Freeport biang kerok, RI bisa kehilangan Papua
Rabu, 16 November 2011 - 13:54 WIB
Freeport biang kerok, RI bisa kehilangan Papua
A
A
A
Sindonews.com - Konflik yang terjadi di Tanah Papua, seakan menjadi "teman setia" sepanjang perjalanan wilayah NKRI. Papua selalu bergolak, akibat insiden bentrokan berdarah, penembakan oleh orang tak dikenal, hingga gerakan makar yang ingin memerdekaan diri.
Semua insiden di Papua ini terjadi seiring beroperasinya perusahaan tambang emas terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia. Maka tak heran, Freeport dituding sebagai biang kerok konflik di Papua.
Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menilai pemicu konflik dan kekerasan hingga peristiwa berdarah di Papua lantaran kehadiran Freeport. "Kehadiran Freeport menjadi permasalahan dan ciptakan ketegangan masyarakat Papua dengan Freeport," ujar Ifdhal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2011).
Lanjut Ifdhal, persoalan Papua jelas tidak bisa dilepaskan dari masalah hubungan kerja Freeport denga para pekerjanya. Bahkan yang terjadi bukan hanya masalah industrial, tapi telah menyebabkan konflik horizontal.
Selain itu, status pemberian uang kepada polisi dan TNI dalam mengamankan lokasi Freeport memang ada ketentuan dalam perundangan, di mana pihak industri perlu mendapat pengamanan sebagai objek vital. Kendati demikian, tidak berarti justifikasi perusahaan yang harus mendanai secara langsung untuk mengamankan aset-asetnya. Oleh sebab itu, pemberian dana tersebut harus diusut tuntaS.
"Tidak bisa dijelaskan penerimaan ini ada dasar hukumnya, based UU Kepolisian. Sumber keuangan kalau ada diluar PPn, maka statusnya harus jelas. Ini menjadi sangat sensitif. Memang Freeport sudah memberikan kewajiban seperti CSR dan 1 persen dari penghasilan kotor sebagai dana perwalian bagi suku-suku di wilayah tambang. Namun pertanggungjawaban Freeport harus diperjelas," paparnya.
Komnas HAM menilai, dua hal inilah yang harus menjadi perhatian semua pihak. "Solusi yang terbaik bukan hanya mempercepat pembangunan, tapi apa yang bisa menjawab martabat mereka sebagai sanksi untuk selesaikan pelanggaran HAM," kata Ifdhal.
Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh. Kata dia, Freeport memang biang kerok dari konflik dan peristiwa berdarah di Papua. "Saat pertemuan tokoh gereja, tokoh agama, pasti Freeport menjadi salah satu masalah yang mereka katakan. Freeport mengambil banyak hasil Papua, tapi tidak ada apa-apa buat Papua," ucapnya.
Apa yang ditemukan Ridha saat terjun ke Papua, ternyata Freeport sama sekali tidak mengakui adanya Otsus di Papua. Urusan mereka sama sekali tidak memperhatikan masalah-masalah di luar ketenagakerjaan dan kontrak karya. "Freeport tidak mengakui Otsus, mereka selalu beralasan ada kontrak karya dengan pemerintah pusat," tandasnya.
Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution meyakini cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua. "Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua," kata Adnan di LBH Jakarta, Rabu (16/11/2011).
Menurutnya, kesalahan pemerintah dalam mengelolah tanah Papua sudah terjadi sejak awal. Awalnya, masyarakat sangat menggantungkan harapan terhadap hasil reshuffle kabinet pemerintahan SBY yang baru. Namun, tambahnya, akhir-akhir ini publik semakin tidak yakin jika pemerintah akan mampu menuntaskan setumpuk permasalahan, termasuk penyelesaian Papua.
"Masalah bangsa yang dihadapi bangsa ini sudah begitu besar, kompleks dan sudah begitu lama dibiarkan, sehingga menjadi makin sulit diselesaikan dari masalah korupsi, birokrasi hingga kemiskinan," cetusnya.
Sementara itu Ketua Umum Kosgoro Effendi Yusuf menyoal kebijakan anggaran yang diproyeksikan pemerintah pusat dan daerah, baik lewat APBN maupun APBD bagi Papua selama ini sebenarnya telah cukup besar. Sayangnya, dalam pendistribusiannya justru masih serba minim.
Lebih jauh dia melihat, konflik di Papua tidak bisa diselesaikan lewat jalan kekerasan. Satu-satunya solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia adalah melalui dialog. "Kehidupan demokrasi harus dikembangkan, jangan lakukan kekerasan, itu tidak efektif," tuturnya.
Konflik di Papua adalah buntut dari ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat Papua atas kehidupannya. Ketidakpuasan ini, lanjutnya, kemudian berubah menjadi kekecewaan yang memunculkan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Mereka jadi mudah terprovokasi sehingga menyelenggarakan kongres rakyat, ingin punya presiden sendiri," tuturnya.
Karena itu, menurut Effendi yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah berdialog dan bermusyawarah dengan masyarakat Papua, untuk mencari akar ketidakpuasan yang dirasakan. "Yang provokasi saja yang diambil tindakan hukum," tegasnya.
Terkait masalah ini, pihak Freeport Indonesia sulit dikonfirmasi. Humas PT Freeport Ramdani Sirait pun tidak bisa dihubungi via ponselnya.
Sebelumnya, Indonesia Police Wacth (IPW) mendesak Presiden SBY agar segera mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap PT Freeport. Sebab, IPW menilai perusahaan tambang itu sudah menjadi biang kerok konflik Papua yang semakin tidak menentu.
Koordinator IPW Neta S juga mendesak Presiden untuk meminta klarifikasi kepada Kapolri tentang keterangan Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana USD14 juta perempat bulan kepada Polri. IPW juga mendesak presiden untuk meminta keterangan Panglima TNI sehubungan adanya sekita 16 ribu personil TNI di Papua.
“USD14 juta oleh Freeport ke Polri harus ditanya ke Kapolri dan personil TNI sebanyak 16 ribu personil harus ditanyakan juga,” kata dia, belum lama ini.
IPW mengingatkan agar Presiden tidak perlu berwacana yang tidak urgent, seperti permintaan pada jajaran Pemerintah, untuk berdialog dengan Amnesti International. “Yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan langkah-langkah konkret. Sebab penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri,” jelasnya.
Pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik di sana, ada pun masalah keamanan, itu hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di Papua.
Saat ini terjadi konflik segi tujuh di Papua, yakni antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal Freeport yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, elite politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok separatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. Semua persoalan itu berkecamuk jadi satu.
Semua insiden di Papua ini terjadi seiring beroperasinya perusahaan tambang emas terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia. Maka tak heran, Freeport dituding sebagai biang kerok konflik di Papua.
Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menilai pemicu konflik dan kekerasan hingga peristiwa berdarah di Papua lantaran kehadiran Freeport. "Kehadiran Freeport menjadi permasalahan dan ciptakan ketegangan masyarakat Papua dengan Freeport," ujar Ifdhal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2011).
Lanjut Ifdhal, persoalan Papua jelas tidak bisa dilepaskan dari masalah hubungan kerja Freeport denga para pekerjanya. Bahkan yang terjadi bukan hanya masalah industrial, tapi telah menyebabkan konflik horizontal.
Selain itu, status pemberian uang kepada polisi dan TNI dalam mengamankan lokasi Freeport memang ada ketentuan dalam perundangan, di mana pihak industri perlu mendapat pengamanan sebagai objek vital. Kendati demikian, tidak berarti justifikasi perusahaan yang harus mendanai secara langsung untuk mengamankan aset-asetnya. Oleh sebab itu, pemberian dana tersebut harus diusut tuntaS.
"Tidak bisa dijelaskan penerimaan ini ada dasar hukumnya, based UU Kepolisian. Sumber keuangan kalau ada diluar PPn, maka statusnya harus jelas. Ini menjadi sangat sensitif. Memang Freeport sudah memberikan kewajiban seperti CSR dan 1 persen dari penghasilan kotor sebagai dana perwalian bagi suku-suku di wilayah tambang. Namun pertanggungjawaban Freeport harus diperjelas," paparnya.
Komnas HAM menilai, dua hal inilah yang harus menjadi perhatian semua pihak. "Solusi yang terbaik bukan hanya mempercepat pembangunan, tapi apa yang bisa menjawab martabat mereka sebagai sanksi untuk selesaikan pelanggaran HAM," kata Ifdhal.
Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh. Kata dia, Freeport memang biang kerok dari konflik dan peristiwa berdarah di Papua. "Saat pertemuan tokoh gereja, tokoh agama, pasti Freeport menjadi salah satu masalah yang mereka katakan. Freeport mengambil banyak hasil Papua, tapi tidak ada apa-apa buat Papua," ucapnya.
Apa yang ditemukan Ridha saat terjun ke Papua, ternyata Freeport sama sekali tidak mengakui adanya Otsus di Papua. Urusan mereka sama sekali tidak memperhatikan masalah-masalah di luar ketenagakerjaan dan kontrak karya. "Freeport tidak mengakui Otsus, mereka selalu beralasan ada kontrak karya dengan pemerintah pusat," tandasnya.
Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution meyakini cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua. "Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua," kata Adnan di LBH Jakarta, Rabu (16/11/2011).
Menurutnya, kesalahan pemerintah dalam mengelolah tanah Papua sudah terjadi sejak awal. Awalnya, masyarakat sangat menggantungkan harapan terhadap hasil reshuffle kabinet pemerintahan SBY yang baru. Namun, tambahnya, akhir-akhir ini publik semakin tidak yakin jika pemerintah akan mampu menuntaskan setumpuk permasalahan, termasuk penyelesaian Papua.
"Masalah bangsa yang dihadapi bangsa ini sudah begitu besar, kompleks dan sudah begitu lama dibiarkan, sehingga menjadi makin sulit diselesaikan dari masalah korupsi, birokrasi hingga kemiskinan," cetusnya.
Sementara itu Ketua Umum Kosgoro Effendi Yusuf menyoal kebijakan anggaran yang diproyeksikan pemerintah pusat dan daerah, baik lewat APBN maupun APBD bagi Papua selama ini sebenarnya telah cukup besar. Sayangnya, dalam pendistribusiannya justru masih serba minim.
Lebih jauh dia melihat, konflik di Papua tidak bisa diselesaikan lewat jalan kekerasan. Satu-satunya solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia adalah melalui dialog. "Kehidupan demokrasi harus dikembangkan, jangan lakukan kekerasan, itu tidak efektif," tuturnya.
Konflik di Papua adalah buntut dari ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat Papua atas kehidupannya. Ketidakpuasan ini, lanjutnya, kemudian berubah menjadi kekecewaan yang memunculkan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Mereka jadi mudah terprovokasi sehingga menyelenggarakan kongres rakyat, ingin punya presiden sendiri," tuturnya.
Karena itu, menurut Effendi yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah berdialog dan bermusyawarah dengan masyarakat Papua, untuk mencari akar ketidakpuasan yang dirasakan. "Yang provokasi saja yang diambil tindakan hukum," tegasnya.
Terkait masalah ini, pihak Freeport Indonesia sulit dikonfirmasi. Humas PT Freeport Ramdani Sirait pun tidak bisa dihubungi via ponselnya.
Sebelumnya, Indonesia Police Wacth (IPW) mendesak Presiden SBY agar segera mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap PT Freeport. Sebab, IPW menilai perusahaan tambang itu sudah menjadi biang kerok konflik Papua yang semakin tidak menentu.
Koordinator IPW Neta S juga mendesak Presiden untuk meminta klarifikasi kepada Kapolri tentang keterangan Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana USD14 juta perempat bulan kepada Polri. IPW juga mendesak presiden untuk meminta keterangan Panglima TNI sehubungan adanya sekita 16 ribu personil TNI di Papua.
“USD14 juta oleh Freeport ke Polri harus ditanya ke Kapolri dan personil TNI sebanyak 16 ribu personil harus ditanyakan juga,” kata dia, belum lama ini.
IPW mengingatkan agar Presiden tidak perlu berwacana yang tidak urgent, seperti permintaan pada jajaran Pemerintah, untuk berdialog dengan Amnesti International. “Yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan langkah-langkah konkret. Sebab penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri,” jelasnya.
Pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik di sana, ada pun masalah keamanan, itu hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di Papua.
Saat ini terjadi konflik segi tujuh di Papua, yakni antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal Freeport yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, elite politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok separatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. Semua persoalan itu berkecamuk jadi satu.
()
