Giliran buruh Sumatera tuntut kenaikan UMP
Senin, 30 Januari 2012 - 08:56 WIB
Giliran buruh Sumatera tuntut kenaikan UMP
A
A
A
Sindonews.com – Ribuan buruh hari ini akan melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Polisi pun bersiap meningkatkan jumlah personel di lapangan untuk melakukan pengamanan.
"Besok (hari ini) buruh sebanyak 5.000-8.000 akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur mempertanyakan upah buruh yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumut," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wisjnu Amat Sastro disela-sela pertemuan dengan tokoh agama di pendopo rumah dinas Wali Kota Medan Rahudman Harahap kemarin.
Untuk mengamankan situasi, kepolisian menggandeng TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Polri siap mengamankan aksi tersebut. Personel yang dikerahkan berjumlah dua kali lipat dari peserta aksi. "Untuk jumlah personel, akan dilihat kondisi di lapangan. Berapa jumlah mereka (pengunjuk rasa), kalau jumlah mereka 1.000, kami akan kerahkan 2.000 personel," ucapnya.
Wisjnu mempersilakan buruh melakukan aksi unjuk rasa. Diharapkan dia seluruh buruh agar tertib dalam menyampaikan aspirasi dan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. "Silakan bagi teman-teman kalau mau berunjuk rasa, kami siap mengamankan. Tetapi, dalam unjuk rasa tersebut harus tertib agar aspirasi yang disampaikan didengar," ujarnya.
Wisjnu juga mengaku siap menjembatani massa yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung ke Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selama tidak anarkis. "Semua bisa dibicarakan baik-baik. Seperti di Kota Bekasi, apa yang diputuskan gubernur bisa dikaji ulang," harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengimbau warga Kota Medan agar jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mencari kepentingan sepihak.
"Kalau dari kami (Pemko) Medan sudah maju dan cukup terhadap upah minimum sektor. Sekarang ini banyak masyarakat yang sedikit lengah dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab," pungkasnya. (san)
"Besok (hari ini) buruh sebanyak 5.000-8.000 akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur mempertanyakan upah buruh yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumut," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wisjnu Amat Sastro disela-sela pertemuan dengan tokoh agama di pendopo rumah dinas Wali Kota Medan Rahudman Harahap kemarin.
Untuk mengamankan situasi, kepolisian menggandeng TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Polri siap mengamankan aksi tersebut. Personel yang dikerahkan berjumlah dua kali lipat dari peserta aksi. "Untuk jumlah personel, akan dilihat kondisi di lapangan. Berapa jumlah mereka (pengunjuk rasa), kalau jumlah mereka 1.000, kami akan kerahkan 2.000 personel," ucapnya.
Wisjnu mempersilakan buruh melakukan aksi unjuk rasa. Diharapkan dia seluruh buruh agar tertib dalam menyampaikan aspirasi dan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. "Silakan bagi teman-teman kalau mau berunjuk rasa, kami siap mengamankan. Tetapi, dalam unjuk rasa tersebut harus tertib agar aspirasi yang disampaikan didengar," ujarnya.
Wisjnu juga mengaku siap menjembatani massa yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung ke Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selama tidak anarkis. "Semua bisa dibicarakan baik-baik. Seperti di Kota Bekasi, apa yang diputuskan gubernur bisa dikaji ulang," harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengimbau warga Kota Medan agar jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mencari kepentingan sepihak.
"Kalau dari kami (Pemko) Medan sudah maju dan cukup terhadap upah minimum sektor. Sekarang ini banyak masyarakat yang sedikit lengah dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab," pungkasnya. (san)
()
