Masyarakat tolak Provinsi Cirebon
Rabu, 28 Desember 2011 - 09:30 WIB
Masyarakat tolak Provinsi Cirebon
A
A
A
Sindonews.com – Klaim realisasi terbentuknya Provinsi Cirebon yang diwacanakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mendapat penolakan dari masyarakat Cirebon.
Perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Diskusi Kapten Damsur meminta agar DPRD Kota Cirebon membatalkan rencana persetujuan atas Provinsi Cirebon tersebut. Mereka menilai, data dan klaim yang disampaikan P3C tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, P3C dianggap telah membohongi publik dan mereka mengancam akan melaporkan P3C ke polisi atas dasar itu.
"Disinyalir, data-data dukungan yang diklaim P3C hanya salinan dari data pemilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah kami teliti, data dukungan hanya berasal dari tulisan tangan satu orang. Belakangan kami ketahui, pengurus P3C kebanyakan anggota PPK dan PPS," papar perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukapura, Kota Cirebon.
Pihaknya menyayangkan klaim P3C yang salah satunya menyebutkan telah didukung 17 dari 22 LPM se-Kota Cirebon. Padahal kuat dugaan, persetujuan itu diperoleh secara sepihak yang dilakukan P3C.
Perwakilan LPM Pegambiran, Kota Cirebon, Iyan Supriyana mengaku diminta menandatangani sebuah surat yang dibuat P3C sendiri. Sementara itu, Ketua DPRD Nasrudin Azis dalam kesempatan itu mengaku, sudah menerima rekomendasi sikap Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Cirebon yang akan diparipurnakan hari ini.
"Pansus meragukan sistem survei yang dilakukan P3C dalam menghasilkan suara dukungan masyarakat Kota Cirebon dari LPM se- Kota Cirebn," ungkap dia.
Perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Diskusi Kapten Damsur meminta agar DPRD Kota Cirebon membatalkan rencana persetujuan atas Provinsi Cirebon tersebut. Mereka menilai, data dan klaim yang disampaikan P3C tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, P3C dianggap telah membohongi publik dan mereka mengancam akan melaporkan P3C ke polisi atas dasar itu.
"Disinyalir, data-data dukungan yang diklaim P3C hanya salinan dari data pemilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah kami teliti, data dukungan hanya berasal dari tulisan tangan satu orang. Belakangan kami ketahui, pengurus P3C kebanyakan anggota PPK dan PPS," papar perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukapura, Kota Cirebon.
Pihaknya menyayangkan klaim P3C yang salah satunya menyebutkan telah didukung 17 dari 22 LPM se-Kota Cirebon. Padahal kuat dugaan, persetujuan itu diperoleh secara sepihak yang dilakukan P3C.
Perwakilan LPM Pegambiran, Kota Cirebon, Iyan Supriyana mengaku diminta menandatangani sebuah surat yang dibuat P3C sendiri. Sementara itu, Ketua DPRD Nasrudin Azis dalam kesempatan itu mengaku, sudah menerima rekomendasi sikap Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Cirebon yang akan diparipurnakan hari ini.
"Pansus meragukan sistem survei yang dilakukan P3C dalam menghasilkan suara dukungan masyarakat Kota Cirebon dari LPM se- Kota Cirebn," ungkap dia.
()
