Sidak, DPR temukan gudang pupuk tak layak

Sindonews.com - Sejumlah gudang penyimpanan pupuk di Kabupaten Cirebon tidak memenuhi standard. Tempat penyimpanan yang tidak layak dan terkesan asal-asalan, berdampak pada menurunnya kualitas pupuk dan penurunan tingkat produksi sehingga dapat merugikan petani.

Hal ini merupakan temuan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah gudang di Kabupaten Cirebon. Satu di antaranya yakni di gudang milik distributor di Desa Jatianom Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Minggu (15/1/2012).

Herman yang juga merupakan anggota Panja Pupuk DPR mengatakan, pola penyimpanan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan, karena berkaitan dengan mutu atau kualitas pupuk.

"Kami menemukan pola penyimpanan yang jauh dari standard, seperti di gudang distributor ini, dimana pupuk disimpan di tempat yang kelembabannya tinggi," kata pria yang akrab disapa Hero ini.

Menurutnya, kualitas pupuk dan ketepatan memilih jenis pupuk serta pemupukan yang berimbang akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Sehingga, distributor juga diminta memperhatikan kualitas pupuk agar petani tidak dirugikan.

Dari sidak tersebut, politisi dari Partai Demokrat ini juga menemukan ketiadaan pupuk urea di gudang-gudang tersebut. Padahal, kalau melihat kondisi saat ini terlebih sudah memasuki masa pemupukan, petani jelas memerlukan pupuk urea.

"Alasan distributor, pupuk urea sudah diambil pengecer dan itu realistis. Tapi kami akan tetap cek kebenanarannya, karena pada masa pemupukan seperti sekarang seharusnya standby stock," ujarnya.

Hero lebih jauh mengatakan, kelangkaan urea di gudang pupuk tersebut patut dicurigai karena di gudang pupuk PT Kujang, saat ini melimpah sementara pihaknya mendapat laporan di tingkat pengecer pupuk sudah mulai langka.

"Kalau pupuk di PT Kujang melimpah sementara di tingkat petani mulai langka pasti ada yang salah," ujarnya.

Hero pun tambah heran ketika berbincang dengan penanggung jawab gudang di Desa Jatianom, Radia, yakni menyangkut tidak adanya RDKK (rencana depenitif kebutuhan kelompok). Padahal RDKK merupakan upaya untuk mengetahui validasi ketepatan tingkat kebutuhan petani.

"RDKK harus diperbaiki untuk validasi dan ketepatan pendistribusian pupuk sehingga tidak ada kelangkaan pupuk di satu tempat, sementara di tempat lain pupuk melimpah. Kelangkaan mengakibatkan harga pupuk naik sehingga cost petani naik dan marjin pendapatan petani jadi kecil," tandas Hero.