PKS Soroti Lambatnya Proses Penetapan Penghuni Rumah DP 0 Rupiah
Kamis, 05 Desember 2019 - 09:49 WIB
PKS Soroti Lambatnya Proses Penetapan Penghuni Rumah DP 0 Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyoroti lambatnya proses penetapan penghunian rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. Kata dia, lambatnya penetapan tersebut karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.
"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya, baik di UPRS maupun proses di perbankan," ucap Arifin di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Menurut Arifin, UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami DP 0 Rupiah namun tetap berhati-hati agar menghindari kemacetan pembayaran cicilan.
Terkait dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami dengan DP 0 Rupiah yang dipangkas Rp1,5 triliun, Fraksi PKS berharap, agar tak mempengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Yang terpenting Pemprov DKI mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tuturnya.
Sekadar informasi, dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP 0 Rupiah hanya Rp500 miliar. Rusunami ini pun baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.
"(Penghuni) sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 3 Desember 2019.
Kelik mengatakan, banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP 0 Rupiah. Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan. Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank sehingga tidak bisa menyicil rusunami DP 0 Rupiah.
"(Jumlah penghuni) masih rendah itu memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos, jadi peminat banyak," tuturnya.
"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya, baik di UPRS maupun proses di perbankan," ucap Arifin di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Menurut Arifin, UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami DP 0 Rupiah namun tetap berhati-hati agar menghindari kemacetan pembayaran cicilan.
Terkait dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami dengan DP 0 Rupiah yang dipangkas Rp1,5 triliun, Fraksi PKS berharap, agar tak mempengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Yang terpenting Pemprov DKI mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tuturnya.
Sekadar informasi, dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP 0 Rupiah hanya Rp500 miliar. Rusunami ini pun baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.
"(Penghuni) sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 3 Desember 2019.
Kelik mengatakan, banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP 0 Rupiah. Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan. Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank sehingga tidak bisa menyicil rusunami DP 0 Rupiah.
"(Jumlah penghuni) masih rendah itu memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos, jadi peminat banyak," tuturnya.
(mhd)
