HMI Ubhara Jaya Gelar Aksi Unjuk Rasa di depan PT Asabri
Jum'at, 17 Januari 2020 - 20:13 WIB
HMI Ubhara Jaya Gelar Aksi Unjuk Rasa di depan PT Asabri
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kampus Ubhara Jaya, Cabang Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Asabri. HMI melakukan demo ini guna menyuarakan aspirasinya terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Asabri.
"Kami hari ini memperjuangkan hak-hak rakyat. Kami tidak anarkis, kami tidak bawa senjata api ataupun senjata tajam," kata Koordinator Lapangan Andi Maulana saat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Asabri seperti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Dalam aksi ini, HMI Komisariat Kampus Ubhara Jaya melakukan bakar ban bekas. Demonstrans meminta kasus ini segera diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Usut tuntas skandal mega korupsi ditubuh PT Asabri. Jika memang BUMN terbukti bersih dan suci maka kami meminta agar kasus skandal tersebut diserahkan kepada KPK," katanya.
Dia juga meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp20 triliun. "Mendesak DRR RI agar membentuk pansus asuransi negara yang meliputi seluruh perusahaan asuransi milik negara," pintanya.
"Kami hari ini memperjuangkan hak-hak rakyat. Kami tidak anarkis, kami tidak bawa senjata api ataupun senjata tajam," kata Koordinator Lapangan Andi Maulana saat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Asabri seperti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Dalam aksi ini, HMI Komisariat Kampus Ubhara Jaya melakukan bakar ban bekas. Demonstrans meminta kasus ini segera diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Usut tuntas skandal mega korupsi ditubuh PT Asabri. Jika memang BUMN terbukti bersih dan suci maka kami meminta agar kasus skandal tersebut diserahkan kepada KPK," katanya.
Dia juga meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp20 triliun. "Mendesak DRR RI agar membentuk pansus asuransi negara yang meliputi seluruh perusahaan asuransi milik negara," pintanya.
(mhd)
