TNI-Polri Tutup Puluhan Lubang PETI di Nanggung Bogor

TNI-Polri Tutup Puluhan Lubang PETI di Nanggung Bogor
A
A
A
BOGOR - Petugas gabungan dari TNI dan Polri menutup puluhan lubang yang biasa dijadikan tempat untuk mencari emas oleh para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) alias gurandil di Desa Bantar Karet, Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (15/1/2020).
Operasi penertiban lubang yang diduga sebagai salah satu penyebab bencana banjir bandang dan longsor ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya MAR dan ATA dua pemodal sekaligus pengelola PETI di Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Opersi penetibang lubang PETI ini dipimpin langsung Kapolres Bogor AKBP M Joni beserta jajaran Satreskrim dan pimpinan Komando Distrik Militer (Kodim) TNI AD 0621 Kabupaten Bogor serta stakeholder lainnya termasuk manajemen PT Antam TBK selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berpelat merah.
"Jadi jumlah lubang penambang emas tanpa ijin/PETI (Gurandil) di wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat ini memang cukup banyak, namun yang paling memprihatinkan ada di Kecamatan Nanggung ini," kata Joni disela-sela penertiban lubang gurnadil di Desa Bantarkaret, Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (15/1/2020).
Joni menambahkan, kegiatan penutupan lubang penambang emas liar ini hasil kerjasama dan sinergitas dengan pihak Muspida serta dengan pihak perusahaan negara (PT.Antam Tbk) yang mengelola kegiatan usaha pertambangan emas secara legal.
"Terkait dampak atau efek secara langsung akibat perbuatan illegal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana longsor di wilayah Sukajaya dan Jasinga ini masih dalam tahap kajian dari dinas ESDM dan pihak Dirjen. Karena aliran sungai dan batas geografis antara wilayah Kecamatan Nanggung dengan wilayah Kecamatan yang terdampak bencana longsor lalu (1 Januari 2020), berjauhan," paparnya.
Namun berdasarkan hasil pantauan kita bersama dengan Muspida Kabupaten Botor, bahwa benar terdapat lubang-lubang gurandil ini yang mengakibatkan longsor di sekitar lokasi penambangan.
"Sehingga jika di korelasikan langsung mengenai dampaknya di Kecamatan Sukajaya dan Jasinga tentunya harus ada kajian. Ditambah lagi dengan julukan Kota dan Kabupaten Bogor sebagai Kota Hujan, dimana saat awal tahun kemarin
curah hujan cukup tinggi dengan durasi 18 jam yang terus-menerus tentunya menjadi faktor juga pada bencana longsor yang terjadi," ungkapnya.
Maka dari itu, sambil menunggu kajian, pihaknya langsung bergerak cepat menanggulangi satu persatu penyebab bencana longsor ini.
"Sudah jelas tentunya kegiatan penegakkan hukum yang kami lakukan ini berkat kerjasama dan sinergi antara Polres Bogor, Kodim 0621, Pemkab Bogor hingga ke tingkat Kecamatan dan Polsek-Polsek jajaran Bhabinkamtibmas yang bertugas sebagai pembina keamanan di tingkat desa/kelurahan pun turut ambil bagian dalam kegiatan ini," tuturnya.
Pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan segala aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan hingga berdampak pada bencana alam.
"Kira juga melakukan penyekatan-penyekatan terhadap alur dari bahan baku, sarana prasarana yang digunakan dalam pengolahan emas tanpa ijin yang secara umum melanggar pasal 158 Jo. Pasal 37 dan atau Pasal 161 UU Republik Indonesia No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," pungkasnya.
Operasi penertiban lubang yang diduga sebagai salah satu penyebab bencana banjir bandang dan longsor ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya MAR dan ATA dua pemodal sekaligus pengelola PETI di Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Opersi penetibang lubang PETI ini dipimpin langsung Kapolres Bogor AKBP M Joni beserta jajaran Satreskrim dan pimpinan Komando Distrik Militer (Kodim) TNI AD 0621 Kabupaten Bogor serta stakeholder lainnya termasuk manajemen PT Antam TBK selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berpelat merah.
"Jadi jumlah lubang penambang emas tanpa ijin/PETI (Gurandil) di wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat ini memang cukup banyak, namun yang paling memprihatinkan ada di Kecamatan Nanggung ini," kata Joni disela-sela penertiban lubang gurnadil di Desa Bantarkaret, Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (15/1/2020).
Joni menambahkan, kegiatan penutupan lubang penambang emas liar ini hasil kerjasama dan sinergitas dengan pihak Muspida serta dengan pihak perusahaan negara (PT.Antam Tbk) yang mengelola kegiatan usaha pertambangan emas secara legal.
"Terkait dampak atau efek secara langsung akibat perbuatan illegal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana longsor di wilayah Sukajaya dan Jasinga ini masih dalam tahap kajian dari dinas ESDM dan pihak Dirjen. Karena aliran sungai dan batas geografis antara wilayah Kecamatan Nanggung dengan wilayah Kecamatan yang terdampak bencana longsor lalu (1 Januari 2020), berjauhan," paparnya.
Namun berdasarkan hasil pantauan kita bersama dengan Muspida Kabupaten Botor, bahwa benar terdapat lubang-lubang gurandil ini yang mengakibatkan longsor di sekitar lokasi penambangan.
"Sehingga jika di korelasikan langsung mengenai dampaknya di Kecamatan Sukajaya dan Jasinga tentunya harus ada kajian. Ditambah lagi dengan julukan Kota dan Kabupaten Bogor sebagai Kota Hujan, dimana saat awal tahun kemarin
curah hujan cukup tinggi dengan durasi 18 jam yang terus-menerus tentunya menjadi faktor juga pada bencana longsor yang terjadi," ungkapnya.
Maka dari itu, sambil menunggu kajian, pihaknya langsung bergerak cepat menanggulangi satu persatu penyebab bencana longsor ini.
"Sudah jelas tentunya kegiatan penegakkan hukum yang kami lakukan ini berkat kerjasama dan sinergi antara Polres Bogor, Kodim 0621, Pemkab Bogor hingga ke tingkat Kecamatan dan Polsek-Polsek jajaran Bhabinkamtibmas yang bertugas sebagai pembina keamanan di tingkat desa/kelurahan pun turut ambil bagian dalam kegiatan ini," tuturnya.
Pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan segala aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan hingga berdampak pada bencana alam.
"Kira juga melakukan penyekatan-penyekatan terhadap alur dari bahan baku, sarana prasarana yang digunakan dalam pengolahan emas tanpa ijin yang secara umum melanggar pasal 158 Jo. Pasal 37 dan atau Pasal 161 UU Republik Indonesia No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," pungkasnya.
(mhd)