Panwaslu: Pilgub DKI rawan penggelembungan suara
Jum'at, 10 Februari 2012 - 18:33 WIB
Panwaslu: Pilgub DKI rawan penggelembungan suara
A
A
A
Sindonews.com - Pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) diprediksi bakal rawan penggelembungan suara. Untuk itu, peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pengawas sangat penting.
Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah mengatakan, Panwaslu DKI Jakarta akan mengawal dan mengawasi jalannya tahapan Pilgub DKI Jakarta.
“Banyak celah kerawanan. Bisa saja karena petugas sudah lelah karena berkas terlalu banyak. Lantas mereka menyerahkan kepada pihak yang siap bayar. Sehingga, suaranya yang tadinya kurang jadi dilebihkan. Atau sebaliknya, meskipun suaranya lebih, tetapi ada pihak yang minta untuk digugurkan jadi suaranya dikurangi,” papar Ramdansyah di sela-sela diskusi panel dengan organisasi kepemudaan Blue Force di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (10/2/2012).
Pihaknya menerangkan indikasi tersebut dapat dilihat dari jumlah pemilih yang dari beberapa pemilihan di suatu daerah mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pemilih yang signifikan. Misalnya, yang terjadi di Cilangkap, pemilih yang pada Pilgub 2007 berjumlah 11.637 namun dalam DPT PI-LEG 2009 berjumlah 14.413. Artinya, bertambah sekitar 2.000 lebih pemilih.
“Wajar enggak turun tiga sampai empat persen di satu kecamatan. Terus kenaikan signifikan. Padahal pertumbuhan penduduk di tingkat daerah hanya 1,4 persen,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya mengutarakan komitmennya dalam melaksanakan tugas tersebut. Terkait dengan keinginan beberapa partai politik untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut, Ramdansyah akan merujuk pada peraturan yang berlaku.
“Kita balik pada peraturan KPU, Panwas hanya mengawasi, saat ada pelanggaran administrasi, pidana kami kembalikan ke KPU,” paparnya.
Sedangkan bentuk pengawasan yang dimaksud hanyalah pengawasan partisipatif, artinya bukan mengawasi tapi memantau. “Hukum acaranya memang begitu,” jelasnya singkat.(azh)
Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah mengatakan, Panwaslu DKI Jakarta akan mengawal dan mengawasi jalannya tahapan Pilgub DKI Jakarta.
“Banyak celah kerawanan. Bisa saja karena petugas sudah lelah karena berkas terlalu banyak. Lantas mereka menyerahkan kepada pihak yang siap bayar. Sehingga, suaranya yang tadinya kurang jadi dilebihkan. Atau sebaliknya, meskipun suaranya lebih, tetapi ada pihak yang minta untuk digugurkan jadi suaranya dikurangi,” papar Ramdansyah di sela-sela diskusi panel dengan organisasi kepemudaan Blue Force di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (10/2/2012).
Pihaknya menerangkan indikasi tersebut dapat dilihat dari jumlah pemilih yang dari beberapa pemilihan di suatu daerah mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pemilih yang signifikan. Misalnya, yang terjadi di Cilangkap, pemilih yang pada Pilgub 2007 berjumlah 11.637 namun dalam DPT PI-LEG 2009 berjumlah 14.413. Artinya, bertambah sekitar 2.000 lebih pemilih.
“Wajar enggak turun tiga sampai empat persen di satu kecamatan. Terus kenaikan signifikan. Padahal pertumbuhan penduduk di tingkat daerah hanya 1,4 persen,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya mengutarakan komitmennya dalam melaksanakan tugas tersebut. Terkait dengan keinginan beberapa partai politik untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut, Ramdansyah akan merujuk pada peraturan yang berlaku.
“Kita balik pada peraturan KPU, Panwas hanya mengawasi, saat ada pelanggaran administrasi, pidana kami kembalikan ke KPU,” paparnya.
Sedangkan bentuk pengawasan yang dimaksud hanyalah pengawasan partisipatif, artinya bukan mengawasi tapi memantau. “Hukum acaranya memang begitu,” jelasnya singkat.(azh)
()
