Birokrasi Lambat Dinilai Punya Dampak pada Penurunan Ekonomi
Birokrasi Lambat Dinilai Punya Dampak pada Penurunan Ekonomi
A
A
A
BATAM - Lambatnya proses perizinan dan birokrasi dinilai berdampak langsung pada penurunan ekonomi dan investasi di Kota Batam beberapa tahun terakhir. Penilaian ini disampaikan Bakal Calon Wali Kota Batam 2020 dari jalur independen Rian Ernest.
"Batam yang terkenal dengan industri dan manufaktur, mengalami perlambatan ekonomi karena minimnya investasi yang masuk. Sistem dan proses yang ada saat ini, tidak mendukung kemudahan dan kecepatan masuknya investor ke sini," kata Rian Ernest kepada wartawan, Senin (6/1/2019).
Menurut dia, sejak dulu Kota Batam sudah ditargetkan menjadi pusat industri dan manufaktur. Semua infrastruktur pendukung disiapkan untuk menunjang hal tersebut, namun sistem yang dijalankan saat ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
"Badan perizinannya sudah disiapkan, tapi perizinannya tetap harus menunggu proses dari pejabat yang kadang memakan waktu lama. Ini berarti ada yang salah dengan sistemnya," kata Rian.
Pembenahan sistem dan birokrasi yang membutuhkan waktu tentu akan terus berpengaruh pada kondisi perekonomian warga Batam yang trennya sedang menurun. Untuk itu, Rian berkomitmen fokus pada program yang bisa berdampak langsung mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
Rian berkomitmen untuk membebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) jika nantinya terpilih sebagai orang nomor satu di Batam. "Dalam kondisi ekonomi saat ini, PBB harusnya bisa digratiskan. Pajak tanah ini bisa kita hilangkan untuk masyarakat dan pendapatan pajak kita dorong dari sektor konsumsi aktif seperti makanan dan hiburan," ujar Rian yang pernah terlibat dalam tim perumus Pergub penggratisan PBB saat Ahok menjadi Gubernur DKI.
Beban lainnya yang saat ini dirasakan masyarakat Batam di lingkup terkecil adalah Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Meski sebelumnya sudah ada janji pemerintah untuk menggratiskan UWTO permukiman, realisasinya saat ini belum terlihat.
"Saya akan buat UWTO bisa dicicil bulanan. Janji pemerintah saat ini kan membebaskan seluruhnya dan ternyata tidak terealisasi karena proses politik yang rumit. Lebih baik, skemanya kita buat bisa dicicil bulanan dan jangan dibebankan langsung bertahun-tahun," kata Rian.
Mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) ini juga melihat Batam yang dipenuhi oleh masyarakat kelas pekerja membutuhkan ruang terbuka hijau lebih banyak. Ruang terbuka yang lebih inklusif di mana warga bisa berkumpul, berinteraksi, dan berekreasi.
"Targetnya akan ada satu taman ramah anak di tiap kelurahan. Tidak semua masyarakat bisa mengakses area seperti mal, sehingga kita akan buat ruang terbuka yang lebih inklusif supaya seluruh lapisan masyarakat bisa berkumpul dan berinteraksi," ujar Rian.
Untuk maju di Pemilihan Wali Kota Batam 2020, Rian yang menggandeng tokoh Batam Yusiani Gurusinga harus mengumpulkan 49.000 lembar dukungan beserta KTP. Saat ini, dia bersama relawan Batam Baru punya target mengumpulkan 60,000 dukungan beserta KTP hingga batas waktu 20 Februari 2020.
"Batam yang terkenal dengan industri dan manufaktur, mengalami perlambatan ekonomi karena minimnya investasi yang masuk. Sistem dan proses yang ada saat ini, tidak mendukung kemudahan dan kecepatan masuknya investor ke sini," kata Rian Ernest kepada wartawan, Senin (6/1/2019).
Menurut dia, sejak dulu Kota Batam sudah ditargetkan menjadi pusat industri dan manufaktur. Semua infrastruktur pendukung disiapkan untuk menunjang hal tersebut, namun sistem yang dijalankan saat ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
"Badan perizinannya sudah disiapkan, tapi perizinannya tetap harus menunggu proses dari pejabat yang kadang memakan waktu lama. Ini berarti ada yang salah dengan sistemnya," kata Rian.
Pembenahan sistem dan birokrasi yang membutuhkan waktu tentu akan terus berpengaruh pada kondisi perekonomian warga Batam yang trennya sedang menurun. Untuk itu, Rian berkomitmen fokus pada program yang bisa berdampak langsung mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
Rian berkomitmen untuk membebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) jika nantinya terpilih sebagai orang nomor satu di Batam. "Dalam kondisi ekonomi saat ini, PBB harusnya bisa digratiskan. Pajak tanah ini bisa kita hilangkan untuk masyarakat dan pendapatan pajak kita dorong dari sektor konsumsi aktif seperti makanan dan hiburan," ujar Rian yang pernah terlibat dalam tim perumus Pergub penggratisan PBB saat Ahok menjadi Gubernur DKI.
Beban lainnya yang saat ini dirasakan masyarakat Batam di lingkup terkecil adalah Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Meski sebelumnya sudah ada janji pemerintah untuk menggratiskan UWTO permukiman, realisasinya saat ini belum terlihat.
"Saya akan buat UWTO bisa dicicil bulanan. Janji pemerintah saat ini kan membebaskan seluruhnya dan ternyata tidak terealisasi karena proses politik yang rumit. Lebih baik, skemanya kita buat bisa dicicil bulanan dan jangan dibebankan langsung bertahun-tahun," kata Rian.
Mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) ini juga melihat Batam yang dipenuhi oleh masyarakat kelas pekerja membutuhkan ruang terbuka hijau lebih banyak. Ruang terbuka yang lebih inklusif di mana warga bisa berkumpul, berinteraksi, dan berekreasi.
"Targetnya akan ada satu taman ramah anak di tiap kelurahan. Tidak semua masyarakat bisa mengakses area seperti mal, sehingga kita akan buat ruang terbuka yang lebih inklusif supaya seluruh lapisan masyarakat bisa berkumpul dan berinteraksi," ujar Rian.
Untuk maju di Pemilihan Wali Kota Batam 2020, Rian yang menggandeng tokoh Batam Yusiani Gurusinga harus mengumpulkan 49.000 lembar dukungan beserta KTP. Saat ini, dia bersama relawan Batam Baru punya target mengumpulkan 60,000 dukungan beserta KTP hingga batas waktu 20 Februari 2020.
(wib)
Explore More