Dana BOS 2012, Jabar salurkan Rp4,184 T
Selasa, 10 Januari 2012 - 07:54 WIB
Dana BOS 2012, Jabar salurkan Rp4,184 T
A
A
A
Sindonews.com - Pemprov Jabar mulai menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2012 dengan total anggaran sebesar Rp4,184 triliun untuk menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
“Salah satu tujuan disalurkannya dana BOS adalah untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga menengah pertama (SMP). Kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI),” jelas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di aula barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin.
Menurut dia, dana BOS dari pemerintah pusat untuk anggaran 2012 merupakan bagian dari implementasi standar pembiayaan pendidikan secara makro yang telah menjadi kebijakan strategik dan menyentuh kepentingan mendasar. “Program BOS ini dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, baik bagi sekolah negeri maupun swasta,”katanya.
Dana BOS ini disalurkan bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD hingga SMP, dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara besar biaya satuan BOS yang diterima masing- masing sekolah, termasuk BOS buku sebesar Rp580.000,- /siswa/tahun bagi siswa SD/SDLB Rp710.000,-/siswa/tahun bagi siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP.
“Total dana BOS pusat yang digulirkan di Jawa Barat sebesar Rp4.184.947.230.000. Adapun rincian besaran dana BOS pusat adalah Rp3.980.322.810.000 dengan dana cadangan sebesar Rp204.624.420.000,” jelas Heryawan. Adapun alokasi dana BOS terbesar jatuh ke Kabupaten Bogor, nilainya mencapai Rp434.535.680.000. Sedangkan alokasi dana BOS terkecil untuk Kota Banjar, sebesar Rp15.277.800.000.
“Penyaluran dana dilakukan setiap periode tiga bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni,Juli-September, dan Oktober-Desember,” jelasnya. Menurut Heryawan, proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat ini dilakukan dua tahap, yaitu penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Tahap dua, dana dari KUD Provinsi langsung masuk ke rekening sekolah.
Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. “Berbeda dengan mekanisme penyaluran pada tahun sebelumnya, di mana dana BOS masuk ke kas daerah kabupaten/ kota sebelum disalurkan ke rekening sekolah. Dan mekanisme ini banyak menimbulkan kendala, seperti keterlambatan penyaluran, ” paparnya.
Lamban
Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan I/2012 tergolong lamban. Pasalnya, baru lima provinsi yang sudah menyalurkan dana untuk operasional siswa tersebut. Untuk mengatasi kelambanan lebih lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerjunkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud untuk mengawal penyaluran dana BOS tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, lima provinsi yang sudah menyalurkan BOS adalah DI Yogyakarta yang sudah menyalurkan pada 4 Januari 2012 dengan dana Rp4 miliar dari total BOS 2012 yang diterima Rp263 miliar. Kemudian, Jambi pada 6 Januari 2012 sudah mencairkan Rp81 miliar dari total BOS Rp324 miliar,di hari yang sama Sumatera Barat mentransfer Rp135 miliar dari total Rp540 miliar.
Jawa Barat berhasil menurunkan Rp994 miliar dari total BOS Rp3,9 triliun, dan Jawa Tengah Rp673 miliar dari total Rp2,6 triliun. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, penyaluran dana BOS yang kerap berubah di mana pada 2010 tanpa melibatkan pemerintah daerah, lalu 2011 berganti ke kabupaten/kota, dan 2012 ini dikembalikan lagi mekanismenya mirip 2010, menunjukkan gejala anomali pendidikan yang sangat meresahkan.
“Program-program disinyalir disusun tidak substansial dan tidak berbasis mutu,” tegas Sulistiyo.
“Salah satu tujuan disalurkannya dana BOS adalah untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga menengah pertama (SMP). Kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI),” jelas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di aula barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin.
Menurut dia, dana BOS dari pemerintah pusat untuk anggaran 2012 merupakan bagian dari implementasi standar pembiayaan pendidikan secara makro yang telah menjadi kebijakan strategik dan menyentuh kepentingan mendasar. “Program BOS ini dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, baik bagi sekolah negeri maupun swasta,”katanya.
Dana BOS ini disalurkan bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD hingga SMP, dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara besar biaya satuan BOS yang diterima masing- masing sekolah, termasuk BOS buku sebesar Rp580.000,- /siswa/tahun bagi siswa SD/SDLB Rp710.000,-/siswa/tahun bagi siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP.
“Total dana BOS pusat yang digulirkan di Jawa Barat sebesar Rp4.184.947.230.000. Adapun rincian besaran dana BOS pusat adalah Rp3.980.322.810.000 dengan dana cadangan sebesar Rp204.624.420.000,” jelas Heryawan. Adapun alokasi dana BOS terbesar jatuh ke Kabupaten Bogor, nilainya mencapai Rp434.535.680.000. Sedangkan alokasi dana BOS terkecil untuk Kota Banjar, sebesar Rp15.277.800.000.
“Penyaluran dana dilakukan setiap periode tiga bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni,Juli-September, dan Oktober-Desember,” jelasnya. Menurut Heryawan, proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat ini dilakukan dua tahap, yaitu penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Tahap dua, dana dari KUD Provinsi langsung masuk ke rekening sekolah.
Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. “Berbeda dengan mekanisme penyaluran pada tahun sebelumnya, di mana dana BOS masuk ke kas daerah kabupaten/ kota sebelum disalurkan ke rekening sekolah. Dan mekanisme ini banyak menimbulkan kendala, seperti keterlambatan penyaluran, ” paparnya.
Lamban
Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan I/2012 tergolong lamban. Pasalnya, baru lima provinsi yang sudah menyalurkan dana untuk operasional siswa tersebut. Untuk mengatasi kelambanan lebih lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerjunkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud untuk mengawal penyaluran dana BOS tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, lima provinsi yang sudah menyalurkan BOS adalah DI Yogyakarta yang sudah menyalurkan pada 4 Januari 2012 dengan dana Rp4 miliar dari total BOS 2012 yang diterima Rp263 miliar. Kemudian, Jambi pada 6 Januari 2012 sudah mencairkan Rp81 miliar dari total BOS Rp324 miliar,di hari yang sama Sumatera Barat mentransfer Rp135 miliar dari total Rp540 miliar.
Jawa Barat berhasil menurunkan Rp994 miliar dari total BOS Rp3,9 triliun, dan Jawa Tengah Rp673 miliar dari total Rp2,6 triliun. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, penyaluran dana BOS yang kerap berubah di mana pada 2010 tanpa melibatkan pemerintah daerah, lalu 2011 berganti ke kabupaten/kota, dan 2012 ini dikembalikan lagi mekanismenya mirip 2010, menunjukkan gejala anomali pendidikan yang sangat meresahkan.
“Program-program disinyalir disusun tidak substansial dan tidak berbasis mutu,” tegas Sulistiyo.
()
