Pascarusuh Bima, Polri kerahkan kekuatan

Sindonews.com - Pascakerusuhan Bima, Polda Jatim Jumat dini hari tadi memberangkatkan 140 pasukan Brimob ke Bima, NTB, melalui Bandara Juanda, Surabaya.

Pengiriman pasukan Brimob ini ditujukan untuk memperkuat kekuatan Polri di Bima, dalam rangka menjaga stabilitas dan normalisasi kondisi pasca kerusuhan yang menghaguskan sejumlah bangunan pemerintahan, termasuk kantor bupati.

Dengan menggunakan pesawat carter, 140 personel Brimob dari Polda Jatim yang dilepas langsung Wakapolda Jatim Irjen Edi Sumantri, Jumat (27/1/2012). Rencananya, pasukan tambahan ini akan bergabung dengan jajaran Polda Nusa Tenggara Barat, untuk menjaga stabilitas keamanan dan normalisasi kondisi pascakerusuhan.

Mereka akan ditugaskan di sekitar lokasi pusat kerusuha, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tidak menutup kemungkinan, pasukan Brimob dari Polda Jatim ini akan ditambah, jika kondisi keamanan di Bima masih memprihatinkan dan membutuhkan penambahan personel aparat polisi.

Namun sebaliknya, pasukan Brimob Polda Jatim akan segera ditarik kembali jika kondisi Bima sudah kembali normal dan aman. "Ada 140 pasukan yang kita berangkatkan," ungkap Edi.

Menurut rencana, setelah mendarat di Bima, 140 personel Brimob Polda Jatim bersenjata lengkap ini akan langsung menuju titik sekitar lokasi kerusuhan, yang dianggap masih rawan aksi massa.

Situasi di Bima, Nusa Tenggara Barat, kebali memanas. Sejumlah gedung pemerintah dibakar massa yang diduga berasal dari penolak penambangan yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) sekira pukul 15.00 WiTA,kemarin.

Bima sempat mencekam. Sedikitnya 18.000 warga dari empat kecamatan yang awalnya hanya menduduki kantor Bupati Bima, tiba-tiba rusuh dan bertingkah anarkis dengan melakukan pembakaran lantaran tuntutan bertemu dengan bupati tak diindahkan. Massa menuntut bupati mencabut SK yang memberikan izin tambang kepada PT SMN lantaran merugikan warga.

Sebelumnya, polisi terlibat bentrok dengan massa di Pelabuhan Sape, NTB pada Sabtu 24 Desember 2011 lalu. Massa yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak pengesahan surat izin pertambangan yang dikeluarkan Bupati Bima.

Massa sempat menutup pelabuhan Sape sebagai bentuk kekecewaan dari terbitnya surat izin tersebut yang berdampak pada pencemaran mata air di wilayah mereka.

Kericuhan terjadi saat polisi berusaha mengurai massa. Dua orang peserta aksi bahkan tewas diduga akibat dianiaya polisi. Polisi sudah menetapkan lima orang petugas sebagai terperiksa.