Ketimbang PSBB, Kota Bekasi Lebih Pilih Karantina Wilayah Terbatas
Minggu, 05 April 2020 - 13:30 WIB
Ketimbang PSBB, Kota Bekasi Lebih Pilih Karantina Wilayah Terbatas
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyatakan pada prinsipnya menyambut baik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pendemi virus Corona (Covid-19). Sebab, lonjakan wabah Corona di wilayah Timur DKI Jakarta tersebut sudah semakin mengkhawatirkan.
Meski demikian, Kota Bekasi masih akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat apakah wilayahnya harus mengeluarkan kebijakan lockdown."Sebenarnya saya ingin memberlakukan lockdown atau karantina wilayah," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Minggu (5/4/2020).
Menurut Rahmat, Pemkot Bekasi tidak bisa menjalankan lockdown atau karantina wilayah skala kota dikarenakan wewenang pemerintah pusat dan atas pengajuan pemerintah provinsi. Tapi jika sudah ada perintah diberlakukan karantina wilayah skala kota, Bekasi siap menjalankannya. (Baca: Surati Menkes Terawan, Anies Minta Status PSBB di Wilayah Jabodetabek)
Untuk itu, kata dia, Kota Bekasi akan berkordinasi dengan Gubernur Jawa Barat mengingat penyebaran wabah corona di wilayahnya semaki hari semakin parah."Kalau Presiden dan Gubernur Jawa Barat perintahkan lockdown, pasti kita lakukan langsung," ujarnya.
Rahmat mengungkapkan meskipun pemberlakukan lockdown dapat menekan lonjakan angka kasus Covid-19, akan tetapi sangat sulit terapkan. Hal itu disebabkan harus mempertimbangkan segala aspek, khususnya ekonomi dan konflik.
"Presiden kan juga mempertimbangkan banyak aspek. Skala kota, nih kita tutup, sekarang saja dari umah makan, PAD kita anjlok. Per hari itu cuma dapat Rp1 milar yang seharusnya Rp8 miliar. Jadi banyak hal, harus kita pikirkan secara matang," ungkapnya. (Baca juga: Camkan! Ini Isi Permenkes tentang PSBB Penanganan Covid-19 ).
Kata dia, Kota Bekasi lebih memilih isolasi kemanuasian tingkat RT/ RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Kemudian di sejumlah jalan kota juga ada petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap warga yang masuk maupun keluar wilayah Kota Bekasi. Rahmat meyakini langkah ini bisa menekan Covid-19.
"Jadi dilakukan karantina terbatas. Semua orang di luar wilayah RW atau kelurahan itu wajib diperiksa dan dibatasi pergerakannya. Termasuk warga yang mau keluar wilayahnya," pungkasnya.
Meski demikian, Kota Bekasi masih akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat apakah wilayahnya harus mengeluarkan kebijakan lockdown."Sebenarnya saya ingin memberlakukan lockdown atau karantina wilayah," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Minggu (5/4/2020).
Menurut Rahmat, Pemkot Bekasi tidak bisa menjalankan lockdown atau karantina wilayah skala kota dikarenakan wewenang pemerintah pusat dan atas pengajuan pemerintah provinsi. Tapi jika sudah ada perintah diberlakukan karantina wilayah skala kota, Bekasi siap menjalankannya. (Baca: Surati Menkes Terawan, Anies Minta Status PSBB di Wilayah Jabodetabek)
Untuk itu, kata dia, Kota Bekasi akan berkordinasi dengan Gubernur Jawa Barat mengingat penyebaran wabah corona di wilayahnya semaki hari semakin parah."Kalau Presiden dan Gubernur Jawa Barat perintahkan lockdown, pasti kita lakukan langsung," ujarnya.
Rahmat mengungkapkan meskipun pemberlakukan lockdown dapat menekan lonjakan angka kasus Covid-19, akan tetapi sangat sulit terapkan. Hal itu disebabkan harus mempertimbangkan segala aspek, khususnya ekonomi dan konflik.
"Presiden kan juga mempertimbangkan banyak aspek. Skala kota, nih kita tutup, sekarang saja dari umah makan, PAD kita anjlok. Per hari itu cuma dapat Rp1 milar yang seharusnya Rp8 miliar. Jadi banyak hal, harus kita pikirkan secara matang," ungkapnya. (Baca juga: Camkan! Ini Isi Permenkes tentang PSBB Penanganan Covid-19 ).
Kata dia, Kota Bekasi lebih memilih isolasi kemanuasian tingkat RT/ RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Kemudian di sejumlah jalan kota juga ada petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap warga yang masuk maupun keluar wilayah Kota Bekasi. Rahmat meyakini langkah ini bisa menekan Covid-19.
"Jadi dilakukan karantina terbatas. Semua orang di luar wilayah RW atau kelurahan itu wajib diperiksa dan dibatasi pergerakannya. Termasuk warga yang mau keluar wilayahnya," pungkasnya.
(thm)
