Banyak aset Pemkab diduga hilang
Kamis, 09 Februari 2012 - 07:50 WIB
Banyak aset Pemkab diduga hilang
A
A
A
Sindonews.com – Banyak aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang diduga hilang tidak jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus turun tangan mengatasi permasalahan ini.
Hal tersebut diungkapkan mantan Wakil Bupati Bandung Yadi Srimulyadi.Dia mengungkapkan, aset itu ada yang hilang setelah dijual pemerintah,ada pula yang sudah dikuasai pihak lain. “AsetmilikPemkabBandung yang hilang dan tidak jelas penyelesaiannya, salah satunya berupa sebidang tanah diganti lahan seluas 3 hektare,”ungkap Yadi di Bandung,kemarin.
Mantan wakil bupati periode 2005-2010 ini mengingatkan, pemerintah harus lebih serius mengelola aset miliknya. “Kasus aset terbesar menyangkut tanah di Arcamanik. Dari 100 hektare tanah milik Pemkab , ternyata tinggal 65 hektare, sementara 35 hektarenya hilang,”ujarnya. Karena itu, lanjut dia, DPRD dan Pemkab mendesak pemprov segera menyelesaikan sengketa tanah Arcamanik.
Pemprov mestinya menganggarkan dana untuk pembiayaan appraisal dan kompensasi lahan Arcamanik,sebelum menganggarkan pembangunan sarana Sport Center. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar menyatakan, tanpa adanya anggaran untuk biaya tim penilaian aset independen (appraisal) serta penggantian lahan tersebut, pembangunan Sport Center akan tetap mengalami hambatan. (wbs)
Hal tersebut diungkapkan mantan Wakil Bupati Bandung Yadi Srimulyadi.Dia mengungkapkan, aset itu ada yang hilang setelah dijual pemerintah,ada pula yang sudah dikuasai pihak lain. “AsetmilikPemkabBandung yang hilang dan tidak jelas penyelesaiannya, salah satunya berupa sebidang tanah diganti lahan seluas 3 hektare,”ungkap Yadi di Bandung,kemarin.
Mantan wakil bupati periode 2005-2010 ini mengingatkan, pemerintah harus lebih serius mengelola aset miliknya. “Kasus aset terbesar menyangkut tanah di Arcamanik. Dari 100 hektare tanah milik Pemkab , ternyata tinggal 65 hektare, sementara 35 hektarenya hilang,”ujarnya. Karena itu, lanjut dia, DPRD dan Pemkab mendesak pemprov segera menyelesaikan sengketa tanah Arcamanik.
Pemprov mestinya menganggarkan dana untuk pembiayaan appraisal dan kompensasi lahan Arcamanik,sebelum menganggarkan pembangunan sarana Sport Center. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar menyatakan, tanpa adanya anggaran untuk biaya tim penilaian aset independen (appraisal) serta penggantian lahan tersebut, pembangunan Sport Center akan tetap mengalami hambatan. (wbs)
()
