Politik di balik kemunculan tragedi Mesuji?
Kamis, 15 Desember 2011 - 14:49 WIB
Politik di balik kemunculan tragedi Mesuji?
A
A
A
Sindonews.com - Pembantaian petani di Mesuji saat ini menjadi sorotan publik. Betapa tidak, publik disuguhkan dengan rekaman pembantaian manusia yang diduga melibatkan aparat.
Namun demikian, pihak aparat membantah keterlibatannya dalam tragedi kemanusiaan dalam rentang waktu dua tahun terakhir ini dengan menewaskan sedikitnya 30 orang. Akan tetapi, kemunculan berita heboh yang sarat pelanggaran HAM itu dinilai pihak penguasa ada agenda lain yakni menjatuhkan wibawa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Laporan dan penayangan video pembantaian sadis yang dilaporkan Lembaga Adat Lampung pimpinan Purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi ke Komisi III DPR dinilai bermotif politis. Terlebih selama ini muncul anggapan pemerintahan SBY memiliki raport merah dalam penengakan HAM.
Menurut anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul, yang memiliki kepentingan politis adalah Saurip. "Sudah pasti itu, Saurip Kadi yang melakukan," kata politikus Partai Demokrat ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12/2011).
Motif politik, kata Ruhut, terlihat dari keinginan Saurip cs agar Presiden SBY yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut saat melapor ke Komisi III DPR.
Ruhut juga meragukan adanya penayangan video pembantaian para petani dengan cara pemenggalan kepala dan disiksa. "Ini kan potongan-potongan (video) bisa saja digabung. Teknologi canggih sekarang," jelasnya.
Keganjilan lain, ungkap Ruhut, laporan Lembaga Adat Lampung baru disampaikan sekarang. Sementara peristiwanya sudah beberapa bulan bahkan bukan di tahun ini. Oleh karena itu, Kapolri menegaskan kasus tersebut sudah selesai.
"Iya makanya itu kan kejadian sudah lama, kapolri mengatakan itu juga sudah selesai," terang Ruhut.
Mayjen (Pur) TNI Saurip Kadi sendiri menganggap insiden berdarah ini sebagai kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Saurip meminta pemerintah untuk segera meminta maaf kepada para korban. Karena negara dinilai telah gagal dalam melindungi rakyatnya.
"Negara sudah gagal menjamin keamanan warga negaranya, untuk itu negara harus minta maaf. Soal terlibat atau tidak itu nomor dua," katanya.
Menurut investigasi dan hasil monitoring Saurip di lokasi kejadian, sebanyak 2.000 lebih warga Mesuji kehilangan rumah karena telah diratakan oleh Pam Swakarsa yang dibayar pihak perusahaan.
"2.000 lebih rakyat yang ada di situ rumahnya diratakan dengan tanah oleh Pam Swakarsa. Mereka bersenjata, korban yang jatuh karena senjata api," terang mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD ini usai mejadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, hari ini.
Sambung dia, "Sebanyak 32 orang warga meninggal, 100 orang luka ringan dan stres, 142 orang masuk penjara."
Sementara itu Kapolda Lampung Brigjen Pol Jodie Roseto menegaskan pembantaian warga yang dilaporkan warga ke Komisi III DPR tidak terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung. "Tidak ada tindakan masif aparat dalam bentuk apa pun, apalagi sampai menewaskan warga di Mesuji," kata Jodie di Bandar Lampung, Kamis (15/12/2011).
Menurut dia, apa yang beredar di pemberitaan terlalu dibesar-besarkan, dan merupakan informasi bias yang masih perlu didalami. Dia juga menjelaskan nama Mesuji memang terdapat di dua wilayah, yakni Mesuji Lampung merupakan Kabupaten Mesuji dan Kecamatan Mesuji yang masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan.
Hal senada diungkapkan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel Amalsyah Tarmizi yang menyatakan bahwa rekaman video pembantaian yang dilaporkan warga Mesuji, bukan berada di wilayah Lampung, melainkan di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
“Kejadian itu bukan di Lampung, tapi di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan," kata Amalsyah di sela-sela pertemuan dengan media cetak dan elektronik di Aula Korem.
Dia menjelaskan, kejadian di wilayah OKI yang disebut tragedi Sungai Sodong, menewaskan tujuh orang. Lima dari Pam Swakarsa perusahaan dan dua dari warga terjadi April 2011 lalu. Sedangkan di Kabupaten Mesuji, Lampung, juga terjadi bentrok warga dengan PT BSMI yang menelan satu orang tewas pada November 2011 lalu.
Namun demikian, pihak aparat membantah keterlibatannya dalam tragedi kemanusiaan dalam rentang waktu dua tahun terakhir ini dengan menewaskan sedikitnya 30 orang. Akan tetapi, kemunculan berita heboh yang sarat pelanggaran HAM itu dinilai pihak penguasa ada agenda lain yakni menjatuhkan wibawa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Laporan dan penayangan video pembantaian sadis yang dilaporkan Lembaga Adat Lampung pimpinan Purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi ke Komisi III DPR dinilai bermotif politis. Terlebih selama ini muncul anggapan pemerintahan SBY memiliki raport merah dalam penengakan HAM.
Menurut anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul, yang memiliki kepentingan politis adalah Saurip. "Sudah pasti itu, Saurip Kadi yang melakukan," kata politikus Partai Demokrat ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12/2011).
Motif politik, kata Ruhut, terlihat dari keinginan Saurip cs agar Presiden SBY yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut saat melapor ke Komisi III DPR.
Ruhut juga meragukan adanya penayangan video pembantaian para petani dengan cara pemenggalan kepala dan disiksa. "Ini kan potongan-potongan (video) bisa saja digabung. Teknologi canggih sekarang," jelasnya.
Keganjilan lain, ungkap Ruhut, laporan Lembaga Adat Lampung baru disampaikan sekarang. Sementara peristiwanya sudah beberapa bulan bahkan bukan di tahun ini. Oleh karena itu, Kapolri menegaskan kasus tersebut sudah selesai.
"Iya makanya itu kan kejadian sudah lama, kapolri mengatakan itu juga sudah selesai," terang Ruhut.
Mayjen (Pur) TNI Saurip Kadi sendiri menganggap insiden berdarah ini sebagai kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Saurip meminta pemerintah untuk segera meminta maaf kepada para korban. Karena negara dinilai telah gagal dalam melindungi rakyatnya.
"Negara sudah gagal menjamin keamanan warga negaranya, untuk itu negara harus minta maaf. Soal terlibat atau tidak itu nomor dua," katanya.
Menurut investigasi dan hasil monitoring Saurip di lokasi kejadian, sebanyak 2.000 lebih warga Mesuji kehilangan rumah karena telah diratakan oleh Pam Swakarsa yang dibayar pihak perusahaan.
"2.000 lebih rakyat yang ada di situ rumahnya diratakan dengan tanah oleh Pam Swakarsa. Mereka bersenjata, korban yang jatuh karena senjata api," terang mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD ini usai mejadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, hari ini.
Sambung dia, "Sebanyak 32 orang warga meninggal, 100 orang luka ringan dan stres, 142 orang masuk penjara."
Sementara itu Kapolda Lampung Brigjen Pol Jodie Roseto menegaskan pembantaian warga yang dilaporkan warga ke Komisi III DPR tidak terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung. "Tidak ada tindakan masif aparat dalam bentuk apa pun, apalagi sampai menewaskan warga di Mesuji," kata Jodie di Bandar Lampung, Kamis (15/12/2011).
Menurut dia, apa yang beredar di pemberitaan terlalu dibesar-besarkan, dan merupakan informasi bias yang masih perlu didalami. Dia juga menjelaskan nama Mesuji memang terdapat di dua wilayah, yakni Mesuji Lampung merupakan Kabupaten Mesuji dan Kecamatan Mesuji yang masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan.
Hal senada diungkapkan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel Amalsyah Tarmizi yang menyatakan bahwa rekaman video pembantaian yang dilaporkan warga Mesuji, bukan berada di wilayah Lampung, melainkan di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
“Kejadian itu bukan di Lampung, tapi di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan," kata Amalsyah di sela-sela pertemuan dengan media cetak dan elektronik di Aula Korem.
Dia menjelaskan, kejadian di wilayah OKI yang disebut tragedi Sungai Sodong, menewaskan tujuh orang. Lima dari Pam Swakarsa perusahaan dan dua dari warga terjadi April 2011 lalu. Sedangkan di Kabupaten Mesuji, Lampung, juga terjadi bentrok warga dengan PT BSMI yang menelan satu orang tewas pada November 2011 lalu.
()
