banjar Budi, dan anggota DPRD Banjar Asep. Dari 15 PAC yang hadir, hanya lima orang yang mendukung Irfan," jelas Oma.
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara membantah dugaan politik uang terhadap dirinya. Begitu pula Irwan Koesdradjat. Keduanya menegaskan hingga kini tidak pernah melakukan tindakan atau upaya yang mengarah pada tindakan politik uang untuk kepentingan kursi ketua DPD PD pada Musda. "Politik uang apa, Musdanya saja belum tahu kapan digelar," kata Irfan.
Dia mengakui suka memberi sejumlah uang kepada para pengurus di daerah. Hanya, uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Musda. "Lagipula, Oma Nuryama itu kan katanya pengurus PAC. Sedangkan Ketua DPD dipilih oleh DPC, bukan PAC. Jadi, apa hubungannya PAC dengan Musda. Kalau saya memberi uang kepada para kader di daerah, itu wajar kan hanya sekadar uang rokok," ujar Irfan.
Dia berharap jika pengurus DPD menemukan suatu permasalahan, seharusnya diselesaikan secara musyawarah di internal partai tanpa harus mengungkapkan ke publik.
Terkait Musda, Irfan mengaku belum ada niat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD PD Jabar. Dia menilai pemberian uang yang dilakukan anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat kepada pengurus PAC sudah masuk kategori politik uang, walaupun alasannya hanya untuk ongkos atau uang rokok. Uang itu tidak jelas darimana asalnya juga dimaksudkan untuk dukungan terhadap calon ketua DPD Demokrat Jabar.
"Itu sama saja dengan bagi-bagi uang untuk pemenangan calon ketua oleh tim sukses. Jika terbukti sebagai politik uang, apalagi dengan jelas mengarah pada seorang calon, maka sosok yang ikut dalam pertarungan pilkada atau musda harus didiskualifikasi," ujar Asep. (san)
Dugaan ini dibeberkan pengurus Partai Anak Cabang (PAC) PD dari Bogor, Garut, dan Ciamis kepada Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan R Sulandjana serta Ketua Fraksi PD DPRD Jabar Awing Asmawi.
Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sulandjana menjelaskan, para pengurus PAC ini telah menunjukkan sejumlah fakta kepada DPD mengenai dugaan politik uang untuk perolehan kursi ketua DPD Demokrat yang akan diperebutkan dalam musyawarah daerah (Musda).
Fakta politik uang ini menunjukkan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Jabar, anggota DPRD kabupaten dan kota, pengurus PAC, termasuk pengurus DPC.
"Upaya suap dan politik uang ternyata terjadi di tubuh PD Jabar, padahal partai sudah menginstruksikan agar kasus seperti ini jangan sampai terjadi dalam dukung-mendukung calon ketua," ujar Iwan di Jalan Sawunggaling, Kota Bandung, kemarin.
Iwan beserta Ketua Fraksi PD DPRD Jabar Awing Asmawi mengatakan, bukti dugaan politik uang tersebut berupa beberapa lembar surat dukungan kepada Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, sejumlah uang dalam amplop dengan kop surat yang tertera nama anggota FPD DPRD Jabar Aceng Roni Sya’bana.
Kop surat ini dilengkapi alamat kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. "Beberapa bukti ini diserahkan oleh para pengurus PAC Demokrat Kabupaten Garut kepada kami pada Jumat malam," kata Iwan.
Oma Nuryama dari PAC Parigi Kabupaten Ciamis membeberkan pula dugaan politik uang untuk dukungan terhadap Irfan. Bahkan, Holidin dari PAC Pamarican Kabupaten Ciamis mengaku menandatangani surat dukungan untuk Irfan, lalu diberi satu lembar Rp100.000.
"Waktu itu ada Ketua DPC Ciamis Dedi Sopandi, anggota DPRD Jabar Irwan Koesdradjat, dua anggota DPRD Kabupaten Ciamis Yulianti dan Totong, Ketua DPC Banjar Budi, dan anggota DPRD Banjar Asep. Dari 15 PAC yang hadir, hanya lima orang yang mendukung Irfan," jelas Oma.
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara membantah dugaan politik uang terhadap dirinya. Begitu pula Irwan Koesdradjat. Keduanya menegaskan hingga kini tidak pernah melakukan tindakan atau upaya yang mengarah pada tindakan politik uang untuk kepentingan kursi ketua DPD PD pada Musda. "Politik uang apa, Musdanya saja belum tahu kapan digelar," kata Irfan.
Dia mengakui suka memberi sejumlah uang kepada para pengurus di daerah. Hanya, uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Musda. "Lagipula, Oma Nuryama itu kan katanya pengurus PAC. Sedangkan Ketua DPD dipilih oleh DPC, bukan PAC. Jadi, apa hubungannya PAC dengan Musda. Kalau saya memberi uang kepada para kader di daerah, itu wajar kan hanya sekadar uang rokok," ujar Irfan.
Dia berharap jika pengurus DPD menemukan suatu permasalahan, seharusnya diselesaikan secara musyawarah di internal partai tanpa harus mengungkapkan ke publik.
Terkait Musda, Irfan mengaku belum ada niat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD PD Jabar. Dia menilai pemberian uang yang dilakukan anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat kepada pengurus PAC sudah masuk kategori politik uang, walaupun alasannya hanya untuk ongkos atau uang rokok. Uang itu tidak jelas darimana asalnya juga dimaksudkan untuk dukungan terhadap calon ketua DPD Demokrat Jabar.
"Itu sama saja dengan bagi-bagi uang untuk pemenangan calon ketua oleh tim sukses. Jika terbukti sebagai politik uang, apalagi dengan jelas mengarah pada seorang calon, maka sosok yang ikut dalam pertarungan pilkada atau musda harus didiskualifikasi," ujar Asep. (san)
()
