Perlu sinergi pakar dan pemerintah atasi banjir
Selasa, 17 Januari 2012 - 16:47 WIB
Perlu sinergi pakar dan pemerintah atasi banjir
A
A
A
Sindonews.com - Banjir terjadi di wilayah Jakarta dan sejumlah wilayah lain di Indonesia menjadi persoalan penting yang harus segera ditangani. Pasalnya, karena banjir menyumbang peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Jika tak ditangani serius, maka proram pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sulit diwujudkan.
Soal banjir dibahas dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi V DPR yang mengundang Kementrian Pekerjaan Umum. Dalam pembahasan itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Air Indratmo Soerkarno mengakui banjir ikut mendongkrak angka kemiskinan.
Dia menyontohkan, banjir pada daerah pertanian yang tentu saja akan bedampak pada rusaknya lahan pertanian. "Dampaknya jelas, produktivias area pertanian jadi terganggu, secara langsung hal itu tentu berpengaruh pada pendapatan petani, karena lahannya rusak," tutur Indratmo di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2012).
Untuk mengatasi banjir harus melihat penyebabnya. Penebangan hutan ternyata memiliki kontribusi besar terhadap banjir hampir di semua wilayah tanah air. Pengalihan fungsi hutan menjadi daerah pemukiman meningkatkan debit air sampai 20 kali lipat.
Hal senada disampaikan Direkorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementrian Pekerjaan Umum Robert. Dia mengatakan, mempertahankan wilayah hutan sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir sangat penting dilakukan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki cara penanganan banjir yang berbeda-beda. Perbedaan itu karena wilayah di Indonesia mempunyai kondisi geologi berbeda pula. Banjir di Kalimantan disebabkan oleh berkurangnya lahan hutan, sedangkan di Semarang akibat turunnya dataran hingga dua meter di bawah permukaan laut.
"Jadi penaganannya akan berbeda-beda," kata Robert.
Sebenarnya, kata dia, banjir adalah masalah sepele yang perlu diperhatikan soal penyediaan wilayah resapan. Sebab, resapan salah satu point penting mengingat kemampuannya menyerap volume debit air yang cukup besar.
Untuk mengatasi banjir harus ada sinergi antara pakar dengan pengambil kebijakan. Jika sinergi itu tidak terjalin, maka penanggulangan banjir yang ideal dan tuntas sulit tercapai. (lin)
Soal banjir dibahas dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi V DPR yang mengundang Kementrian Pekerjaan Umum. Dalam pembahasan itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Air Indratmo Soerkarno mengakui banjir ikut mendongkrak angka kemiskinan.
Dia menyontohkan, banjir pada daerah pertanian yang tentu saja akan bedampak pada rusaknya lahan pertanian. "Dampaknya jelas, produktivias area pertanian jadi terganggu, secara langsung hal itu tentu berpengaruh pada pendapatan petani, karena lahannya rusak," tutur Indratmo di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2012).
Untuk mengatasi banjir harus melihat penyebabnya. Penebangan hutan ternyata memiliki kontribusi besar terhadap banjir hampir di semua wilayah tanah air. Pengalihan fungsi hutan menjadi daerah pemukiman meningkatkan debit air sampai 20 kali lipat.
Hal senada disampaikan Direkorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementrian Pekerjaan Umum Robert. Dia mengatakan, mempertahankan wilayah hutan sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir sangat penting dilakukan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki cara penanganan banjir yang berbeda-beda. Perbedaan itu karena wilayah di Indonesia mempunyai kondisi geologi berbeda pula. Banjir di Kalimantan disebabkan oleh berkurangnya lahan hutan, sedangkan di Semarang akibat turunnya dataran hingga dua meter di bawah permukaan laut.
"Jadi penaganannya akan berbeda-beda," kata Robert.
Sebenarnya, kata dia, banjir adalah masalah sepele yang perlu diperhatikan soal penyediaan wilayah resapan. Sebab, resapan salah satu point penting mengingat kemampuannya menyerap volume debit air yang cukup besar.
Untuk mengatasi banjir harus ada sinergi antara pakar dengan pengambil kebijakan. Jika sinergi itu tidak terjalin, maka penanggulangan banjir yang ideal dan tuntas sulit tercapai. (lin)
()
