Pengamat: Pemilihan Wagub DKI Ujian untuk Prabowo dan DPRD
Senin, 27 Januari 2020 - 12:06 WIB
Pengamat: Pemilihan Wagub DKI Ujian untuk Prabowo dan DPRD
A
A
A
JAKARTA - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta merupakan ujian bagi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain itu, DPRD DKI juga punya tugas berat karena akan menggelar rapat paripurna pemilihan Wagub DKI.
"Secara politik pemilihan wagub DKI sebagai ujian bagi Prabowo terkait gentlement agreement-nya yang menyebut wagub DKI jatah PKS," kata Ubedilah kepada wartawan, Senin (27/1/2020). (Baca juga: Kursi DKI 2, PKS Dinilai Tak Punya Lobi Politik Bagus)
DPRD DKI harus mampu menunjukkan integritasnya sebagai wakil rakyat dalam pemilihan wagub.
Jangan sampai dalam prosesnya tidak mampu mewakili kepentingan warga Jakarta. "Secara politik pemilihan wagub juga sebagai ujian bagi DPRD terkait etika politik dan integritas anggota DPRD DKI," ujarnya.
Menurut Ubedilah, perlu kiranya DPRD menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK guna menjamin pemilihan wagub berjalan objektif dan transparan. "Apakah mereka mampu menjamin dalam pemilihan nanti tidak terjadi money politic, tidak terjadi transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada jual beli dukungan dan suara. Untuk menjamin itu semua terbebas dari money politic sebaiknya panitia pemilihan di DPRD mengajak KPK dan PPATK memantau dan mengawasi langsung jalannya pemilihan wagub di DPRD," ungkapnya.
Dia berpesan kepada para anggota dan pimpinan DPRD DKI bekerja profesional dalam menentukan pengganti Sandiaga Uno untuk mendampingi Anies memimpin Jakarta hingga 2022. "Hati-hati DPRD DKI jangan bermain api. Risiko besar menanti anggota DPRD jika terjebak money politic," katanya.
"Secara politik pemilihan wagub DKI sebagai ujian bagi Prabowo terkait gentlement agreement-nya yang menyebut wagub DKI jatah PKS," kata Ubedilah kepada wartawan, Senin (27/1/2020). (Baca juga: Kursi DKI 2, PKS Dinilai Tak Punya Lobi Politik Bagus)
DPRD DKI harus mampu menunjukkan integritasnya sebagai wakil rakyat dalam pemilihan wagub.
Jangan sampai dalam prosesnya tidak mampu mewakili kepentingan warga Jakarta. "Secara politik pemilihan wagub juga sebagai ujian bagi DPRD terkait etika politik dan integritas anggota DPRD DKI," ujarnya.
Menurut Ubedilah, perlu kiranya DPRD menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK guna menjamin pemilihan wagub berjalan objektif dan transparan. "Apakah mereka mampu menjamin dalam pemilihan nanti tidak terjadi money politic, tidak terjadi transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada jual beli dukungan dan suara. Untuk menjamin itu semua terbebas dari money politic sebaiknya panitia pemilihan di DPRD mengajak KPK dan PPATK memantau dan mengawasi langsung jalannya pemilihan wagub di DPRD," ungkapnya.
Dia berpesan kepada para anggota dan pimpinan DPRD DKI bekerja profesional dalam menentukan pengganti Sandiaga Uno untuk mendampingi Anies memimpin Jakarta hingga 2022. "Hati-hati DPRD DKI jangan bermain api. Risiko besar menanti anggota DPRD jika terjebak money politic," katanya.
(jon)
