Wakil Rakyat dari Partai Perindo Prioritaskan Infrastruktur Taput Sumut
Senin, 16 Desember 2019 - 08:41 WIB
Wakil Rakyat dari Partai Perindo Prioritaskan Infrastruktur Taput Sumut
A
A
A
TAPANULI UTARA - Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) AKBP (Purn) Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Tapanuli Utara (Taput).
Taput adalah dapil 9 yang merupakan daerah pemilihan wakil rakyat asal Partai Perindo yang akrab disapa JTP tersebut. Selain itu, dia akan memperjuangkan solusi kesulitan ekonomi masyarakat di dapilnya yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sektor pertanian.
Disela-sela kegiatan reses I anggota DPRD Sumut tahun sidang 1 2019 - 2020 pada Minggu (15/12/2019) JTP meninjau tanggul ambruk daerah aliran sungai Sigeaon di Dusun II, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).
JTP juga meninjau infrastruktur jalan Provinsi yang rusak parah dari Kecamatan Tarutung menuju Kecamatan Garoga Taput. Jalan ambles ke dalam jurang sekitar 50 meter lebih tepatnya di Desa Hutagurgur, Kecamatan Sipahutar menuju Kecamatan Pangaribuan Taput.
"Kita akan mengkawal dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan. Untuk anggaran 2020 belum masuk, namun kita perjuangan di Perubahan APBD 2020. Kita harapkan pembangunannya tuntas di 2021," terang JTP, Minggu (15/12/2019).
JTP dalam tatap muka dengan warga di Desa Sabungan Ni Huta I, Kecamatan Sipahutar, menjelaskan, fungsi mereka sebagai wakil rakyat adalah legislasi, yaitu membuat peraturan, budgeting (penganggaran), dan pengawasan.
"Kedatangan saya untuk melihat langsung keadaan masyarakat Taput. Menampung segala aspirasi masyarakat untuk saya sampaikan dan saya dorong agar lebih diperhatikan pemerintah," ujar JTP.
"Kita akan membantu petani mendapatkan bantuan-bantuan benih dan bibit dari Pemerintah Provinsi, tentunya, sesuai regulasi ketentuan yang semestinya. Kita tidak inginkan petani menjadi korban program pemerintah, akibat ulah dari 'mafia-mafia' proyek pengadaan benih atau bibit yang diragukan sertifikasi benih dan bibitnya serta varietas yang tidak jelas sesuai peruntukan geografisnya. Akibatnya, petani bukan untung, namun malah rugi," ucap JTP.
Sementara Budi F Marpaung UPTJJ Bina Marga Sumut yang ikut mendampingi reses anggota JTP mengatakan, pihaknya untuk tahun 2019 telah melakukan peningkatan jalan di Onan Tukka Kecamatan Sipahutar Taput sebesar Rp9 miliar.
Aek Humbang Kecamatan Pangaribuan batas Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Simaninggir, sepanjang 2 kilometer sebesar Rp9 miliar. Di desa Sibaganding antara jalan Pangaribuan - Garoga sepanjang 2 kilometer sebesar Rp8 miliar.
Taput adalah dapil 9 yang merupakan daerah pemilihan wakil rakyat asal Partai Perindo yang akrab disapa JTP tersebut. Selain itu, dia akan memperjuangkan solusi kesulitan ekonomi masyarakat di dapilnya yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sektor pertanian.
Disela-sela kegiatan reses I anggota DPRD Sumut tahun sidang 1 2019 - 2020 pada Minggu (15/12/2019) JTP meninjau tanggul ambruk daerah aliran sungai Sigeaon di Dusun II, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).
JTP juga meninjau infrastruktur jalan Provinsi yang rusak parah dari Kecamatan Tarutung menuju Kecamatan Garoga Taput. Jalan ambles ke dalam jurang sekitar 50 meter lebih tepatnya di Desa Hutagurgur, Kecamatan Sipahutar menuju Kecamatan Pangaribuan Taput.
"Kita akan mengkawal dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan. Untuk anggaran 2020 belum masuk, namun kita perjuangan di Perubahan APBD 2020. Kita harapkan pembangunannya tuntas di 2021," terang JTP, Minggu (15/12/2019).
JTP dalam tatap muka dengan warga di Desa Sabungan Ni Huta I, Kecamatan Sipahutar, menjelaskan, fungsi mereka sebagai wakil rakyat adalah legislasi, yaitu membuat peraturan, budgeting (penganggaran), dan pengawasan.
"Kedatangan saya untuk melihat langsung keadaan masyarakat Taput. Menampung segala aspirasi masyarakat untuk saya sampaikan dan saya dorong agar lebih diperhatikan pemerintah," ujar JTP.
"Kita akan membantu petani mendapatkan bantuan-bantuan benih dan bibit dari Pemerintah Provinsi, tentunya, sesuai regulasi ketentuan yang semestinya. Kita tidak inginkan petani menjadi korban program pemerintah, akibat ulah dari 'mafia-mafia' proyek pengadaan benih atau bibit yang diragukan sertifikasi benih dan bibitnya serta varietas yang tidak jelas sesuai peruntukan geografisnya. Akibatnya, petani bukan untung, namun malah rugi," ucap JTP.
Sementara Budi F Marpaung UPTJJ Bina Marga Sumut yang ikut mendampingi reses anggota JTP mengatakan, pihaknya untuk tahun 2019 telah melakukan peningkatan jalan di Onan Tukka Kecamatan Sipahutar Taput sebesar Rp9 miliar.
Aek Humbang Kecamatan Pangaribuan batas Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Simaninggir, sepanjang 2 kilometer sebesar Rp9 miliar. Di desa Sibaganding antara jalan Pangaribuan - Garoga sepanjang 2 kilometer sebesar Rp8 miliar.
(zil)
