Aksi kekerasan memprihatinkan
Jum'at, 30 Desember 2011 - 08:14 WIB
Aksi kekerasan memprihatinkan
A
A
A
Sindonews.com - Kekerasan massa mewarnai penghujung tahun 2011. Kemarin, tercatat dua aksi massa terjadi di dua wilayah Tanah Air.
Di Kotawaringin Barat (Kobar), rumah jabatan bupati dibakar massa yang kecewa karena pasangan calon bupati/ wakil bupati yang didukung kalah dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun di Sampang,Madura, tepatnya di Desa Karanggayam,Kecamatan Omben, dilaporkan sebuah pondok pesantren (ponpes) milik penganut Syiah juga ludes dibakar massa.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Sudjito menilai, merebaknya kerusuhan dan amuk massa di daerah-daerah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dan lembaga-lembaga negara sudah menurun.
“Norma-norma sosial dan adat di masyarakat sudah mengalami distorsi, dan pergeserannya ke arah yang belum jelas.Ketika adat dan kebiasaan musyawarah sudah tergerus dalam masyarakat, pada saat bersamaan demokrasi kita belum melembaga dengan baik. Lembaga negara dan penegakan hukum kita pun belum kuat sehingga rakyat gampang tersulut emosi karena tidak percaya lagi pada keputusan negara,” ungkap Ari, Kamis (29/12/2011).
Dalam pandangannya, pertarungan politik di daerah adalah salah satu penyebab utama yang memicu konflik lokal.Pertarungan kepentingan pragmatis dan kelompok telah menyusupi adat dan budaya sebagai kearifan lokal hingga berdampak tergerusnya kesadaran rakyat akan kebersamaan.
Pada sisi lain, kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi belum tumbuh, sedangkan lembaga sosial maupun partai politik yang semestinya bisa menjadi tempat mengadu tidak mampu melakukan perannya. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kinerja lembaga negara dan pemda.
Lebih jauh Ari melihat masyarakat di daerah juga kehilangan figur kepemimpinan karena kepala daerah cenderung memihak pada kepentingan investor dan berpaling dari kebaikan masyarakatnya. Apalagi kewenangan kepala daerah semakin luas di era otonomi daerah yang berakibat perilaku dan posisi mereka seperti raja.
“Berpalingnya pemimpin di daerah dari berpihak kepada rakyat menjadi berpihak kepada investor membuat rakyat merasa ditinggalkan negara. Akibatnya kewibawaan pemerintah semakin merosot dan jika disulut masalah masyarakat akan mudah terbakar emosinya,” tutur Ari.
Aksi pembakaran rumah jabatan bupati Kobar dipicu kekecewaan pada pemerintah pusat yang akan melantik bupati terpilih yang dimenangkan MK, yakni Ujang Iskandar- Bambang Purwanto (UJI-BP). Sebelum membakar, massa pendukung Sugianto Sabran- Eko Soemarno sudah mengekspresikan kemarahannya dengan menggelar demonstrasi sejak Rabu (28/12).
Marjukianto, seorang warga Pangkalan Bun, mengungkapkan, sebelum membakar rumah jabatan bupati Kobar yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Pangkalan Bun, massa yang emosi sempat memecahkan kaca-kaca bangunan di sekitarnya.Massa leluasa melakukan aksi pembakaran karena pada waktu itu tidak satu pun aparat keamanan yang melakukan penjagaan. Hingga kemudian massa pun melakukan pembakaran.
Angin yang bertiup kencang ditambah konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah jabatan bupati Kobar. ”Kami menduga aksi pembakaran tersebut dilakukan sebagai bentuk kemarahan massa pendukung bupati Kobar terpilih yakni Sugianto Sabran-Eko Soemarno yang kemudian dinyatakan kalah oleh MK,” katanya.
Aparat gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kepolisian Resor (Polres) Kobar yang terlambat datang di tempat kejadian tidak dapat berbuat banyak. Kelompok massa pendukung Sugianto Sabran-Eko Soemarno membubarkan diri dan meninggalkan tempat kejadian setelah puluhan aparat kepolisian tiba di lokasi.
Adapun penyerangan terhadap kompleks ponpes di Sampang diduga dipicu oleh konflik Syiah dan Sunni yang selama ini melanda Kabupaten Sampang. Aksi pembakaran yang menimpa kelompok Syiah di Sampang kali ini merupakan kali kedua selama Desember 2011. Sebelumnya, Sabtu (17/12) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, sebuah rumah pengikut aliran Syiah juga dibakar massa.
Aksi penyerangan ponpes kemarin berlanjut dengan sweeping terhadap orang tak dikenal. Aparat keamanan yang berusaha mendekat bahkan dicegat massa bersenjata tajam. Petugas baru bisa mendekat beberapa jam kemudian setelah rumah KH Tajul Muluk hangus.Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Guna meredam konflik ini, ratusan personel keamanan dari Brimob Polda Jatim berjaga- jaga di lokasi kejadian. Kapolres Sampang AKBP Solehan yang memimpin pengamanan belum bersedia memberi komentar. ”Untuk sementara tidak ada komentar dulu, tunggu Kabid Humas Polda Jatim saja,“ kata Solehan kepada wartawan.
Gambaran negatif
Kementerian Agama memprihatinkan ada kasus pembakaran pesantren Syiah di Sampang.Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar menilai itu sebagai potret negatif dalam konteks kerukunan beragama.“ Saya merasa prihatin dengan kejadian ini karena kasus ini merupakan gambaran negatif dalam kehidupan beragama di Tanah Air,” ungkapnya di Jakarta kemarin.
Menurut dia, sebelum bertindak lebih jauh,pihaknya terlebih dulu akan mendalami persoalan tersebut,apakah kasus ini terjadi karena didasari oleh ketersinggungan antarmazhab atau murni kasus kriminal. Jika dilandasi perselisihan paham, pihaknya meminta kedua belah pihak yang bertikai sama-sama menahan diri dan duduk bersama.
Namun, jika kasus itu murni tindakan kriminal, dia meminta aparat kepolisian memproses secara hukum. Pakar sosiologi Islam IAIN Sunan Ampel Mohammad Ali Azis menilai kasus pembakaran pesantren Syiah di Sampang harus segera dicarikan solusinya. Jika tidak di pecahkan,ada kecenderungan persoalan ini bisa meluas. ”Kasus ini merupakan persoalan aliran, semua pihak harus menyelesaikan dengan secepatnya,” katanya.
Di antara pihak-pihak yang bisa menyelesaikan kasus ini, ungkap Azis, harus ada pihak ketiga yang mempertemukan tokoh-tokoh agama antara Syiah dan Sunni. Mereka harus membicarakan penyelesaian kasus yang mengandung sara ini. Jika dibutuhkan, penyelesaian kasus di Sampang ini harus melibatkan tokoh-tokoh kedua aliran di tingkat pusat, karena konflik seperti ini bisa berimbas secara internasional.
Di Kotawaringin Barat (Kobar), rumah jabatan bupati dibakar massa yang kecewa karena pasangan calon bupati/ wakil bupati yang didukung kalah dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun di Sampang,Madura, tepatnya di Desa Karanggayam,Kecamatan Omben, dilaporkan sebuah pondok pesantren (ponpes) milik penganut Syiah juga ludes dibakar massa.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Sudjito menilai, merebaknya kerusuhan dan amuk massa di daerah-daerah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dan lembaga-lembaga negara sudah menurun.
“Norma-norma sosial dan adat di masyarakat sudah mengalami distorsi, dan pergeserannya ke arah yang belum jelas.Ketika adat dan kebiasaan musyawarah sudah tergerus dalam masyarakat, pada saat bersamaan demokrasi kita belum melembaga dengan baik. Lembaga negara dan penegakan hukum kita pun belum kuat sehingga rakyat gampang tersulut emosi karena tidak percaya lagi pada keputusan negara,” ungkap Ari, Kamis (29/12/2011).
Dalam pandangannya, pertarungan politik di daerah adalah salah satu penyebab utama yang memicu konflik lokal.Pertarungan kepentingan pragmatis dan kelompok telah menyusupi adat dan budaya sebagai kearifan lokal hingga berdampak tergerusnya kesadaran rakyat akan kebersamaan.
Pada sisi lain, kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi belum tumbuh, sedangkan lembaga sosial maupun partai politik yang semestinya bisa menjadi tempat mengadu tidak mampu melakukan perannya. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kinerja lembaga negara dan pemda.
Lebih jauh Ari melihat masyarakat di daerah juga kehilangan figur kepemimpinan karena kepala daerah cenderung memihak pada kepentingan investor dan berpaling dari kebaikan masyarakatnya. Apalagi kewenangan kepala daerah semakin luas di era otonomi daerah yang berakibat perilaku dan posisi mereka seperti raja.
“Berpalingnya pemimpin di daerah dari berpihak kepada rakyat menjadi berpihak kepada investor membuat rakyat merasa ditinggalkan negara. Akibatnya kewibawaan pemerintah semakin merosot dan jika disulut masalah masyarakat akan mudah terbakar emosinya,” tutur Ari.
Aksi pembakaran rumah jabatan bupati Kobar dipicu kekecewaan pada pemerintah pusat yang akan melantik bupati terpilih yang dimenangkan MK, yakni Ujang Iskandar- Bambang Purwanto (UJI-BP). Sebelum membakar, massa pendukung Sugianto Sabran- Eko Soemarno sudah mengekspresikan kemarahannya dengan menggelar demonstrasi sejak Rabu (28/12).
Marjukianto, seorang warga Pangkalan Bun, mengungkapkan, sebelum membakar rumah jabatan bupati Kobar yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Pangkalan Bun, massa yang emosi sempat memecahkan kaca-kaca bangunan di sekitarnya.Massa leluasa melakukan aksi pembakaran karena pada waktu itu tidak satu pun aparat keamanan yang melakukan penjagaan. Hingga kemudian massa pun melakukan pembakaran.
Angin yang bertiup kencang ditambah konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah jabatan bupati Kobar. ”Kami menduga aksi pembakaran tersebut dilakukan sebagai bentuk kemarahan massa pendukung bupati Kobar terpilih yakni Sugianto Sabran-Eko Soemarno yang kemudian dinyatakan kalah oleh MK,” katanya.
Aparat gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kepolisian Resor (Polres) Kobar yang terlambat datang di tempat kejadian tidak dapat berbuat banyak. Kelompok massa pendukung Sugianto Sabran-Eko Soemarno membubarkan diri dan meninggalkan tempat kejadian setelah puluhan aparat kepolisian tiba di lokasi.
Adapun penyerangan terhadap kompleks ponpes di Sampang diduga dipicu oleh konflik Syiah dan Sunni yang selama ini melanda Kabupaten Sampang. Aksi pembakaran yang menimpa kelompok Syiah di Sampang kali ini merupakan kali kedua selama Desember 2011. Sebelumnya, Sabtu (17/12) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, sebuah rumah pengikut aliran Syiah juga dibakar massa.
Aksi penyerangan ponpes kemarin berlanjut dengan sweeping terhadap orang tak dikenal. Aparat keamanan yang berusaha mendekat bahkan dicegat massa bersenjata tajam. Petugas baru bisa mendekat beberapa jam kemudian setelah rumah KH Tajul Muluk hangus.Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Guna meredam konflik ini, ratusan personel keamanan dari Brimob Polda Jatim berjaga- jaga di lokasi kejadian. Kapolres Sampang AKBP Solehan yang memimpin pengamanan belum bersedia memberi komentar. ”Untuk sementara tidak ada komentar dulu, tunggu Kabid Humas Polda Jatim saja,“ kata Solehan kepada wartawan.
Gambaran negatif
Kementerian Agama memprihatinkan ada kasus pembakaran pesantren Syiah di Sampang.Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar menilai itu sebagai potret negatif dalam konteks kerukunan beragama.“ Saya merasa prihatin dengan kejadian ini karena kasus ini merupakan gambaran negatif dalam kehidupan beragama di Tanah Air,” ungkapnya di Jakarta kemarin.
Menurut dia, sebelum bertindak lebih jauh,pihaknya terlebih dulu akan mendalami persoalan tersebut,apakah kasus ini terjadi karena didasari oleh ketersinggungan antarmazhab atau murni kasus kriminal. Jika dilandasi perselisihan paham, pihaknya meminta kedua belah pihak yang bertikai sama-sama menahan diri dan duduk bersama.
Namun, jika kasus itu murni tindakan kriminal, dia meminta aparat kepolisian memproses secara hukum. Pakar sosiologi Islam IAIN Sunan Ampel Mohammad Ali Azis menilai kasus pembakaran pesantren Syiah di Sampang harus segera dicarikan solusinya. Jika tidak di pecahkan,ada kecenderungan persoalan ini bisa meluas. ”Kasus ini merupakan persoalan aliran, semua pihak harus menyelesaikan dengan secepatnya,” katanya.
Di antara pihak-pihak yang bisa menyelesaikan kasus ini, ungkap Azis, harus ada pihak ketiga yang mempertemukan tokoh-tokoh agama antara Syiah dan Sunni. Mereka harus membicarakan penyelesaian kasus yang mengandung sara ini. Jika dibutuhkan, penyelesaian kasus di Sampang ini harus melibatkan tokoh-tokoh kedua aliran di tingkat pusat, karena konflik seperti ini bisa berimbas secara internasional.
()
