Potensi konflik harus diredam
Potensi konflik harus diredam
A
A
A
Sindonews.com – Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Marsekal Pertama TNI Edy Sunarwondo mengingatkan persoalan sengketa lahan yang rawan konflik fisik harus segera dicarikan solusi.
“Kita juga ingin tahu secara detail perkembangan Kabupaten Muba,seperti situasi politik, perbatasan wilayah, konflik lahan, dan bagaimana mewujudkan good governmentdan clean governance,” ungkap Edy di sela-sela pertemuan dengan Bupati Muba Pahri Azhari di ruang rapat Serasan Sekate kemarin.
Edy mengungkapkan,informasi soal sengketa lahan simpang siur karena ada yang diakui sudah dibebaskan perusahaan, tapi masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut.
“Kesimpangsiuran itu akhirnya membuat rawan terjadinya benturan fisik antara warga dan perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui data pasti adanya permasalahan yang terjadi mengenai sengketa lahan antara warga dan perusahaan,” ucapnyanya.
Menurutnya, data perusahaan dan pemerintah yang tumpah tindih juga membuat konflik lahan di Kabupaten Muba rentan terjadi. Karena itu, dia berharap kedatangannya dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat dan dicarikan solusi yang terbaik.
Ke depan, Edy mengharapkan ada musyawarah yang melibatkan semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang dapat terjadi di kemudian hari.
“Masalah konflik lahan harus segera dituntaskan baik dari pihak perusahaan,warga dan pemda setempat. Kami tidak ingin konflik seperti di Sodong dan Mesuji terjadi kembali,” katanya.
Sementara itu,Bupati Muba Pahri Azhari mengatakan terus mengawasi dan memberikan perhatian terkait konflik lahan di Kabupaten Muba supaya tidak terulang dan meluas.
“Sejauh ini alhamdulillah di Muba kondisinya kondusif berkat kerja sama yang baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba bersama masyarakat Muba dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Meskipun, soal migas maupun sengketa lahan kadang masih terjadi di kabupaten ini. (wbs)
“Kita juga ingin tahu secara detail perkembangan Kabupaten Muba,seperti situasi politik, perbatasan wilayah, konflik lahan, dan bagaimana mewujudkan good governmentdan clean governance,” ungkap Edy di sela-sela pertemuan dengan Bupati Muba Pahri Azhari di ruang rapat Serasan Sekate kemarin.
Edy mengungkapkan,informasi soal sengketa lahan simpang siur karena ada yang diakui sudah dibebaskan perusahaan, tapi masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut.
“Kesimpangsiuran itu akhirnya membuat rawan terjadinya benturan fisik antara warga dan perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui data pasti adanya permasalahan yang terjadi mengenai sengketa lahan antara warga dan perusahaan,” ucapnyanya.
Menurutnya, data perusahaan dan pemerintah yang tumpah tindih juga membuat konflik lahan di Kabupaten Muba rentan terjadi. Karena itu, dia berharap kedatangannya dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat dan dicarikan solusi yang terbaik.
Ke depan, Edy mengharapkan ada musyawarah yang melibatkan semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang dapat terjadi di kemudian hari.
“Masalah konflik lahan harus segera dituntaskan baik dari pihak perusahaan,warga dan pemda setempat. Kami tidak ingin konflik seperti di Sodong dan Mesuji terjadi kembali,” katanya.
Sementara itu,Bupati Muba Pahri Azhari mengatakan terus mengawasi dan memberikan perhatian terkait konflik lahan di Kabupaten Muba supaya tidak terulang dan meluas.
“Sejauh ini alhamdulillah di Muba kondisinya kondusif berkat kerja sama yang baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba bersama masyarakat Muba dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Meskipun, soal migas maupun sengketa lahan kadang masih terjadi di kabupaten ini. (wbs)
()
Explore More