DPP harus ikut aspirasi daerah
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik terancam mengalami perpecahan internal menjelang pemilihan Gubernur Sulsel (Pilgub) Sulsel mendatang. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan perbedaan sikap antara pengurus parpol di pusat dengan di daerah menyangkut dukungan terhadap calon gubernur.
Pengamat politik dari Unhas Prof Dr Armin Arsyad mengatakan, setiap momentum pilgub atau pilkada, pengurus pusat cenderung ikut campur tangan dalam penentuan calon yang akan diusung. Akibatnya, aspirasi kader di daerah terkadang diabaikan DPP.
"Kebiasaan buruk di pusat adalah memaksakan kehendaknya kepada daerah. Ini yang akan menjadi persoalan baru jika aspirasi di daerah diabaikan," ujar dosen Fisip Unhas ini.
Dia mengatakan, lobi politik yang dilakukan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, termasuk ke Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa adalah hal yang wajar untuk mendapatkan dukungan. Sebab, kata dia Demokrat dan PAN memiliki kedekatan di tingkat pusat.
Namun, kata dia, bisa jadi bukan hanya Ilham yang melakukan pendekatan dengan elite partai di tingkat pusat. Kubu Syahrul Yasin Limpo juga dipastikan melakukan lobi ke pusat.
"Semua melakukan pendekatan ke tingkat pusat dan daerah. Pada saat itu, akan terjadi gesekan dan ketegangan di partai. Namun nantinya akan bermuara pada keputusan partai. Itu yang akan diikuti kader," kata Armin.
Pengamat politik dari Unhas lain, Dr Adi Suryadi Culla berpendapat, DPP memiliki kewenangan menentukan pasangan calon gubenur dan wakil gubernur yang akan diusung.
Pengurus partai di daerah hanya diberikan kewenangan merekomendasikan nama-nama ke pengurus pusat. "Tapi aspirasi DPD dan DPW terkadang diabaikan. Jika DPP mendukung calon tertentu yang kemudian berbeda dengan keinginan di daerah maka risikonya akan menghadapi kesulitan dan berpotensi konflik," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Ilham Arief Sirajuddin melakukan lobi politik kepada Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa untuk berkoalisi di Pilgub Sulsel. (san)
Pengamat politik dari Unhas Prof Dr Armin Arsyad mengatakan, setiap momentum pilgub atau pilkada, pengurus pusat cenderung ikut campur tangan dalam penentuan calon yang akan diusung. Akibatnya, aspirasi kader di daerah terkadang diabaikan DPP.
"Kebiasaan buruk di pusat adalah memaksakan kehendaknya kepada daerah. Ini yang akan menjadi persoalan baru jika aspirasi di daerah diabaikan," ujar dosen Fisip Unhas ini.
Dia mengatakan, lobi politik yang dilakukan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, termasuk ke Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa adalah hal yang wajar untuk mendapatkan dukungan. Sebab, kata dia Demokrat dan PAN memiliki kedekatan di tingkat pusat.
Namun, kata dia, bisa jadi bukan hanya Ilham yang melakukan pendekatan dengan elite partai di tingkat pusat. Kubu Syahrul Yasin Limpo juga dipastikan melakukan lobi ke pusat.
"Semua melakukan pendekatan ke tingkat pusat dan daerah. Pada saat itu, akan terjadi gesekan dan ketegangan di partai. Namun nantinya akan bermuara pada keputusan partai. Itu yang akan diikuti kader," kata Armin.
Pengamat politik dari Unhas lain, Dr Adi Suryadi Culla berpendapat, DPP memiliki kewenangan menentukan pasangan calon gubenur dan wakil gubernur yang akan diusung.
Pengurus partai di daerah hanya diberikan kewenangan merekomendasikan nama-nama ke pengurus pusat. "Tapi aspirasi DPD dan DPW terkadang diabaikan. Jika DPP mendukung calon tertentu yang kemudian berbeda dengan keinginan di daerah maka risikonya akan menghadapi kesulitan dan berpotensi konflik," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Ilham Arief Sirajuddin melakukan lobi politik kepada Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa untuk berkoalisi di Pilgub Sulsel. (san)
()