Pemerataan PNS di Pemkab Tapteng tak rasional
Pemerataan PNS di Pemkab Tapteng tak rasional
A
A
A
Sindonews.com – Hingga saat ini, pemerataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) masih terkesan tidak rasional dan proporsional.
Penempatan pegawai cenderung tertumpuk di satu unit kerja sementara di unit kerja lain kekurangan. Pengamat hukum di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga, Herbert Hutabarat mencontohkan, jumlah pegawai di Puskesmas Sarudik dan Pandan jauh lebih besar dibandingkan di Puskesmas Suka Bangun.
Padahal, bila dibandingkan dengan beban kerja, tidak jauh berbeda atau sama.
“Demikian juga di unit kerja lainnya khususnya di unit kerja di Kecamatan Sarudik dan Pandan, cenderung terjadi penumpukan pegawai. Sementara di unit kerja di kecamatan–Kecamatan yang lain masih di Kecamatan Suka Bangun terjadi kekurangan pegawai, sehingga tidak terjadi maksimalisasi kerja,” kata Herbert yang juga Pelaksana Harian (Plh) Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Suka Bangun, kepada SINDO, Senin (32/1/2012).
Herbert mengatakan, hal tersebut merupakan peninggalan masa lalu yang cenderung menumpuk pegawai di satu–satu unit kerja. Oleh Bupati Raja Bonaran Situmeang dipandang perlu untuk memperbaiki keadaan ini demi mendukung percepatan pembangunan sesuai visi dan misi Pemkab Tapteng dalam rangka mewujudkan masyarakat Tapteng yang maju, sejahtera dan bermartabat.
“Program rasionalisasi dan pemerataan pegawai di masing–masing unit kerja di lingkungan pemerintahan kabupaten secara proporsional dipandang perlu untuk dilakukan sekarang. Terlebih, bupati pun saat ini telah mencanangkan 2012 adalah tahun dimulainya pembangunan Tapteng,” tukas assisten pengacara di kantor Raja Induk Sitompul Associated ini.
Namun ungkap Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di DPC PDI Perjuangan Tapteng ini, dalam pemerataan tersebut, pemerintah tentunya juga harus menyesuaikan penempatan pegawai tersebut dengan beban kerja di masing–masing unit kerja.
Camat Suka Bangun Sudiely Hulu ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya saat ini sangat membutuhkan penambahan personel pegawai dalam mendukung program kerja pemerintah.
Dikatakannya, sejumlah pegawai kecamatan telah bertugas di daerah lain, bahkan beberapa orang kepala seksinya bakal menyusul bekerja di tempat lain. “Tentu kita sangat prihatin dengan ini dan kita berharap dilakukan penambahan personel pegawai di daerah ini khususnya di kantor Kecamatan Suka Bangun,” katanya.
Tentang di unit kerja lain seperti di Puskesmas Suka Bangun, Sudiely mengaku kurang mengetahui dan enggan untuk mengomentarinya. “Tapi kalau menurut cerita dokter Puskesmas Suka Bangun, beberapa pegawainya juga telah pindah tugas ke tempat lain,” bebernya.
Terkait permintaan dilakukannya pemerataan pegawai tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tapteng Rahman Situmeang tidak berhasil dihubungi meski telepon selular bersangkutan aktif.
Penempatan pegawai cenderung tertumpuk di satu unit kerja sementara di unit kerja lain kekurangan. Pengamat hukum di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga, Herbert Hutabarat mencontohkan, jumlah pegawai di Puskesmas Sarudik dan Pandan jauh lebih besar dibandingkan di Puskesmas Suka Bangun.
Padahal, bila dibandingkan dengan beban kerja, tidak jauh berbeda atau sama.
“Demikian juga di unit kerja lainnya khususnya di unit kerja di Kecamatan Sarudik dan Pandan, cenderung terjadi penumpukan pegawai. Sementara di unit kerja di kecamatan–Kecamatan yang lain masih di Kecamatan Suka Bangun terjadi kekurangan pegawai, sehingga tidak terjadi maksimalisasi kerja,” kata Herbert yang juga Pelaksana Harian (Plh) Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Suka Bangun, kepada SINDO, Senin (32/1/2012).
Herbert mengatakan, hal tersebut merupakan peninggalan masa lalu yang cenderung menumpuk pegawai di satu–satu unit kerja. Oleh Bupati Raja Bonaran Situmeang dipandang perlu untuk memperbaiki keadaan ini demi mendukung percepatan pembangunan sesuai visi dan misi Pemkab Tapteng dalam rangka mewujudkan masyarakat Tapteng yang maju, sejahtera dan bermartabat.
“Program rasionalisasi dan pemerataan pegawai di masing–masing unit kerja di lingkungan pemerintahan kabupaten secara proporsional dipandang perlu untuk dilakukan sekarang. Terlebih, bupati pun saat ini telah mencanangkan 2012 adalah tahun dimulainya pembangunan Tapteng,” tukas assisten pengacara di kantor Raja Induk Sitompul Associated ini.
Namun ungkap Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di DPC PDI Perjuangan Tapteng ini, dalam pemerataan tersebut, pemerintah tentunya juga harus menyesuaikan penempatan pegawai tersebut dengan beban kerja di masing–masing unit kerja.
Camat Suka Bangun Sudiely Hulu ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya saat ini sangat membutuhkan penambahan personel pegawai dalam mendukung program kerja pemerintah.
Dikatakannya, sejumlah pegawai kecamatan telah bertugas di daerah lain, bahkan beberapa orang kepala seksinya bakal menyusul bekerja di tempat lain. “Tentu kita sangat prihatin dengan ini dan kita berharap dilakukan penambahan personel pegawai di daerah ini khususnya di kantor Kecamatan Suka Bangun,” katanya.
Tentang di unit kerja lain seperti di Puskesmas Suka Bangun, Sudiely mengaku kurang mengetahui dan enggan untuk mengomentarinya. “Tapi kalau menurut cerita dokter Puskesmas Suka Bangun, beberapa pegawainya juga telah pindah tugas ke tempat lain,” bebernya.
Terkait permintaan dilakukannya pemerataan pegawai tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tapteng Rahman Situmeang tidak berhasil dihubungi meski telepon selular bersangkutan aktif.
()
Explore More