Demo tambang Blitar, massa terlibat bentrok
Kamis, 02 Februari 2012 - 17:09 WIB
Demo tambang Blitar, massa terlibat bentrok
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya 500 warga Pantai Selatan Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, berunjuk rasa mendatangi gedung DPRD Blitar. Warga menuntut penutupan tambang pasir besi yang dinilai tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Karena tidak juga diperbolehkan masuk gedung dewan, massa mengamuk. Baku hantam dengan aparat kepolisian pun tak terhindarkan. "Satu komando kawan-kawan. Lawan kita bukan polisi. Tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar," teriak kordinator aksi Moh Triyanto, di depan Gedung DPRD Blitar, Kamis (2/2/2012).
Sempat terjadi gesekan antara polisi dengan pengunjuk rasa, beberapa anggota dewan bersedia keluar ruangan. "Ingat kita massa terdidik. Kita tidak anarkis," tambahnya.
Dihadapan legislatif, massa yang didampingi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menjelaskan, selain merusak lingkungan di sepanjang pantai, masyarakat tidak dilibatkan. Seluruh keuntungan dihisap oleh pemilik modal.
Selain itu praktik pertambangan pasir besi telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) sebagai pantai kawasan wisata. "Hanya satu kata tutup! atau turunkan bupati," tegasnya.
Dalam satu ton pasir besi, pengusaha mendapat keuntungan sebesar Rp500 ribu. Dalam sehari, ada puluhan ton pasir besi yang dibawa ke luar. Sementara yang disisihkan ke desa hanya Rp20 ribu. Akibat operasional pertambangan tersebut, jalan desa sejauh 17 km rusak berat. "Kami juga mendengar bahwa setoran ke pemerintah dan aparat hukum sebesar Rp20 juta perbulan," terangnya.
Massa menilai, elit kekuasaan mulai bupati, DPRD, aparat dan penegak hukum telah melakukan perselingkuhan kekuasaan untuk memback up pemilik modal. "Semua yang ada itu tidak berijin. Dan faktanya tetap leluasa menambang," tukasnya.
Massa ditemui Wakil Ketua DPRD Edi Masna Nurohman dan anggota Komisi IV Moh Taufich dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait. Hasil keputusan dialog bersama itu DPRD sepakat menutup tambang pasir besi. "Iya kita rekomendasikan tambang untuk ditutup," ucap Taufich. (san)
Karena tidak juga diperbolehkan masuk gedung dewan, massa mengamuk. Baku hantam dengan aparat kepolisian pun tak terhindarkan. "Satu komando kawan-kawan. Lawan kita bukan polisi. Tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar," teriak kordinator aksi Moh Triyanto, di depan Gedung DPRD Blitar, Kamis (2/2/2012).
Sempat terjadi gesekan antara polisi dengan pengunjuk rasa, beberapa anggota dewan bersedia keluar ruangan. "Ingat kita massa terdidik. Kita tidak anarkis," tambahnya.
Dihadapan legislatif, massa yang didampingi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menjelaskan, selain merusak lingkungan di sepanjang pantai, masyarakat tidak dilibatkan. Seluruh keuntungan dihisap oleh pemilik modal.
Selain itu praktik pertambangan pasir besi telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) sebagai pantai kawasan wisata. "Hanya satu kata tutup! atau turunkan bupati," tegasnya.
Dalam satu ton pasir besi, pengusaha mendapat keuntungan sebesar Rp500 ribu. Dalam sehari, ada puluhan ton pasir besi yang dibawa ke luar. Sementara yang disisihkan ke desa hanya Rp20 ribu. Akibat operasional pertambangan tersebut, jalan desa sejauh 17 km rusak berat. "Kami juga mendengar bahwa setoran ke pemerintah dan aparat hukum sebesar Rp20 juta perbulan," terangnya.
Massa menilai, elit kekuasaan mulai bupati, DPRD, aparat dan penegak hukum telah melakukan perselingkuhan kekuasaan untuk memback up pemilik modal. "Semua yang ada itu tidak berijin. Dan faktanya tetap leluasa menambang," tukasnya.
Massa ditemui Wakil Ketua DPRD Edi Masna Nurohman dan anggota Komisi IV Moh Taufich dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait. Hasil keputusan dialog bersama itu DPRD sepakat menutup tambang pasir besi. "Iya kita rekomendasikan tambang untuk ditutup," ucap Taufich. (san)
()
