Papua butuh aman, bukan polisi & tentara
Selasa, 01 November 2011 - 16:29 WIB
Papua butuh aman, bukan polisi & tentara
A
A
A
Sindonews.com - Aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Papua sudah memasuki taraf memprihatinkan. Kehadiran aparat keamanan termasuk polisi justru dinilai telah menebar teror tersendiri bagi warga lokal.
"Kapolri dan Panglima TNI jangan menipu kami orang Papua. Saudara kami Petrus yang ditembak aparat polisi ini tidak manusiawi," ujar Koordinator Masyarakat Adat Papua, Dorus Wakum dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2011).
Dorus menyayangkan pemerintah kurang aware dengan warga lokal, khususnya para pekerja Freeport yang kehidupannya masih jauh dari sejahtera. "Jangan sampai ini kemudian meluas kepada seluruh suku adat di Papua. Jika kemudian kami dituduh separatis, kami tidak terima," tandas Dorus.
"Kami orang Papua tidak dapat apa-apa (dari Freeport). Jangan kirim pasukan ke Papua untuk membunuh kami dengan uang USD79 juta. Lebih baik kirim gedung, jalan tol, kirim jembatan, dan lain sebagainya," tegasnya.
Masyarakat Adat Papua juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran duit dari Freeport kepada aparat TNI-Polri. "Mereka pencuri uang ini, KPK harus berani lakukan audit. Jika RI masih menganggap kami warga Papua bagian dari NKRI, silakan KPK ambil sikap mengusut itu," pinta Dorus.
Dia meminta semua pihak termasuk Polri agar transparan mengenai uang jasa keamanan dari Freeport. "Polisi lebih jahat lagi kalau Kapolri dan Panglima TNI bilang tidak tahu uang itu. Itu omong kosong," tegasnya.
Abaikan otsus
Sementara itu mantan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Ferry Mursidan Baldan menilai, pemerintah pusat telah abai soal Otonomi Khusus Papua dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak pernah memakai landasan dalam UU tersebut dengan baik dan benar. Tahun ini tepat sepuluh tahun UU itu dibuat pada 2001, tetapi sampai saat ini pemerintah pusat tidak sepenuh hati menerapkan landasan otsus itu dengan baik dan benar.
"Masih banyak kemiskinan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus menyengsarakan rakyat Papua," katanya dalam diskusi bertajuk "Kabinet Boros & Bobrok Percepat Disintegrasi NKRI" di Rumah Perubahan 2.0, Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Selasa (1/11/2011).
Menurut Ferry, berbagai persoalan Papua, seperti masalah penanganan rekonsilisasi, dugaan pelanggaran HAM, bagi hasil dan kontrak karya Freeport, muncul karena dijalankan tidak berlandaskan UU Otsus.
Soal penempatan aparat keamanan di Papua juga sudah diatur dalam otsus tersebut. Untuk menempatkan aparat keamanan, harus mendapat izin dari pemerintah setempat.
"Tapi sekarang polisi maupun TNI dapat dengan mudah menempatkan anggota-anggotanya di sana. Bahkan, program-program itu terus dilakukan sampai sekarang. Banyaknya aparat keamanan di sana, justru merusak produkvitas orang Papua sendiri," katanya.
Oleh karena itu, Ferry mengharapkan pemerintah melaksanakan otsus sebagaimana mestinya. Pemerintah harus benar-benar fokus dalam memaksimalkan dan otsus yang mencapai Rp5 triliun untuk kemakmuran rakyat Papua.
"Dana itu jangan dikorupsi. Jangan membuat lebih runyam lagi persoalan di Papua ini. Kita harus kembali kepada pengaturan otsus yang baik dan benar. Selain melakukan dialog, otsus ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membangun Papua," kata Ferry.
Di tempat yang sama, Edo Kondologit, pemuda asal Papua mengatakan, masalah keamanan di Papua harus dijamin pemerintah, dalam hal ini kepolisian.
Edo yang juga seorang artis ini mengkritik sikap polisi yang cenderung menjadi satpam Freeport, daripada melindungi rakyat Papua. "Polisi itu alat negara yang digaji oleh uang rakyat, untuk melindungi rakyat. Jadi polisi tolong ubah itu otak-otaknya," sindirnya.
Menurutnya, rasa aman itu sangat dibutuhkan rakyat Papua untuk menjalani kehidupan normal secara sosial dan ekonomi.
"Saya punya pesan cuma satu. Rakyat Papua tidak membutuhkan aparat keamanan. Yang dibutuhkan rakyat Papua adalah rasa aman. Sebagai warga negara, hidup dengan baik, bekerja dengan tenang, menjalankan sosial-ekonomi dengan baik, tak ada ketakutan, adalah dijamin negara. Kalau negara enggak bisa menjamin, ngapain?"
Edo berpendapat, gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini tak terlepas dari kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemukan akar persoalan di Papua. Sehingga, masalah yang muncul pun selalu berulang-ulang, misalnya kesejahteraan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lainnya.
Padahal, pemerintah telah kerap menerjunkan tim ke Papua, seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terhadap situasi ini, Edo mengaku pesimistis pemerintah masih sanggup menyelesaikannya.
“Saya jadi mikir, apa Papua harus merdeka dari Indonesia? Kalau setuju, apa itu jawaban orang Indonesia?" tanyanya.
"Apa kita (Papua) orang Indonesia, kenapa perlakuannya seperti anak haram. Padahal kita punya andil yang sangat besar dalam pembangunan negeri ini," katanya.
"Kapolri dan Panglima TNI jangan menipu kami orang Papua. Saudara kami Petrus yang ditembak aparat polisi ini tidak manusiawi," ujar Koordinator Masyarakat Adat Papua, Dorus Wakum dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2011).
Dorus menyayangkan pemerintah kurang aware dengan warga lokal, khususnya para pekerja Freeport yang kehidupannya masih jauh dari sejahtera. "Jangan sampai ini kemudian meluas kepada seluruh suku adat di Papua. Jika kemudian kami dituduh separatis, kami tidak terima," tandas Dorus.
"Kami orang Papua tidak dapat apa-apa (dari Freeport). Jangan kirim pasukan ke Papua untuk membunuh kami dengan uang USD79 juta. Lebih baik kirim gedung, jalan tol, kirim jembatan, dan lain sebagainya," tegasnya.
Masyarakat Adat Papua juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran duit dari Freeport kepada aparat TNI-Polri. "Mereka pencuri uang ini, KPK harus berani lakukan audit. Jika RI masih menganggap kami warga Papua bagian dari NKRI, silakan KPK ambil sikap mengusut itu," pinta Dorus.
Dia meminta semua pihak termasuk Polri agar transparan mengenai uang jasa keamanan dari Freeport. "Polisi lebih jahat lagi kalau Kapolri dan Panglima TNI bilang tidak tahu uang itu. Itu omong kosong," tegasnya.
Abaikan otsus
Sementara itu mantan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Ferry Mursidan Baldan menilai, pemerintah pusat telah abai soal Otonomi Khusus Papua dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak pernah memakai landasan dalam UU tersebut dengan baik dan benar. Tahun ini tepat sepuluh tahun UU itu dibuat pada 2001, tetapi sampai saat ini pemerintah pusat tidak sepenuh hati menerapkan landasan otsus itu dengan baik dan benar.
"Masih banyak kemiskinan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus menyengsarakan rakyat Papua," katanya dalam diskusi bertajuk "Kabinet Boros & Bobrok Percepat Disintegrasi NKRI" di Rumah Perubahan 2.0, Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Selasa (1/11/2011).
Menurut Ferry, berbagai persoalan Papua, seperti masalah penanganan rekonsilisasi, dugaan pelanggaran HAM, bagi hasil dan kontrak karya Freeport, muncul karena dijalankan tidak berlandaskan UU Otsus.
Soal penempatan aparat keamanan di Papua juga sudah diatur dalam otsus tersebut. Untuk menempatkan aparat keamanan, harus mendapat izin dari pemerintah setempat.
"Tapi sekarang polisi maupun TNI dapat dengan mudah menempatkan anggota-anggotanya di sana. Bahkan, program-program itu terus dilakukan sampai sekarang. Banyaknya aparat keamanan di sana, justru merusak produkvitas orang Papua sendiri," katanya.
Oleh karena itu, Ferry mengharapkan pemerintah melaksanakan otsus sebagaimana mestinya. Pemerintah harus benar-benar fokus dalam memaksimalkan dan otsus yang mencapai Rp5 triliun untuk kemakmuran rakyat Papua.
"Dana itu jangan dikorupsi. Jangan membuat lebih runyam lagi persoalan di Papua ini. Kita harus kembali kepada pengaturan otsus yang baik dan benar. Selain melakukan dialog, otsus ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membangun Papua," kata Ferry.
Di tempat yang sama, Edo Kondologit, pemuda asal Papua mengatakan, masalah keamanan di Papua harus dijamin pemerintah, dalam hal ini kepolisian.
Edo yang juga seorang artis ini mengkritik sikap polisi yang cenderung menjadi satpam Freeport, daripada melindungi rakyat Papua. "Polisi itu alat negara yang digaji oleh uang rakyat, untuk melindungi rakyat. Jadi polisi tolong ubah itu otak-otaknya," sindirnya.
Menurutnya, rasa aman itu sangat dibutuhkan rakyat Papua untuk menjalani kehidupan normal secara sosial dan ekonomi.
"Saya punya pesan cuma satu. Rakyat Papua tidak membutuhkan aparat keamanan. Yang dibutuhkan rakyat Papua adalah rasa aman. Sebagai warga negara, hidup dengan baik, bekerja dengan tenang, menjalankan sosial-ekonomi dengan baik, tak ada ketakutan, adalah dijamin negara. Kalau negara enggak bisa menjamin, ngapain?"
Edo berpendapat, gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini tak terlepas dari kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemukan akar persoalan di Papua. Sehingga, masalah yang muncul pun selalu berulang-ulang, misalnya kesejahteraan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lainnya.
Padahal, pemerintah telah kerap menerjunkan tim ke Papua, seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terhadap situasi ini, Edo mengaku pesimistis pemerintah masih sanggup menyelesaikannya.
“Saya jadi mikir, apa Papua harus merdeka dari Indonesia? Kalau setuju, apa itu jawaban orang Indonesia?" tanyanya.
"Apa kita (Papua) orang Indonesia, kenapa perlakuannya seperti anak haram. Padahal kita punya andil yang sangat besar dalam pembangunan negeri ini," katanya.
()
