Menko Polhukam sebagai pengarah proyek Selat Sunda

Sindonews.com - Pemerintah berencana membangun Jembatan Selat Sunda. Dalam proyek besar ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto bertindak sebagai Wakil Dewan Pengarah. Peraturan Presiden (Perpres) nya sendiri sudah keluar dengan nomor 86 tahun 2011 tentang pengembangan kawasan strategis.

Deputi VII Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Bambang Soelistyo mengatakan, dalam pembahasan rapat Paripurna Tingkat Menterij uga tidak ditemukan masalah untuk rencana pembangunan jembatan ini. Rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas pengembangan daerah tersebut dari segi politik, hukum, dan keamanan.

“Rapat ini untuk memberikan rekomendasi hukum dan keamanan untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda sebagai salah satu pengembangan daerah strategis,” ujar Soelistyo usai menghadiri rapat membahas rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2012).

Sementara mengenai antisipasi runtuhnya Jembatan tersebut seperti peristiwa Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur beberapa waktu lalu, secara diplomasi dikatakan, itu tergantung Tuhan.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan dalam rapat tersebut terkait adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Sunda yaitu ALKI I.

Dia mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rencana pembangunan jembatan tersebut. “Ada ALKI di Selat Sunda, maka tidak boleh terganggu," terangnya.