Dalam Rapat di DPR, Anies Bantah Komersialisasi TIM
Kamis, 27 Februari 2020 - 13:00 WIB
Dalam Rapat di DPR, Anies Bantah Komersialisasi TIM
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Anies Baswedan membantah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) untuk tujuan mengkomersialisasi kawasan kesenian dan kebudayaan Jakarta. Hal itu disampaikan Anies Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR terkait polemik revitalisasi TIM, Cikini, Jakarta Pusat.
"Apakah nantinya akan mahal? Tidak, justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dengan kualitas internasional, tetapi harganya terjangkau," kata Anies dalam Ruang Rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Anies menjelaskan, revitalisasi ini tidak bertujuan untuk Pemprov DKI mencari uang. Kalau memang demikian, Pemprov DKI tinggal menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan lebih mudah ketimbang mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM.
"Tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa," imbuhnya. (Baca juga: Anies, Prasetyo dan Jakpro Hadiri Rapat di DPR Bahas TIM )
Karena itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, tidak ada niatan Pemrpov DKI untuk melakukan mengkomersialisasi kawasan TIM. Bahkan, kegiatan Dunia Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DKI beberapa waktu lalu pun tidak bercampur dengan hal yang komersial.
"Komitmen kita untuk memisahkan kebudayaan dari praktik komersial itu kita tunjukkan di internal Pemprov, kebudayaan dipisah dengan pariwisata. Artinya, kita perlu sama-sama nanti memberikan dukungan anggaran yang cukup sehingga para seniman bisa berkarya di tenpat ini dengan baik," urainya.
Karena itu, dia menambahkan, pengelolaan TIM pasca-revitalisasi nanti, BUMD akan mengelola lingkup infrastruktur dan propertinya. Sementara kegiatan seni, program dan aktivitas seni dan budaya akan diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).
"Jadi, kontennya tidak di Jakpro, kontennya sama sekali tidak di Jakpro. Dan Jakpro tidak punya kompetensi, dan tidak punya track record mengelola konten di situ,” tandas Anies.
"Apakah nantinya akan mahal? Tidak, justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dengan kualitas internasional, tetapi harganya terjangkau," kata Anies dalam Ruang Rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Anies menjelaskan, revitalisasi ini tidak bertujuan untuk Pemprov DKI mencari uang. Kalau memang demikian, Pemprov DKI tinggal menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan lebih mudah ketimbang mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM.
"Tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa," imbuhnya. (Baca juga: Anies, Prasetyo dan Jakpro Hadiri Rapat di DPR Bahas TIM )
Karena itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, tidak ada niatan Pemrpov DKI untuk melakukan mengkomersialisasi kawasan TIM. Bahkan, kegiatan Dunia Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DKI beberapa waktu lalu pun tidak bercampur dengan hal yang komersial.
"Komitmen kita untuk memisahkan kebudayaan dari praktik komersial itu kita tunjukkan di internal Pemprov, kebudayaan dipisah dengan pariwisata. Artinya, kita perlu sama-sama nanti memberikan dukungan anggaran yang cukup sehingga para seniman bisa berkarya di tenpat ini dengan baik," urainya.
Karena itu, dia menambahkan, pengelolaan TIM pasca-revitalisasi nanti, BUMD akan mengelola lingkup infrastruktur dan propertinya. Sementara kegiatan seni, program dan aktivitas seni dan budaya akan diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).
"Jadi, kontennya tidak di Jakpro, kontennya sama sekali tidak di Jakpro. Dan Jakpro tidak punya kompetensi, dan tidak punya track record mengelola konten di situ,” tandas Anies.
(mhd)
